GP Ansor Minta Pemerintah Batalkan Rencana Impor Beras Ilustrasi - Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Ketapang II, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (22/3/2021). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/rwa. (ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYA)

MerahPutih.com - Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta pemerintah untuk segera membatalkan rencana impor beras dan garam. Hal itu lantaran kebijakan impor komoditas pangan dinilai akan banyak mengorbankan dan merugikan nasib petani Indonesia.

Ketua Bidang Pertanian dan Kedaulatan Pangan Pimpinan Pusat GP Ansor Adhe Musa Said mengatakan, Indonesia merupakan negara agraris dan sekaligus negara maritim yang secara sosio-historis dan budaya menunjukkan memiliki riwayat peradaban panjang.

Menurut Adhe Musa, rencana pemerintah untuk mengimpor beras dan garam yang terus berulang adalah kebijakan ironis.

Baca Juga:

Faisal Basri Beberkan 3 Alasan Impor Beras Layak Ditolak

"Kebijakan impor pangan, baik beras maupun garam sudah saatnya diakhiri karena selalu mengorbankan nasib petani. Di sisi lain selama ini petani sudah begitu bersabar menerima kebijakan pemerintah di sektor pertanian yang kadang tidak berpihak pada petani," ujar Adhe Musa dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (23/3).

Adhe mengungkapkan, rencana impor beras juga kontraproduktif dengan kondisi riil di lapangan yang tengah memasuki musim panen padi di beberapa daerah. Selain itu, persediaan beras nasional saat ini dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Hal ini didasarkan pada data Kementerian Pertanian yang menyatakan stok beras nasional hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton, didorong hasil panen raya selama Maret-April. Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,3 juta ton. Artinya, neraca beras hingga akhir Mei masih akan surplus sebesar 12,56 juta ton.

"Jika kebijakan impor beras ditujukan sebagai bagian dari operasi pasar untuk menyeimbangkan harga beras, keefektifannya pun patut diragukan. Sebab momentumnya menjelang panen raya," kata dia.

Ilustrasi- Beras Impor (FOTO ANTARA/Zabur Karuru)
Ilustrasi- Beras Impor (FOTO ANTARA/Zabur Karuru)

GP Ansor juga menilai kebijakan impor beras yang terus dilakukan dari tahun ke tahun melalui Kementerian Perdagangan mencerminkan inkonsistensi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan.

"Untuk itu saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran GP Ansor di seluruh Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam menggalang suara publik guna mengkritisi kebijakan impor beras. Sudah seharusnya GP Ansor berdiri di belakang petani dan menjadi penyambung suara mereka," tegasnya.

Baca Juga:

Di Tengah Rencana Impor Beras, Pemerintah Diminta Bangun Badan Pangan Nasional

Atas situasi ini, GP Ansor meminta pemerintah untuk mengoptimalkan segala ikhtiar guna mewujudkan kemandirian pangan bangsa.

Langkah yang bisa dilakukan antara lain dengan membangun sistem dan kelembagaan pertanian domestik yang mendorong peningkatan produktivitas serta kualitas produksi beras nasional dengan bertumpu pada sistem pertanian keluarga atau rumah tangga tani yang menghargai dan mengutamakan kesejahteraan petani.

Selain itu, katanya, pemerintah perlu mempromosikan dan mendukung penuh keragaman pangan pokok berbasis pangan lokal sesuai potensi yang ada di setiap daerah.

"Diversifikasi pangan merupakan salah satu kunci mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan," ujar Adhe Musa. (*)

Baca Juga:

Kebijakan Impor Beras Berdampak Buruk Pada Produktivitas Pangan Indonesia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Artidjo Alkostar di Mata Jokowi
Indonesia
Artidjo Alkostar di Mata Jokowi

Presiden Joko Widodo berduka atas meninggalnya anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Artidjo Alkostar.

JK Ingin Masjid Jadi Tempat Vaksinasi
Indonesia
JK Ingin Masjid Jadi Tempat Vaksinasi

Masjid juga acap kali digunakan sebagai tempat pengungsian

KPK Sita Mobil Pengacara Terkait Suap Benur Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Sita Mobil Pengacara Terkait Suap Benur Edhy Prabowo

Sebelumnya, Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita aset dengan total Rp89,9 miliar dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster.

[HOAKS atau FAKTA]: Minum Kopi Mampu Sembuhkan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Minum Kopi Mampu Sembuhkan COVID-19

Akun Facebook Kolaboraa mengunggah sebuah postingan yang berisi klaim soal kopi yang bisa mencegah COVID-19, postingan tersebut diunggah pada Jumat (4/12).

Pembunuhan Empat Warga oleh Teroris Poso, Ini Reaksi Menkopolhukam
Indonesia
Pembunuhan Empat Warga oleh Teroris Poso, Ini Reaksi Menkopolhukam

Aksi terorisme di Poso kian menjadi-jadi. Warga pun jadi korban kekejaman mereka.

Hari Pertama Masuk Kerja Usai Libur Lebaran Penumpang KRL Turun 8 Persen
Indonesia
Hari Pertama Masuk Kerja Usai Libur Lebaran Penumpang KRL Turun 8 Persen

KAI Commuter hari ini, mengoperasikan 900 perjalanan KRL perhari dengan jam operasional pukul 04.00-20.00 WIB.

Selain Corona, Ratusan Ribu Nyawa Anak Bangsa Juga Terancam Narkoba
Indonesia
Selain Corona, Ratusan Ribu Nyawa Anak Bangsa Juga Terancam Narkoba

Selain menghadapi ancaman akibat COVID-19, ribuan warga di Jabodetabek juga terancam akibat adanya peredaran narkotika.

Ganjil Genap Dipertimbangkan untuk Diaktifkan Kembali
Indonesia
Ganjil Genap Dipertimbangkan untuk Diaktifkan Kembali

Perlunya pengaturan waktu operasional tempat kerja, pusat perbelanjaan, dan pusat kegiatan lainnya

Mutasi COVID-19 Asal India-Afrika Selatan Ditemukan di Jakarta dan Bali
Indonesia
Mutasi COVID-19 Asal India-Afrika Selatan Ditemukan di Jakarta dan Bali

Tantangan Indonesia dalam menghadapi COVID-19 makin berat saja. Sebab, mutasi kasus corona dari India dan Afrika Selatan sudah masuk tanah air.

Tembok Besar China Palsu Jadi Olok-olok Warganet
Dunia
Tembok Besar China Palsu Jadi Olok-olok Warganet

Replika Tembok Besar di Taman Ekologi Xixiaguaishiling memicu perdebatan antarwarganet di Tiongkok.