Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Siap Disuntik Vaksin COVID-19 Wakil Gubernur Riza Patria.(Foto: Pemprov DKI).

MerahPutih.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, dirinya bersama Gubernur Anies Baswedan mengaku tidak keberatan untuk disuntik vaksin COVID-19.

"Kalau soal itu (suntik vaksin) kita tidak ada masalah, kita mengikuti aturan dan ketentuan bagaimana prioritas dari emerintah pusat nanti ya. Prinsipnya, kita enggak keberatan," ujar Riza saat dihubungi wartawan, Senin (9/11).

Meski begitu, Ketua DPD Gerindra DKI ini mengungkapkan, pihaknya akan tetap mengikuti arahan pemerintah pusat terkait soal penyuntikan vaksin corona ini.

Baca Juga:

20 Nakes RSUD Ngipang Solo Terpapar COVID-19, Pelayanan Pasien Umum Diliburkan

"Cuma, siapa yang menjadi prioritas nanti kita mengikuti aturan dan ketentuan yang ada," jelasnya.

Pemprov DKI, ucap Riza, akan memastikan dulu vaksin corona sudah siap dan ada di Indonesia termasuk Jakarta. Ketika sudah ada, nantinya bakal berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat punya rekomendasi dan prioritas, nanti kita diskusikan siapa yang jadi prioritas," papar Riza.

Lab Vaksin
Lab Vaksin Bio Farma. (Foto Antara).

Riza mengatakan, Pemda juga akan mengecek kembali ketika vaksin sudah selesai diuji. Setelah itu akan ada rapat dan memutuskan untuk menentukan prioritas penerima vaksin COVID-19 itu.

Riza melanjutkan, prioritas utama yang mendapatkan vaksin di ibu kota ialah tenaga medis yang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19.

"Dokter, tenaga kesehatan, relawan, dan petugas lain yang berhubungan dengan pasien. Lalu yang berhubungan langsung dengan masyarakat umpamanya Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP dan sebagainya. Jadi memang ada urutannya nanti," tutup Riza. (Asp).

Baca Juga:

Reaksi Vaksin COVID-19 Sinovac: Panas dan Demam

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
AHY Tak Hadir, Sidang Gugatan Pemecatan Jhoni Allen dari Partai Demokrat Ditunda
Indonesia
AHY Tak Hadir, Sidang Gugatan Pemecatan Jhoni Allen dari Partai Demokrat Ditunda

Sidang perdana gugatan Jhoni Allen Marbun kepada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Cs terkait pemecatan dari Partai Demokrat ditunda.

Luhut Perintahkan Semua Pelabuhan Pakai Layanan Digital
Indonesia
Luhut Perintahkan Semua Pelabuhan Pakai Layanan Digital

Digitalisasi sebagai komitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang semakin mudah, aman dan nyaman bagi pengguna jasa.

[HOAKS atau FAKTA] Gereja di Italia Dibuka Seluruh Jemaatnya Meninggal karena COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Gereja di Italia Dibuka Seluruh Jemaatnya Meninggal karena COVID-19

Bukan di Italia. Gereja itu adalah Salem Baptist Church yang berlokasi di Lake, Mississippi, Amerika Serikat

PSI: Pembahasan Anggaran APBD 2021 Lebih Buruk dari Tahun Lalu
Indonesia
PSI: Pembahasan Anggaran APBD 2021 Lebih Buruk dari Tahun Lalu

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pembahasan anggaran APBD 2021 lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya secara waktu.

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dinilai Tidak Mencerminkan Pendidikan
Indonesia
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dinilai Tidak Mencerminkan Pendidikan

Direktur Eksekutif IHM KH. M Muhammad Yusron Ash-Shidqi meminta agar Surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri dicabut karena dinilai tidak mencerminkan pendidikan.

Ajang Formula E Dapat Catatan BPK, Wagub: Tidak Ada Masalah
Indonesia
Ajang Formula E Dapat Catatan BPK, Wagub: Tidak Ada Masalah

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyakini perhelatan balap mobil Formula E dapat berlangsung pada 2022 mendatang.

Dua Cucu PB XII Berpotensi Jadi Rival Politik, Gibran: Saya Senang Jika Ada Lawan
Indonesia
Dua Cucu PB XII Berpotensi Jadi Rival Politik, Gibran: Saya Senang Jika Ada Lawan

"Saya jadi lebih bersemangat jika ada lawannya. Demokrasi di Solo menjadi lebih ramai," kata dia.

Putri John Kei Kaget Sang Ayah Kembali Berbuat Onar
Indonesia
Putri John Kei Kaget Sang Ayah Kembali Berbuat Onar

Setelah keluar dari Nusa Kambangan pada Desember 2019 lalu, sang ayah sudah banyak perubahan.

PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Kasus TPPU Jaksa Pinangki
Indonesia
PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Kasus TPPU Jaksa Pinangki

PN Jakpus telah menerima berkas Pinangki pada Kamis 17 September 2020

Pemerintah Dinilai Kecolongan DPR Bahas RUU HIP
Indonesia
Pemerintah Dinilai Kecolongan DPR Bahas RUU HIP

Di sisi lain, usulan RUU HIP tidak memiliki urgensi dengan situasi COVID-19