Gubernur Papua Minta Pemerintah Pusat Kaji Lagi Soal Pelabelan Teroris untuk KKB Gubernur Papua Lukas Enembe (kiri). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Papua angkat suara soal kebijakan pemerintah pusat yang telah resmi menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai organisasi teroris.

Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada pemerintah pusat dan DPR agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris.

"Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memerhatikan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum," ujar Lukas dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (30/4).

Baca Juga:

Pelabelan KKB Sebagai Teroris Jangan Sampai Timbulkan Stigma Negatif Warga Papua

Lukas juga meminta pemerintah pusat untuk tidak sendirian dalam menentukan KKB sebagai organisasi teroris.

Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemerintah pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi.

Tentunya bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB.

Lukas mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya.

Seperti jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut.

Arsip- KKB Papua. (ANTARA/HO)
Arsip- KKB Papua. (ANTARA/HO)

"Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua," imbuh Lukas Enembe.

Lukas berpendapat bahwa pemberian label teroris kepada KKB akan memiliki dampak psikososial bagi warga Papua. Terutama mereka yang berada di perantauan.

"Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di perantauan," sebut Lukas.

Baca Juga:

Komnas HAM Kecewa Pemerintah Labeli KKB Sebagai Teroris

Lukas pun memastikan bahwa Rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI.

"Sehingga kami menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan, bukan pertukaran peluru," jelas Lukas.

Sebelumnya, Menteri Polhukam Mahfud MD mengumumkan KKB masuk dalam kategori teroris.

Para anggota KKB pun akan masuk dalam DPO teroris.

Mahfud menyatakan, Polri, BIN dan TNI telah diintruksikan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur menurut hukum.

Namun, dia tetap berpesan jangan sampai menyasar masyarakat sipil di Papua. (Knu)

Baca Juga:

Komnas HAM Ungkap Kekhawatirannya KKB Dilabeli Teroris

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saksi Akui Bekas Mensos Juliari Sewa Pesawat Pribadi CeoJetset
Indonesia
Saksi Akui Bekas Mensos Juliari Sewa Pesawat Pribadi CeoJetset

Dalam persidangan terungkap Juliari enam kali menggunakan peswat pribadi yang disewa dari PT Cakra Elang Omega atau CeoJetset dengan biaya sewa bervariasi

Pemkot Depok Tambah 400 Tempat Tidur di Wisma Makara UI untuk Isolasi Mandiri
Indonesia
Pemkot Depok Tambah 400 Tempat Tidur di Wisma Makara UI untuk Isolasi Mandiri

Penambahan tempat tidur merupakan upaya untuk terus meningkatkan pelayanan penanggulangan COVID-19

Jennifer Jill Simpan Narkoba dan Bong Selama 4 Tahun di Lemari Rahasia
Indonesia
Jennifer Jill Simpan Narkoba dan Bong Selama 4 Tahun di Lemari Rahasia

Selebgram Jennifer Jill kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika golongan satu jenis sabu-sabu di dalam rumahnya.

Kebersihan Kualitas Udara Kunci Melawan COVID-19
Indonesia
Kebersihan Kualitas Udara Kunci Melawan COVID-19

Kampanye udara dalam ruang yang baik ini pula yang digaungkan

PDIP Ngotot RUU HIP, Prolegnas 2021 Belum Disepakati Baleg
Indonesia
PDIP Ngotot RUU HIP, Prolegnas 2021 Belum Disepakati Baleg

Fraksi Gerindra DPR RI memandang RUU HIP akan menimbulkan kegaduhan politik yang tidak diperlukan di tengah ancaman resesi ekonomi.

Alasan Dirut MRT Rencanakan Buka Rute Fatmawati-TMII
Indonesia
Polisi Sarankan Salat Id Dilakukan di Rumah
Indonesia
Polisi Sarankan Salat Id Dilakukan di Rumah

Pihaknya juga tidak melarang jika masyarakat tetap ingin melakukan salat ied di masjid. Tetapi tetap mentaati aturan protokol kesehatan COVID-19.

Pilkada Solo Selesai, Mantan Rival Gibran Kembali Terima Orderan Jahit Baju Pengantin
Indonesia
Pilkada Solo Selesai, Mantan Rival Gibran Kembali Terima Orderan Jahit Baju Pengantin

"Saya kembali menjalankan aktivitas lama bekerja sebagai penjahit baju pengantin lagi di rumah setelah Pilwakot Solo selesai," kata Bagyo

DPR Minta Rencana Penghapusan PLTU Batu Bara Jangan Hanya Jadi Wacana
Indonesia
DPR Minta Rencana Penghapusan PLTU Batu Bara Jangan Hanya Jadi Wacana

PLN menemui kendala dalam upaya mengejar target porsi bauran EBT 23 persen. Apalagi, lanjutnya, mayoritas kontrak dengan pengembang swasta

KPK Dalami Harta Kekayaan Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Dalami Harta Kekayaan Nurdin Abdullah

KPK memeriksa Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah, Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat, dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto.