Gubernur Lemhannas Soroti Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp.

MerahPutih.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyoroti deklarasi kemerdekaan Papua Barat yang dilakukan oleh pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda

Menurutnya, Benny Wenda tidak punya wewenang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat. Apalagi, di dalam negara yang berdaulat seperti Indonesia.

Baca Juga

Henry Yoso Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah Oleh Sekelompok Orang Radikal

"Ini akan jadi perhatian karena merupakan pelanggaran terhadap sistem hukum di Indonesia," ujarnya di Gedung Lemhannas, Jakarta, Kamis (3/12).

Agus Widjojo menegaskan, tidak ada satupun di dunia negara berdiri di dalam sebuah negara, maka yang dilakukan Benny Wenda merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum. "Kalau ada pelanggaran, dia (Benny Wenda) akan dapat tindakan dari aparat penegak hukum," ucap Agus menegaskan.

Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintahan sementara yang dibentuk oleh tokoh separatis Papua Benny Wenda tidak ada dasarnya di dalam hukum internasional.

Benny Wenda. Foto: Facebook/Benny Wenda
Benny Wenda. Foto: Facebook/Benny Wenda

Hikmahanto menilai, kelompok separatis pro-Organisasi Papua Merdeka (OPM) mendirikan pemerintahan tanpa kejelasan negara mana yang telah berdiri dan dimana lokasi dan kapan waktu deklarasi berdirinya negara tersebut.

"Dalam hukum internasional yang dikenal adalah pendirian sebuah negara, harus ada negara dahulu baru ada pemerintahan. Aneh bila yang dideklarasikan adalah pemerintahan sementara tanpa jelas negara mana yang diakui oleh masyarakat internasional," ucap Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Indonesia itu, di Jakarta, Rabu (2/12).

Sedangkan, negara-negara Pasifik yang selama ini menunjukkan dukungannya, menurut Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) itu, tidak dapat menjadi tolok ukur, karena negara tersebut tidak signifikan dalam pengakuan suatu negara.

Menurut Hikmahanto, Pemerintah lebih baik mengabaikan berbagai manuver Ketua United Liberation Movement for West Papua (UMLWP) tersebut. Bahkan bila perlu Polri melakukan penegakan hukum, mengingat hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar.

Ia menyebut, mereka memanfaatkan momen 1 Desember yang oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) selalu diperingati sebagai hari kemerdekaan Papua Barat, untuk mendeklarasikan pemerintahan sementara di wilayah negara Republik Indonesia pada Senin (1/12) yang lalu.

Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden. (*)

Baca Juga

KPK Garap Dua Petinggi PT ACK Terkait Kasus Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Tetap Lakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Dubes saat PPKM Darurat
Indonesia
DPR Tetap Lakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Dubes saat PPKM Darurat

Uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon duta besar itu akan berlangsung selama tiga hari, yakni dari tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2021.

[Hoaks atau Fakta]: KTP Elektronik Dipasangi Chip GPS
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: KTP Elektronik Dipasangi Chip GPS

Video itu memperlihatkan seseorang yang menemukan chip di dalam KTP elektronik miliknya.

Tak Hanya Ditempeli Stiker, Rumah Pemudik Juga Diawasi Polisi dan Tentara
Indonesia
Tak Hanya Ditempeli Stiker, Rumah Pemudik Juga Diawasi Polisi dan Tentara

Kalau tidak membawa surat keterangan swab antigen yang menyatakan negatif mereka menolak

Turki Hukum Seumur Hidup Para Pemimpin Kudeta 2016
Dunia
Turki Hukum Seumur Hidup Para Pemimpin Kudeta 2016

Kudeta tersebut dilakukan para pimpinan militer dari sebuah pangkalan udara dekat ibu kota Ankara.

Kapolri Perintahkan Seluruh Kapolda Serius Awasi Pelaksanaan PPKM
Indonesia
Kapolri Perintahkan Seluruh Kapolda Serius Awasi Pelaksanaan PPKM

Seluruh daerah di Indonesia diminta memetik pelajaran dari hasil evaluasi penanganan COVID-19

PPKM Efektif, Surabaya Masuki Zona Kuning
Indonesia
PPKM Efektif, Surabaya Masuki Zona Kuning

Di sisi lain, penambahan jumlah angka terkonfirmasi di Surabaya juga menurun

Polisi Amankan 33 Remaja saat Sidang Perdana Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Amankan 33 Remaja saat Sidang Perdana Rizieq Shihab

Sebanyak 33 remaja yang datang menyaksikan sidang dakwaan dengan terdakwa Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur diamankan polisi, Selasa (16/3).

Tiongkok Larang Bimbel Daring dan Luring
Dunia
Tiongkok Larang Bimbel Daring dan Luring

Pihak berwenang tahun ini melarang penyedia bimbel memberi mata pelajaran dasar dalam kurikulum sekolah untuk mengurangi beban siswa dan orang tua.

Bawaslu: Kampanye Langsung Masih Jadi Pilihan, Protokol Kesehatan Masih Dilanggar
Indonesia
Bawaslu: Kampanye Langsung Masih Jadi Pilihan, Protokol Kesehatan Masih Dilanggar

Pelanggaran protokol kesehatan tersebut ditemukan di 35 Kabupaten/Kota

Kejati DKI Ikut Awasi Pemberlakuan STRP Saat PPKM Darurat
Indonesia
Kejati DKI Ikut Awasi Pemberlakuan STRP Saat PPKM Darurat

Kejati DKI mengambil peran dalam pengawasan STRP bersama TNI, Polri dan Satpol PP.