Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - BARU tahun ini pemilu di Greenland menjadi hal yang menarik perhatian dunia. Sebelumnya, di pulau dengan sekitar 57.000 penduduk ini, pemilu merupakan urusan lokal. Tidak ada banyak jajak pendapat. Hanya dua surat kabar di wilayah otonom Denmark ini.
Orang Greenland biasanya membahas politik di grup Facebook pribadi. Isu-isu utama yang muncul secara umum berfokus pada ekonomi, pertambangan, hukum perikanan, dan tentu saja, hubungan serta sejarahnya dengan Denmark.
Namun, saat orang Greenland menuju tempat pemungutan suara pada Selasa (11/3), ide Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menganeksasi negara ini telah menempatkan pemilu tahun ini di sorotan internasional.
Dalam pidatonya di hadapan Kongres minggu lalu, Trump menegaskan kembali niatnya. “Saya pikir kami akan mendapatkannya, entah bagaimana,” ujar Trump, dikutip CNN. Pernyataan itu telah membangkitkan kembali ketakutan akan upaya Amerika Serikat untuk mengambil alih pulau tersebut dengan kekerasan atau pemaksaan ekonomi.
Baca juga:
“Kami tidak untuk dijual dan tidak bisa begitu saja diambil. Kami tidak ingin menjadi orang Amerika, juga bukan orang Denmark. Kami ialah Kalaallit (orang Greenland). Orang-orang Amerika dan pemimpin mereka harus memahami itu,” kata Perdana Menteri Greenland yang prokemerdekaan, Mute Egede,
Faktanya, kelima partai di parlemen Greenland telah menyatakan bahwa mereka tidak ingin wilayah tersebut menjadi bagian dari Amerika Serikat. Perpecahan utama mereka lebih terfokus pada kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan daripada pernyataan Trump.
Partai-partai dominan di spektrum politik Greenland semuanya sepakat untuk menginginkan kemerdekaan. Banyak partai, termasuk partai sosialis demokratik yang berkuasa, Inuit Ataqatigiit, melihatnya sebagai proyek jangka panjang yang memerlukan negosiasi bertahun-tahun dengan Denmark dan peningkatan ekonomi lebih lanjut.
Denmark menguasai Greenland sebagai koloni hingga 1953, ketika pulau ini memperoleh lebih banyak kekuasaan otonomi. Pada 2009, Greenland memperoleh lebih banyak kewenangan terkait dengan mineral, kepolisian, dan pengadilan. Namun, Denmark masih mengontrol kebijakan keamanan, pertahanan, luar negeri, dan moneter. Greenland juga mendapat manfaat dari keanggotaan Denmark di Uni Eropa dan NATO.
Masih menjadi pertanyaan terbuka bagaimana keamanan masa depan Greenland akan terlihat jika memilih untuk memisahkan diri. Beberapa politisi telah mengusulkan untuk membentuk perjanjian pertahanan pascakemerdekaan dengan Denmark, Kanada, atau bahkan Amerika Serikat, yang sudah memiliki pangkalan militer di Lingkar Arktik di ujung barat laut Greenland.
Keamanan pulau ini sangat penting mengingat Rusia dan China bersaing untuk mendapatkan pengaruh lebih besar di Arktik.(dwi)
Baca juga:
Menlu AS Tegaskan Keseriusan Rencana Donald Trump Beli Greenland
