Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal Terbitkan Dokumen Kependudukan dan Surat Tanah Warga Terdampak Kebakaran Taman Sari


Gubernur DKI Jakarta,Pramono Anung (foto: instagram/@bwbramasta)
MERAHPUTIH.COM - KEBAKARAN besar terjadi di Kelurahan Tangki, Taman Sari, Jakarta Barat, pada Minggu (28/9) sekitar pukul 10.00 WIB. Diduga, kebakaran di bangunan semipermanen ini terjadi akibat korsleting listrik. Kebakaran melanda RT 002 dan RT 003 di RW 003, lalu RT 003, 004, 005, 006, 007, 008, dan 009 di RW 006 Kelurahan Tangki. Estimasi kerugian mencapai Rp 28,31 miliar.
Jumlah total warga yang terdampak kebakaran sebanyak 316 kepala keluarga atau 1.256 jiwa. Dari jumlah tersebut, enam orang mengalami luka ringan berupa sesak napas, pingsan, dan luka robek. Seluruh korban telah mendapat pertolongan medis.
Adapun jumlah warga yang mengungsi di Masjid Al-Muhajirin sebanyak 21 KK (49 jiwa) dan di Kantor Kelurahan Tangki dengan 44 KK (176 jiwa). Sementara itu, sebanyak 200 KK (800 jiwa) memilih bertahan di rumah kerabat dan tetangga sekitar.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pihaknya akan menerbitkan kembali dokumen kependudukan termasuk surat-surat tanah dan bangunan milik warga terdampak kebakaran di lokasi tersebut.
Baca juga:
Pramono mengungkap mayoritas warga terdampak kebakaran ini telah mengikuti Program Operasi Nasional Agraria (Prona) yang kini telah menjadi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). "Rumah di sini sebagian berstatus HGB, SHM, yang dulu mereka ikut program Prona pada 2018. Karena ini programnya program Prona dulu, baik itu HGB maupun SHM-nya, pasti nanti saya minta untuk mereka didampingi untuk surat-menyuratnya. Ada semua pasti," kata Pramono setelah meninjau lokasi kebakaran, Selasa (30/9).
Pramono menjamin Pemprov DKI masih menyimpan data atas dokumen sertifikat tanah dan bangunan warga Kelurahan Tangki yang ikut hangus terbakar. Dengan begitu, dokumen tersebut siap diterbitkan kembali. Lagipula, Pramono melihat para warga masih ingin tinggal di wilayah terdampak kebakaran ketika nantinya telah dipulihkan. Selain karena telah menetap sejak lama, mayoritas dari mereka juga memiliki surat-surat tanah yang lengkap.
"Jadi daerah ini berbeda dengan daerah lain. Area yang kebakar selama ini kan tidak ada surat-suratnya. Kalau di sini hampir sebagian besar punya surat-surat. Dulu ada program Prona pada 2018. Dengan begitu, pasti mereka akan minta untuk bertahan di sini," urai Pramono.
Pramono telah memerintahkan Dinas Sosial DKI untuk mendata keluarga terdampak. Petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) juga masih membersihkan puing-puing sisa kebakaran.
Pemprov DKI telah menyalurkan bantuan berupa pangan seperti beras, mi instan, ikan kaleng, biskuit, makanan siap saji. Lalu, diberikan juga bantuan sandang seperti pakaian, selimut, handuk, kidsware, popok. Pengungsi juga mendapat matras dan kasur lipat.
Pramono mengakui pengungsi sempat kekurangan popok bayi, namun kini sudah terpenuhi.
"Jadi untuk balita yang terdampak, tadi saya sudah berkomunikasi. Sekarang sih, kalau sekarang sudah ada, ya. Kalau memang kemarin belum ada. Untuk balita dan sebagainya, keluhan yang paling utama pampers, popok, dan sebagainya," ungkap dia.(Asp)
Baca juga:
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan

Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 72 Persen

Pemprov DKI Jakarta Dukung Penuh Olympic Day 2025, Dorong Generasi Muda Hidup Sehat dan Berprestasi

Pertamina Tegaskan Pelayanan SPBU Hingga Penyaluran BBM Aman Terkendali Usai Kebakaran Kilang Minyak di Dumai

Kilang Dumai Milik Pertamina Terbakar, Penyebabnya Belum Diketahui

DPRD DKI Tegaskan Kebakaran di Tamansari Bukan Musibah, Tapi Wajib Naik Status Jadi Bencana

Dana Bagi Hasil Jakarta Dipotong Pusat Rp 15 T, Pramono Terpaksa Utak-atik Biaya Prioritas

Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer ke Jakarta, APBD Tahun Depan Berpotensi Merosot

Bertepatan dengan HUT ke-80 TNI, Car Free Day akan Tetap Digelar Minggu 5 Oktober 2025

Gubernur Pramono Tetapkan Tarif Rp 80 untuk Transportasi Umum Jakarta saat HUT ke-80 TNI
