Gubernur Papua Barat Menyepakati Perdamaian Ganti Rugi Rp 150 Miliar Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan (ANTARA/HANS ARNOLD KAPISA)

Merahputih.com - Mantan kuasa hukum Gubernur Papua Barat, Max Mahare angkat bicara tentang keputusan Pengadilan Negeri Sorong nomor 69/PDT.G/2019/PN.Son tertanggal 30 Oktober 2019. Putusan itu memuat kesepakatan perdamaian antara penggugat yaitu Rico Sia dengan tergugat Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Menurut dia, awalnya pihak penggugat di dalam persidangan menginginkan ganti rugi Rp 357 miliar. Dengan perincian penggantian materiel Rp 157 miliar dan nonmateriel Rp 200 miliar. Namun, kata Max, penggugat memberikan penawaran dengan menurunkan ganti rugi menjadi Rp 223 miliar. Selanjutnya Gubernur Papua Barat kala itu menyanggupi ganti rugi sebesar Rp 150 miliar.

Baca Juga:

Berobat ke PNG Lewat Jalur Tikus, Gubernur Papua Dinilai Memalukan

"Jadi, yang menentukan Rp 150 Miliar adalah pihak Gubernur (Papua Barat) yang kemudian dituangkan dalam surat perdamaian oleh Biro Hukum (Provinsi Papua Barat) yang kemudian dibawa ke hadapan mediator dan disahkan hingga menjadi keputusan inkrah pada 30 Oktober 2019,” kata dia dalam keterangan persnya, Sabtu (22/5).

Namun, Gubernur Papua Barat justru melakukan perlawanan hukum hingga tingkat pengadilan tinggi atas putusan perdamaian tersebut. Di sisi lain, dirinya tidak menjabat kuasa hukum tergugat ketika Gubernur Papua Barat melayangkan perlawanan.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama lembaga konsumen pada acara Pencanangan Hari konsumen nasional tingkat provinsi itu di Manokwari, Kamis (20/5/2021) ANTARA/HANS ARNOLD KAPISA

Hanya saja, Max mengingatkan tentang yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan putusan perdamaian tidak mungkin diadakan permohonan banding atau kasasi.

"Sebab, putusan perdamaian adalah putusan tertinggi, sehingga tidak mungkin, ya, mengajukan perlawanan itu," beber dia.

Baca Juga:

Lukas Enembe Dideportasi Gegara Masuk Papua Nugini Lewat 'Jalur Tikus'

Max pun lebih menyarankan tergugat segera membayarkan ganti rugi kepada Rico Sia ketimbang melakukan perlawanan putusan perdamaian. Hal itu demi mengurangi beban keungan daerah. Pasalnya, putusan perdamaian memuat penalti seandainya ganti rugi telat dibayarkan.

"Jadi, dengan penyampaian fakta ini Gubernur untuk serius dan fokus mengembalikan hutang ke Rico Sia karena akan menjadi temuan kerugian negara dengan pertambahan bunga berjalan," beber dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapal Selam KRI Nanggala 402 Miliki Cadangan Oksigen hingga Sabtu
Indonesia
Kapal Selam KRI Nanggala 402 Miliki Cadangan Oksigen hingga Sabtu

Kapal selam KRI Nanggala 402 hilang kontak di perairan Bali dan masih dicari hingga kini.

Dewa United Gelar RUPS, Ingin Jadi Klub Bertaraf Internasional
Olahraga
Dewa United Gelar RUPS, Ingin Jadi Klub Bertaraf Internasional

Tommy mengaku akan mereview tiga divisi yang dimiliki Dewa United. Yakni Dewa United Football Club, Louvre Dewa United Basketball Club dan Dewa United Esports.

Pemprov DKI Terima Vaksin AstraZeneca 500 Ribu Dosis
Indonesia
Pemprov DKI Terima Vaksin AstraZeneca 500 Ribu Dosis

Pemprov DKI Jakarta mulai menggunakan vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca bagi warga ibu kota yang baru akan divaksin. DKI sendiri menerima sebanyak 500.000 dosis vaksin AstraZeneca.

Beda dengan Rizieq Shihab, Ini Alasan Dokter RS Ummi tidak Ikut Dipenjara
Indonesia
Beda dengan Rizieq Shihab, Ini Alasan Dokter RS Ummi tidak Ikut Dipenjara

dr Andi Tatat tidak ditahan atas pertimbangan kapasitasnya sebagai dokter yang diperlukan dalam menanggulangi COVID-19 di masa pandemi ini.

Kuota dan Formasi CPNS Kejagung Mulai SMA sampai S2
Indonesia
Kuota dan Formasi CPNS Kejagung Mulai SMA sampai S2

ada hal menarik dalam rekrutmen CPNS Kejaksaan RI Tahun 2021 kali ini, yakni adanya formasi khusus dengan kriteria lulusan cumlaude, disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat. Lalu, diikuti dengan formasi umum.

Keluarkan Berbagai Kebijakan, OJK Dorong Pemulihan Ekonomi Daerah
Indonesia
Keluarkan Berbagai Kebijakan, OJK Dorong Pemulihan Ekonomi Daerah

Dunia usaha mengharapkan adanya kemudahan kredit tidak hanya dari bank BUMN tetapi juga perbankan swasta untuk alternatif pembiayaan.

Gunung Merapi Memuntahkan Lava Pijar, 1.061 Warga Jateng Mengungsi
Indonesia
Gunung Merapi Memuntahkan Lava Pijar, 1.061 Warga Jateng Mengungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mencatat sebanyak 1.061 orang yang masuk zona kawasan rawan bencana (KRB) III Gunung Merapi atau berjarak 3 km dari puncak telah mengungsi.

KPK Tahan Direktur Adonara Propertindo Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI
Indonesia
KPK Tahan Direktur Adonara Propertindo Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian. Tommy merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Istri Sebut Edhy Prabowo Biayai Kuliah Ratusan Anak Putus Sekolah
Indonesia
Istri Sebut Edhy Prabowo Biayai Kuliah Ratusan Anak Putus Sekolah

Keterangan itu disampaikan langsung oleh anggota DPR RI, Iis Rosita Dewi yang merupakan istri dari terdakwa Edhy Prabowo di ruang persidangan.

Dibukanya Rusun Nagrak dan Asrama Haji Sebagai RSDC Ringankan Wisma Atlet
Indonesia
Dibukanya Rusun Nagrak dan Asrama Haji Sebagai RSDC Ringankan Wisma Atlet

Saat ini tingkat hunian di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran sudah mencapai 79 persen