Gubernur BI Boleh Politisi, Pengamat: Kondisi Moneter Bisa Jadi Tak Stabil Logo Bank Indonesia. ANTARA/Dokumentasi BI

MerahPutih.com - Wacana politisi bisa menjadi dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) dikhawatirkan dapat merusak tatanan sistem moneter tanah air.

Pengamat sosial Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis mengatakan, masuknya kader partai di lembaga keuangan BI itu, tak menutup kemungkinan akan ada campur tangan dari partainya.

"Kondisi moneter bisa menjadi tidak stabil karena sistem moneter dan sistem pembayaran bisa saja dimodifikasi sesuai keinginan kepentingan kelompok politik yang dititipkan pada gubernur BI yang mewakili kelompok politik tersebut," kata Rissalwan saat dikonfirmasi Merahputih.com, Kamis (29/9).

Baca Juga:

Pemerintah Klaim Ekonomi Indonesia Paling Kuat Dibandingkan Negara Lain di Dunia

Memang sejauh ini, kata dia, hampir tidak ada jabatan publik yang lepas dari pengaruh elite politik yang berkuasa. Kendati demikian, alangkah baiknya jabatan Gubernur BI tak diisi oleh politisi dan mestinya dijabat oleh orang profesional. Sehingga bisa lepas dari kepentingan politik kelompok tertentu.

"Namun tentunya secara administratif afiliasi politik Gubernur BI dengan kelompok politik tertentu sebaiknya diminimalkan," urainya.

"Gubernur BI sebaiknya profesional yang sebisa mungkin lepas dari kepentingan politik kelompok tertentu," lanjutnya.

Menurut dia, aturan baru ini sangat berbahaya karena bisa mengintervensi berbagai kebijakan BI dengan adanya bisikan parpol, termasuk keputusan kebijakan moneter hingga tugas dalam pencetakan uang.

Kebijakan itu pula bisa memengaruhi kepercayaan dunia internasional terhadap BI. Padahal, sejauh ini, BI mempunyai citra yang sangat baik di dunia internasional dengan berbagai kebijakannya yang berjalan baik.

Maka dari itu Gubernur BI harus diisi orang profesional bukan dari kalangan politisi, untuk menjunjung tinggi nilai independensi.

"Hal ini diperlukan agar national financial management tidak perlu terpengaruh oleh suksesi politik seperti pilpres dan pileg," pungkasnya.

Baca Juga:

Indonesia Harus Tunjukkan Kontribusi Nyata G20 pada Pemulihan Ekonomi Dunia

Seperti diketahui, DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) alias Omnibus Law Keuangan inisiatif Komisi XI untuk dilanjutkan menjadi RUU usulan DPR RI.

Dengan adanya Omnibus Law Keuangan ini, mandat Bank Indonesia (BI) akan ditambah. Bukan hanya memelihara stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan, BI juga harus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, dalam draf RUU PPSK tertanggal 22 September 2022 beberapa aturan diubah dan ditambah. Salah satunya adalah mengenai syarat anggota Dewan Gubernur BI.

DPR memutuskan untuk menghapus Pasal 47 huruf C dari UU BI sebelumnya di dalam RUU PPSK. Pasal ini adalah substansi mengenai BI terkait pelarangan anggota Dewan Gubernur BI menjadi pengurus atau anggota partai politik.

Dihapusnya pasal tersebut, sumber daya manusia dari petinggi Gubernur BI boleh berasal dari kalangan politisi. (Asp)

Baca Juga:

Kepala Daerah dari PDIP Diminta Lahirkan Terobosan Kebijakan Mendorong Ekonomi Rakyat

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Dijadwalkan Lantik Andi Widjajanto Jadi Gubernur Lemhannas Besok
Indonesia
Jokowi Dijadwalkan Lantik Andi Widjajanto Jadi Gubernur Lemhannas Besok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melantik Andi Widjajanto menjadi Gubernur Lemhannas.

Minyak Goreng Bikin Inflasi Maret 2022 Capai 0,66 Persen, Tertinggi Sejak Mei 2019
Indonesia
Minyak Goreng Bikin Inflasi Maret 2022 Capai 0,66 Persen, Tertinggi Sejak Mei 2019

88 kota yang mengalami inflasi, inflasi tertinggi terjadi di Merauke yaitu sebesar 1,86 persen sedangkan inflasi terendah terjadi di Kupang yaitu sebesar 0,09 persen.

Gerindra Klaim Rakyat Jawa Barat Inginkan Prabowo Jadi Presiden
Indonesia
Gerindra Klaim Rakyat Jawa Barat Inginkan Prabowo Jadi Presiden

Dukungan dan kebanggaan rakyat Jabar kepada Gerindra serta Prabowo tidak perlu diragukan, karena partainya meraih sebanyak 18 kursi DPR RI.

Selvi Ananda Akui Kesulitan Turunkan Angka Kasus Stunting di Solo
Indonesia
Selvi Ananda Akui Kesulitan Turunkan Angka Kasus Stunting di Solo

Dinas Kesehatan Kota (DKK) mencatat angka stunting di Kota Solo, paling banyak nomor dua di Jawa Tengah di Kota Solo. Sementara itu, untuk menurunkan angka kasus stunting dibutuhkan peran serta perusahaan yang ada di Solo.

Hadapi Tantangan Dunia, Eksportir Indonesia Harus Tingkatkan Kualitas Produk
Indonesia
Hadapi Tantangan Dunia, Eksportir Indonesia Harus Tingkatkan Kualitas Produk

Eksportir Indonesia diharuskan untuk meningkatkan kualitas produk dan jangkauan pasar untuk menghadapi tantangan perdagangan dunia.

Kantor Bappelitbang Kota Bandung Pindah Sementara ke Bekas Rumah Dinas Ketua DPRD
Indonesia
Kantor Bappelitbang Kota Bandung Pindah Sementara ke Bekas Rumah Dinas Ketua DPRD

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna memastikan kinerja pegawai Bappelitbang tetap berjalan optimal, meskipun saat ini kantor yang berada di komplek Balai Kota Bandung dilalap si jago merah.

Pemerintah Percepat Vaksinasi PMK
Indonesia
Pemerintah Percepat Vaksinasi PMK

Pemerintah berupaya melakukan pengadaan dan distribusi vaksin dalam jumlah besar, juga segera melakukan vaksinasi kepada hewan ternak.

Kasus COVID-19 Masih Tinggi, Jokowi Soroti Dua Hal
Indonesia
Kasus COVID-19 Masih Tinggi, Jokowi Soroti Dua Hal

Pemerintah meminta masyarakat memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kolektif untuk mematuhi protokol kesehatan

Viral Anjing Mati Digantung di Ambon, Polisi Harus Lakukan Penyidikan
Indonesia
Viral Anjing Mati Digantung di Ambon, Polisi Harus Lakukan Penyidikan

maraknya protes dan keresahan masyarakat terkait penganiayaan hewan belakangan ini, adalah bukti dari mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa tindakan penganiayaan tidak bisa dibiarkan.

Ketua DPRD Tanggapi Terpilihnya Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur Pengganti Anies
Indonesia
Ketua DPRD Tanggapi Terpilihnya Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur Pengganti Anies

Pihak Istana dikabarkan telah memilih Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.