Gonta Ganti Nama Penanganan COVID-19 Dinilai Bikin Bingung Masyarakat Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto : Dok/Man

MerahPutih.com - Kebijakan pemerintah mengganti nama kebijakan pengendalian COVID-19 dari PPKM darurat menjadi PPKM level 3-4 menuai sorotan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menilai seringnya mengganti istilah akan membuat masyarakat tidak paham dengan kebijakan yang ada.

Baca Juga

Pemerintah Beberkan Alasan PPKM Gunakan Istilah Level

"Akibatnya, banyak yang tidak bisa mengikuti dan melaksanakannya," kata Saleh, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/7).

Kalaupun ada yang berubah, menurutnya, pemerintah hanya perlu menambah peraturan yang ada. Sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang sedang berjalan. Karena itu, tidak perlu mengganti nama. Cukup penjelasan terkait dengan jangkauan dan hal-hal baru di dalam PPKM itu.

"Misalnya, dulu mal bisa dibuka sampai jam 21.00. Sekarang, mal tidak boleh dibuka sama sekali. Nah, aturan ini yang ditambahkan. Namanya, ya tetap sama," lanjut politikus PAN ini.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Arief/Man
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Arief/Man

Saleh mengakui, meningkatnya eskalasi orang yang terpapar, tidak mudah bagi pemerintah mengambil kebijakan. Dia meyakini, dilanjut atau tidak, keduanya sama-sama memiliki konsekuensi.

Kelihatannya, pemerintah mau menurunkan penyebaran virus COVID-19. Tetapi pada sisi lain, pemerintah tidak mau kalau roda perekonomian terganggu.

"Akibatnya, kebijakan yang diambil selalu setengah-setengah," kritik Saleh.

Saleh berharap, pemerintah bisa mengambil keputusan selangkah lebih maju dengan sebuah agenda kebijakan yang bisa menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya.

"Kalau orang sehat, orang bisa bekerja normal. Kalau bisa bekerja normal, ekonomi akan tumbuh lagi," jelas Saleh. (Knu)

Baca Juga

PPKM Level 4, Gibran Berkukuh Tidak Berikan Pelonggaran Aturan Jam Malam

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksinasi COVID-19 Butuh 45 menit, Jabar Minta Pusat Bikin Aturan Realistis
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Butuh 45 menit, Jabar Minta Pusat Bikin Aturan Realistis

Setelah uji klinis selesai, Bio Farma akan menyampaikan laporan kepada pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Jokowi Tunjuk Airlangga Pimpin Sherpa Track G20
Indonesia
Jokowi Tunjuk Airlangga Pimpin Sherpa Track G20

Sherpa Track G20 membahas isu ekonomi non-keuangan seperti energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.

Vaksinasi Berbayar Dinilai Bentuk Inkonsistensi dan Ingkar Janji Pemerintah
Indonesia
Vaksinasi Berbayar Dinilai Bentuk Inkonsistensi dan Ingkar Janji Pemerintah

Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf menyoroti sejumlah kelemahan dari kebijakan pemerintah soal vaksinasi tersebut.

PSI DKI Kritik Batas Gaji Pemilik Rumah DP 0 Jadi Rp14 Juta
Indonesia
PSI DKI Kritik Batas Gaji Pemilik Rumah DP 0 Jadi Rp14 Juta

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari mengkritik aturan baru soal batasan tertinggi penghasilan warga untuk bisa memiliki program Rumah DP 0 Rupiah sebesar Rp14 juta.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sibuk Makan Warteg Saat Jakarta Tenggelam Banjir
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sibuk Makan Warteg Saat Jakarta Tenggelam Banjir

Akun Twitter @CanNarida memposting sebuah gambar yang memperlihatkan Gubernur Anies Baswedan sedang makan di warung.

Belum Ada Tanda-tanda COVID-19 Mereda di Brazil
Dunia
Belum Ada Tanda-tanda COVID-19 Mereda di Brazil

Virus corona telah menewaskan lebih dari 120.000 orang di Brazil.

Vaksinasi Tenaga Kesehatan di Aceh Terkendala Hoaks di Media Sosial
Indonesia
Vaksinasi Tenaga Kesehatan di Aceh Terkendala Hoaks di Media Sosial

Proses vaksinasi terhadap tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Pidie, Aceh, terkendala oleh informasi yang tidak benar (hoaks) dari media sosial.

Cerita Dokter Bedah soal Corrective Surgery Aprilia Manganang
Indonesia
Cerita Dokter Bedah soal Corrective Surgery Aprilia Manganang

Dokter bedah RSPAD Gatot Soebroto, Kolonel CKM dr Guntoro, menjadi salah satu saksi ahli di sidang pergantian nama dan status jenis kelamin Serda Aprilia Santini Manganang.

Isi Surat Pengunduran Diri Febri Diansyah dari KPK
Indonesia
Isi Surat Pengunduran Diri Febri Diansyah dari KPK

Febri sebelumnya menjabat sebagai Juru Bicara KPK sejak 6 Desember 2016 hingga 26 Desember 2019

Pemprov DKI Akui Warga Miskin di Jakarta Meningkat Akibat COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Akui Warga Miskin di Jakarta Meningkat Akibat COVID-19

Puncak PHK besar-besaran terjadi pada Agustus 2020