Gubernur Jawa Timur: Saya Minta Maaf Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dinyatakan negatif COVID-19 oleh tim RSU dr Soetomo Surabaya. (Foto: MP/Humas Pemprov Jatim)

Merahputih.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta maaf jika penanganan COVID-19 di wilayahnya belum dapat memuaskan seluruh masyarakat.

"Atas nama Pemprov Jatim, saya meminta maaf jika penanganan COVID-19 di Jatim belum dapat memuaskan seluruh masyarakat," tulis Khofifah di akun instagram pribadinya, @khofifah.ip dikutip Rabu (21/7).

Baca Juga:

Pemprov Jatim Siap Hadapi Kasus Dugaan Kerumunan di Ultah Khofifah

Pemprov Jatim sangat memahami dampak perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat ini tidak ringan bagi masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan PPKM darurat hingga 25 Juli 2021 dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021. Jika angka kasus baru COVID-19 terus melandai maka 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap.

Pemprov Jatim bersama Forkopimda serta kabupaten/kota se-Jatim terus berupaya semaksimal mungkin memutus penyebaran COVID-19, sekaligus mempercepat vaksinasi hingga pelosok agar pandemi ini segera berakhir.

Gubernur Khofifah memohon kerja sama seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi seluruh peraturan selama pelaksanaan PPKM darurat, tetap disiplin protokol kesehatan, dan segera mengikuti vaksinasi.

"Kepada semua warga Jawa Timur tetaplah semangat. Pengurus RT, RW, kamituwo tetaplah di garda depan melayani warga, terutama yang sedang isolasi mandiri," kata dia.

"Semoga Allah SWT meringankan beban kita, membukakan pintu untuk menyelesaikan masalah ini serta melindungi kita semua dan bangsa ini," kata Khofifah menambahkan pada postingan yang diunggah setelah Jokowi mengumumkan perpanjangan PPKM darurat tersebut.

Baca Juga:

Kembali Positif COVID-19, Khofifah: Saya Tertular dari Pengawal Pribadi

Sementara itu, pada Selasa (20/7) malam atau saat Presiden Jokowi mengumumkan perpanjangan PPKM darurat, menyampaikan jika tren kasus terus mengalami penurunan maka 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap.

Pemerintah telah menerapkan PPKM darurat di provinsi-provinsi di Pulau Jawa-Bali, serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
43 Pegawai KPK Mundur di 2020
Indonesia
43 Pegawai KPK Mundur di 2020

Jumlah pegawai KPK 1.586 orang. Jumlah ini terdiri dari 5 orang Pimpinan, 5 orang Dewan Pengawas, 243 orang Pegawai Negeri yang Dipekerjakan, 974 orang Pegawai Tetap, dan 359 orang Pegawai Tidak Tetap.

Berikut Isi Instruksi Mendagri Tito Soal Perpanjangan PPKM
Indonesia
Berikut Isi Instruksi Mendagri Tito Soal Perpanjangan PPKM

Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri tentang Perpanjangan PPKM untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Dana Insentif Nakes Rp4,7 Miliar di Solo Cair Hari Ini
Indonesia
Dana Insentif Nakes Rp4,7 Miliar di Solo Cair Hari Ini

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah memastikan dana insentif tenaga kesehatan (nakes) untuk bulan September hingga Desember 2020 segera cair.

Pemerintah Targetkan 2,3 Juta Suntikan Vaksin Per Hari di Bulan September
Indonesia
Pemerintah Targetkan 2,3 Juta Suntikan Vaksin Per Hari di Bulan September

Berdasarkan data harian Satgas COVID-19, pada 1-10 Agustus jumlah kumulatif vaksinasi hanya mencapai 8.331.794 dosis

Polisi Siapkan Sanksi Tegas bagi Pelanggar PPKM Darurat
Indonesia
Polisi Siapkan Sanksi Tegas bagi Pelanggar PPKM Darurat

Nantinya dalam penindakan itu akan masuk ketegori pidana ringan, pidana umum atau sebagainya.

Pemkot Depok Larang Warga Gelar Lomba 17 Agustus
Indonesia
Pemkot Depok Larang Warga Gelar Lomba 17 Agustus

Untuk menekan penyebaran COVID-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat mengimbau kepada warga Depok untuk tidak menyelenggarakan perlombaan 17 Agustusan.

Warga Tanah Abang Reaktif COVID-19 Usai Kembali Mudik dari Sukabumi
Indonesia
Warga Tanah Abang Reaktif COVID-19 Usai Kembali Mudik dari Sukabumi

Puluhan warga Tanah Abang baru kembali usai mudik Lebaran harus melakukan swab test COVID-19.

DPR Minta Pemda Segera Bayarkan Insentif Nakes
Indonesia
DPR Minta Pemda Segera Bayarkan Insentif Nakes

Karena pembayaran insentif nakes daerah merupakan anggaran yang harus jadi prioritas

Ditangkap Densus 88, Munarman Disebut Ikut Baiat ISIS di Makassar
Indonesia
Ditangkap Densus 88, Munarman Disebut Ikut Baiat ISIS di Makassar

Beberapa waktu lalu, Munarman sudah sempat membantah bahwa dirinya terkait dengan baiat tersebut.

Masuk ke Seluruh Fasilitas Publik Bakal Diwajibkan Pakai Aplikasi Peduli Lindungi
Indonesia
Masuk ke Seluruh Fasilitas Publik Bakal Diwajibkan Pakai Aplikasi Peduli Lindungi

Penggunaan Peduli Lindungi agar mencegah laju pertumbuhan COVID-19 di tengah pelonggaran aktivitas warga yang saat ini telah berlaku.