Gubernur Papua Wacanakan Lockdown, Mendagri: Nanti Masyarakat Bingung Mendagri Tito Karnavian (ANTARA/HO-Kemendagri)

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons rencana Gubernur Papua Lukas Enembe terkait wacana lockdown di Bumi Cendrawasih.

Tito menegaskan ke Lukas Enembe bahwa Indonesia tidak menggunakan istilah lockdown karena digunakan istilah PPKM Level 4, Level 3, bukan istilah lockdown.

Baca Juga

PPKM Level 4, Pelajar di Banjarmasin Kembali Belajar Online

"Lockdown nanti masyarakat jadi bingung. Belum belum tentu masyarakat juga memahami arti lockdown. Kalau PPKM level 4, 3, 2 sektor itu secara rinci, rigid sekali bentuk-bentuk kegiatan apa saja sektor kegiatannya yang dibatasi," imbuh dia, Senin (26/7).

Tito juga mengaku sudah meminta Lukas Enembe untuk segera menindaklanjuti kebijakan PPKM dengan menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Mantan Kapolri ini berharap penerapan PPKM di Papua ini nantinya bisa menekan laju penyebaran virus Corona di sana.

"Kita berharap terjadi penurunan kasus di Papua seperti harapan Bapak Gubernur dan masyarakat di sana, kemudian BOR-nya juga makin menurun," ungkap Tito.

Mantan Kapolri ini memaparkan, dalam Instruksi Mendagri No 25 Tahun 2021, ada 3 daerah di Papua yang masuk dalam level 4. Tiga daerah itu yakni Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

Mendagri Tito Karnavian (ANTARA/HO/Kemendagri)
Mendagri Tito Karnavian (ANTARA/HO/Kemendagri)

Kemudian, sejumlah daerah di Papua seperti Kabupaten Jayapura juga masuk dalam PPKM Level 3. Tito telah menerbitkan tiga Instruksi Mendagri (Inmendagri) sebagai payung hukum pelaksanaan PPKM.

Pertama, Inmendagri Nomor 24 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 dan Level 3 COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali, yang terdiri dari 95 kabupaten/kota yang melaksanakan PPKM Level 4 dan 33 daerah termasuk level 3.

Kedua, Inmendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 COVID-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Terdapat 45 kabupaten/kota yang masuk level 4 di luar wilayah Jawa-Bali tersebut.

“Substansinya tidak jauh beda dengan yang di Jawa-Bali, ini karena untuk merespons, memitigasi adanya beberapa daerah di luar Jawa-Bali yang terjadi kenaikan kita tidak ingin terjadi pingpong, kita fokus di Jawa-Bali, kemudian di luar Jawa-Bali mengalami peningkatan," kata Tito.

Ketiga, Inmendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Ada 276 kabupaten/kota yang melaksanakan PPKM Level 3 dan 65 kabupaten/kota masuk level 2.

Tito meminta daerah menggelar rapat forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi dan tindakan dalam menindaklanjuti penerapan PPKM.

Dia juga meminta kepala daerah berkoordinasi dengan unsur organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat untuk melaksanakan upaya persuasif dan sosialisasi PPKM.

"Upaya koersif, penegakan hukum merupakan upaya terakhir yang dilakukan," tutur dia. (Knu)

Baca Juga

Ini Wilayah di Jawa Yang Menerapkan PPKM Level 4

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politikus Demokrat Sebut PPHN Cukup Diatur UU Tidak Perlu Amandemen UUD
Indonesia
Politikus Demokrat Sebut PPHN Cukup Diatur UU Tidak Perlu Amandemen UUD

Lebih baik memperkuat arah pembangunan yang sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Soal Kerumunan Pasar Tanah Abang, NasDem DKI: Pemprov DKI Harus Tegas
Indonesia
Soal Kerumunan Pasar Tanah Abang, NasDem DKI: Pemprov DKI Harus Tegas

"Ini harus disikapi serius. Pemprov harus tegas, masyarakat harus sadar akan pentingnya prokes COVID-19," kata Wibi.

APBD DKI 2021 Fokus Pada Penanganan COVID-19
Indonesia
APBD DKI 2021 Fokus Pada Penanganan COVID-19

Raperda APBD 2021 yang telah diserahkan ke DPRD ini diharapkan dapat dibahas dengan cepat dan tepat

Jurus Dewas Jaga Integritas KPK
Indonesia
Jurus Dewas Jaga Integritas KPK

Keberadaan Dewan Pengawas ternyata tak lantas meningkatkan kedispilinan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yakin Yasonna Tak Sahkan Moeldoko Cs, Demokrat: Beliau Kan Sangat Berintegritas
Indonesia
Yakin Yasonna Tak Sahkan Moeldoko Cs, Demokrat: Beliau Kan Sangat Berintegritas

Kepengurusan Ketum AHY dan AD/ART hasil kongres tahun 2020 sudah disahkan oleh Negara

Pemprov DKI Tegaskan Tak Ada Pemborosan Pengadaan Makam COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Tegaskan Tak Ada Pemborosan Pengadaan Makam COVID-19

Pemprov DKI Jakarta telah menindaklanjuti rekomendasi atas sejumlah temuan BPK pada LKPD Tahun Anggaran 2020.

Ditjen PAS Gagalkan 300 Penyelundupan Narkoba Selama Pandemi COVID-19
Indonesia
Ditjen PAS Gagalkan 300 Penyelundupan Narkoba Selama Pandemi COVID-19

Ditjen PAS, Reynhard Silitonga menuturkan, sepanjang 2020 hingga 2021, pihaknya menggagalkan hampir 300 upaya penyelundupan barang haram tersebut ke dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan).

Gempa 6,0 Magnitudo Guncang Australia
Indonesia
Gempa 6,0 Magnitudo Guncang Australia

Gempa bermagnitudo 6,0 terjadi di dekat Melbourne, Australia pada Rabu (22/9).

Masuk ke Seluruh Fasilitas Publik Bakal Diwajibkan Pakai Aplikasi Peduli Lindungi
Indonesia
Masuk ke Seluruh Fasilitas Publik Bakal Diwajibkan Pakai Aplikasi Peduli Lindungi

Penggunaan Peduli Lindungi agar mencegah laju pertumbuhan COVID-19 di tengah pelonggaran aktivitas warga yang saat ini telah berlaku.

Anies tak Menduga Pengunjung Pasar Tanah Abang Naik 2 Kali Lipat
Indonesia
Anies tak Menduga Pengunjung Pasar Tanah Abang Naik 2 Kali Lipat

"Hari Jumat dan hari2 biasanya itu paling sekitar 35 ribu. Kemarin itu 87 ribu orang yang datang. Jadi, memang hari kemarin terjadi lonjakan yang tidak terduga," urai Anies.