GP Ansor Minta Pemerintah Batalkan Rencana Impor Beras Ilustrasi - Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Ketapang II, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (22/3/2021). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/rwa. (ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYA)

MerahPutih.com - Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta pemerintah untuk segera membatalkan rencana impor beras dan garam. Hal itu lantaran kebijakan impor komoditas pangan dinilai akan banyak mengorbankan dan merugikan nasib petani Indonesia.

Ketua Bidang Pertanian dan Kedaulatan Pangan Pimpinan Pusat GP Ansor Adhe Musa Said mengatakan, Indonesia merupakan negara agraris dan sekaligus negara maritim yang secara sosio-historis dan budaya menunjukkan memiliki riwayat peradaban panjang.

Menurut Adhe Musa, rencana pemerintah untuk mengimpor beras dan garam yang terus berulang adalah kebijakan ironis.

Baca Juga:

Faisal Basri Beberkan 3 Alasan Impor Beras Layak Ditolak

"Kebijakan impor pangan, baik beras maupun garam sudah saatnya diakhiri karena selalu mengorbankan nasib petani. Di sisi lain selama ini petani sudah begitu bersabar menerima kebijakan pemerintah di sektor pertanian yang kadang tidak berpihak pada petani," ujar Adhe Musa dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (23/3).

Adhe mengungkapkan, rencana impor beras juga kontraproduktif dengan kondisi riil di lapangan yang tengah memasuki musim panen padi di beberapa daerah. Selain itu, persediaan beras nasional saat ini dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Hal ini didasarkan pada data Kementerian Pertanian yang menyatakan stok beras nasional hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton, didorong hasil panen raya selama Maret-April. Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,3 juta ton. Artinya, neraca beras hingga akhir Mei masih akan surplus sebesar 12,56 juta ton.

"Jika kebijakan impor beras ditujukan sebagai bagian dari operasi pasar untuk menyeimbangkan harga beras, keefektifannya pun patut diragukan. Sebab momentumnya menjelang panen raya," kata dia.

Ilustrasi- Beras Impor (FOTO ANTARA/Zabur Karuru)
Ilustrasi- Beras Impor (FOTO ANTARA/Zabur Karuru)

GP Ansor juga menilai kebijakan impor beras yang terus dilakukan dari tahun ke tahun melalui Kementerian Perdagangan mencerminkan inkonsistensi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan.

"Untuk itu saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran GP Ansor di seluruh Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam menggalang suara publik guna mengkritisi kebijakan impor beras. Sudah seharusnya GP Ansor berdiri di belakang petani dan menjadi penyambung suara mereka," tegasnya.

Baca Juga:

Di Tengah Rencana Impor Beras, Pemerintah Diminta Bangun Badan Pangan Nasional

Atas situasi ini, GP Ansor meminta pemerintah untuk mengoptimalkan segala ikhtiar guna mewujudkan kemandirian pangan bangsa.

Langkah yang bisa dilakukan antara lain dengan membangun sistem dan kelembagaan pertanian domestik yang mendorong peningkatan produktivitas serta kualitas produksi beras nasional dengan bertumpu pada sistem pertanian keluarga atau rumah tangga tani yang menghargai dan mengutamakan kesejahteraan petani.

Selain itu, katanya, pemerintah perlu mempromosikan dan mendukung penuh keragaman pangan pokok berbasis pangan lokal sesuai potensi yang ada di setiap daerah.

"Diversifikasi pangan merupakan salah satu kunci mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan," ujar Adhe Musa. (*)

Baca Juga:

Kebijakan Impor Beras Berdampak Buruk Pada Produktivitas Pangan Indonesia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Sita Aset Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Rp 57 Miliar
Indonesia
KPK Sita Aset Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Rp 57 Miliar

Angin Prayitno Aji tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang.

Podcast Perdana SMTV Hadirkan Jebolan Havard University, Bahas 'The Indonesian Dreams'
Indonesia
Podcast Perdana SMTV Hadirkan Jebolan Havard University, Bahas 'The Indonesian Dreams'

Kemerdekaan menjadi gerbang utama bagi imajinasi kolektif tentang 'bangsa Indonesia

KPK Dalami Peran Azis Syamsuddin di Kasus Tanjungbalai
Indonesia
KPK Dalami Peran Azis Syamsuddin di Kasus Tanjungbalai

Pendalaman mengenai hal itu dilakukan penyidik saat memeriksa Azis Syamsuddin sebagai saksi

Polisi Langsung Proses Laporan Terhadap Edy Mulyadi
Indonesia
Polisi Langsung Proses Laporan Terhadap Edy Mulyadi

Polri memproses laporan terkait dengan pencemaran nama baik yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur, oleh pegiat media sosial Edy Mulyadi.

Senator Kritik Langkah Kepolisian Bubarkan Demo Tolak Pemekaran di Papua
Indonesia
Senator Kritik Langkah Kepolisian Bubarkan Demo Tolak Pemekaran di Papua

Demonstrasi penolakan terhadap Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) terjadi di sejumlah daerah baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat.

Pasien Corona Meningkat, PMI Solo Darurat Plasma Konvalesen dan Oksigen
Indonesia
Pasien Corona Meningkat, PMI Solo Darurat Plasma Konvalesen dan Oksigen

"Permintaan plasma konvalesen tidak hanya datang dari Solo saja, tetapi luar Kota Solo. Kami belum bisa memenuhi permintaan itu karena stok kosong," ucap dia.

Dua Terduga Teroris Ditangkap di Sumatera Barat
Indonesia
Dua Terduga Teroris Ditangkap di Sumatera Barat

Terbaru, Densus 88 menangkap dua terduga teroris di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh Sumatera Barat, Jumat (25/3).

Cara Gibran Tingkatkan Kewaspadaan Penyebaran Omicron
Indonesia
Cara Gibran Tingkatkan Kewaspadaan Penyebaran Omicron

Vaksinasi sudah tinggi dan oksigen juga sudah tersedia

Jokowi: Indonesia Bangga Jadi Garda Terdepan Perlindungan Laut
Indonesia
Jokowi: Indonesia Bangga Jadi Garda Terdepan Perlindungan Laut

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, lingkungan laut yang sehat adalah kunci keberlanjutan pembangunan bagi Indonesia

MUI Sebut Virus Punya Sifat Mutasi, Penyebarannya Hanya Masalah Waktu
Indonesia
MUI Sebut Virus Punya Sifat Mutasi, Penyebarannya Hanya Masalah Waktu

Harus yakin dengan berserah diri hanya pada Allah SWT