Gubernur dan Wagub Sumatra Barat Divaksin COVID-19 Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mendapatkan suntik vaksin COVID-19. (ANTARA/ist)

MerahPutih.com - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 bersama sejumlah kepala dinas di Padang, Senin (8/3).

Vaksinasi itu adalah gelombang II yang dilakukan untuk pejabat Pemprov Sumbar. Gelombang pertama dilaksanakan pada 15 Januari 2021.

Saat itu, Gubernur Sumbar masih dijabat Irwan Prayitno sementara Gubernur Mahyeldi masih menjabat Wali Kota Padang. Gubernur dan wali kota saat itu sama-sama batal divaksin karena kendala kesehatan.

Baca Juga:

Vaksinasi Gotong-Royong Sasar Karyawan, Pendataan Dilakukan Langsung Kemenkes

Usai mendapatkan suntikan vaksin, Mahyeldi mengimbau warga Sumbar untuk ikut mendaftarkan diri menerima suntikan vaksin.

"Agar pengendalian COVID-19 di Sumbar bisa maksimal, disamping harus memenuhi dan mematuhi protokol kesehatan dan meningkatkan imunitas, juga harus divaksin," katanya, dikutip Antara.

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy divaksin COVID-19. (ANTARA/ist)
Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy divaksin COVID-19. (ANTARA/ist)

Terkait capaian vaksinasi gelombang I di Sumbar, menurut dia, sudah maksimal. Bahkan ada beberapa daerah yang capaian vaksinasinya lebih dari 100 persen.

Pada vaksinasi gelombang II, Mahyeldi mengatakan pihaknya sudah mengoordinasikan dengan kabupaten kota agar bisa berjalan secara maksimal.

Baca Juga:

100 Anggota Polres Jakarta Pusat Divaksin COVID-19

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Arry Yuswandi menyebut capaian vaksinasi pada gelombang I hingga 6 Maret 2021, mencapai 106,39 persen. Dari target 32 ribu capaiannya 34.524 tenaga kesehatan. (*)

Baca Juga:

Tiongkok Bantu Indonesia Jadi Pusat Produksi Vaksin COVID-19 ASEAN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Disarankan untuk Istirahat, Wali Kota Bandung Berkukuh Tetap Bekerja
Indonesia
Disarankan untuk Istirahat, Wali Kota Bandung Berkukuh Tetap Bekerja

"Sudah sejak lama harusnya beristirahat dulu, tetapi selalu tidak mau. Beliau masih bersikeras, padahal dokternya sudah menyarankan," kata Sony, Selasa (27/7).

Per 1 Mei, BI Naikkan Aturan Transaksi Pakai QR Code Jadi Rp5 juta
Indonesia
Per 1 Mei, BI Naikkan Aturan Transaksi Pakai QR Code Jadi Rp5 juta

Bank Indonesia melalui kebijakan sistem pembayaran terus mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien.

Kerumunan Massa Rizieq Shihab Jadi Paradoks Kepemimpinan Jokowi Tangani COVID-19
Indonesia
Kerumunan Massa Rizieq Shihab Jadi Paradoks Kepemimpinan Jokowi Tangani COVID-19

Termasuk juga terkait dengan kasus-kasus hukum yang melibatkan Rizieq yang sampai saat ini prosesnya masih mandek di Kepolisian.

[HOAKS atau FAKTA]: Jejak Digital, Ketua Komnas HAM Bertemu Tommy Soeharto
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jejak Digital, Ketua Komnas HAM Bertemu Tommy Soeharto

Komnas HAM RI menghimbau agar masyarakat untuk tidak terpengaruh dan atau ikut menyebarluaskan berita bohong dan menyesatkan tersebut.

Kasus Meningkat, Pemkab Sleman Tambah Shelter COVID-19
Indonesia
Kasus Meningkat, Pemkab Sleman Tambah Shelter COVID-19

“Adanya shelter baru ini juga sangat membantu, karena shelter asrama haji sudah terisi 60 persen dan shelter Rusunawa Gemawang sudah penuh," kata Joko

Pemprov DKI Pastikan Tempat Karaoke Segera Dibuka
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Tempat Karaoke Segera Dibuka

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tempat hiburan karaoke di ibu kota akan secepatnya beroperasi kembali.

Publik Minta Pilkada Serentak Ditunda
Indonesia
Publik Minta Pilkada Serentak Ditunda

Pilkada 2020 digelar di 270 daerah, mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Setidaknya ada 738 pasangan calon yang bakal berlaga memperebutkan posisi kepala daerah pada 9 Desember 2020.

Ma'ruf Amin Tegaskan Vaksinasi Nasional Tak Boleh Gagal
Indonesia
Ma'ruf Amin Tegaskan Vaksinasi Nasional Tak Boleh Gagal

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021

Polisi Bakal Tindak Pelaku Kebut-kebutan di Dekat Istana Negara
Indonesia
Polisi Bakal Tindak Pelaku Kebut-kebutan di Dekat Istana Negara

Kawasan Medan Merdeka rupanya kerap dijadikan arena kebut-kebutan para pengendara motor baik berkecapatan sedang hingga tinggi.

Kasus Edhy Prabowo, KPK Bakal Dalami Peran Sekjen KKP Antam Novambar
Indonesia
Kasus Edhy Prabowo, KPK Bakal Dalami Peran Sekjen KKP Antam Novambar

KPK menduga garansi bank itu sebenarnya. merupakan komitmen fee dari para eksportir