Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Kembalikan Uang Rp 39 Juta ke KPK Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (depan) bersama Danlanud Sultan Iskandar Muda (SIM) Kolonel Pnb Suliono (belakang) menaiki pesawat Shark Aero (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

MerahPutih.com - Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf sudah mengembalikan uang Rp 39 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut diakuinya saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

"Sudah (dikembalikan ke KPK). Ada Rp 39 juta," kata Irwandi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (31/8).

Saat ditanya apakah dengan pengembalian uang tersebut sebagai awal dirinya untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan KPK dalam mengungkap pelaku lain, Irwandi menyatakan belum. "Belum, belum," kata dia.

Sebelumnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran DOKA tahun anggaran 2018. Keempat orang tersangka itu yakni Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri.

Dalam kasus ini, Ahmadi diduga telah memberikan uang sebanyak Rp500 juta kepada Irwandi. Uang itu merupakan bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta oleh Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA.

barbuk irwandi
Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan menunjukkan barang bukti kasus suap gubernur Aceh, Irwandi Yusuf di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/7) malam WIB. Foto: MP/Ponco

Dugaan awal, pemberian itu merupakan jatah komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat Pemerintah Provinsi Aceh dari setiap proyek. Pemberian dilakukan melalui sejumlah orang kerpecayaan Irwandi yaitu Hendri dan Syaiful.

Sebagai penerima suap, Irwandi, Hendri dan Syaiful dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, sebagai pemberi suap, Ahmadi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi. (Pon)

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH