Kaleidoskop 2020
Gonjang-Ganjing KPK Gedung Merah Putih KPK (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

KOMISARIS Jenderal Polisi (Komjen) Firli Bahuri genap setahun memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 20 Desember 2020. Selama setahun itu pula, KPK kerap diterpa gonjang-ganjing.

Ia resmi menjabat Ketua KPK berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK 2019-2023. Firli dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, 20 Desember 2019 lalu bersama empat wakilnya. Masing-masing, mantan Pimpinan KPK periode 2015-2019 Alexander Marwata, mantan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar, mantan Dekan Universitas Jember Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango yang sebelumnya berprofesi sebagai hakim.

Resmi memimpin, KPK di bawah komando Firli kerap menuai kritik dari sejumlah akademisi maupun pegiat antikorupsi. Salah satu kritik yang dilayangkan yakni soal melempemnya kinerja penindakan korupsi dibandingkan kepemimpinan sebelumnya.

Baca Juga

KPK Sebut Edhy Prabowo Pakai Duit Suap untuk Beli Mobil dan Sewa Apartemen

Berdasarkan laporan yang disusun Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII), kinerja penindakan KPK baik penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi sepanjang 2020 menurun dibanding 2019.

Merujuk data pemantauan satu tahun kinerja KPK bertajuk Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan lembaga antirasuah hanya sebanyak 91 kasus, menurun dari jumlah kasus yang disidik KPK pada periode serupa tahun lalu berjumlah 145 kasus.

Begitu pula dengan kinerja penuntutan yang mengalami penurunan yakni hanya sebanyak 75 kasus sepanjang 2020, lebih sedikit ketimbang 2019 sebanyak 153 kasus. Penurunan angka yang sama juga berlaku pada kinerja eksekusi KPK yang hanya 108 kasus pada 2020 dibanding 136 kasus pada 2019.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menganggap penurunan kinerja penindakan KPK tak lepas dari adanya Dewan Pengawas (Dewas) berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK versi revisi. Menurutnya, pembentukan Dewas KPK justru memperlambat proses penindakan korupsi yang dilakukan lembaga antirasuah.

Sebab, berdasarkan UU KPK versi revisi pula, tim penindakan KPK dalam melakukan upaya paksa penggeledahan, penyitaan, hingga penyadapan harus terlebih dulu mengantongi izin dari Dewas KPK.

Gedung Baru KPK
Gedung Merah Putih KPK (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Menurut dia, Izin pro justicia KPK itu lebih lambat daripada tindak pidana umum lain yang diusut oleh penegak hukum lain dengan melandaskan pada peraturan KUHAP.

"Mari ambil contoh pada isu penggeledahan, di implikasi UU KPK, isu penggeledahan itu kalau mengacu KUHAP, penyidik di keadaan tertentu, mereka bisa melakukan upaya paksa penggeledahan dulu setelahnya dapat izin dari pengadilan negeri,” kata Kurnia dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu.

Penurunan kinerja penindakan KPK sepanjang 2020 juga ditandai dengan beberapa hal, termasuk menurunnya jumlah operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah.

Kurnia mengungkapkan, berdasarkan catatan lembaganya, KPK hanya berhasil melakukan tangkap tangan sebanyak 7 kali sepanjang 2020. Angka tersebut tiga kali lipat lebih rendah dibanding jumlah tangkap tangan selama periode yang sama tahun lalu yakni 21 kali.

Meski dalam dua OTT terakhir di 2020 KPK berhasil mencokok dua pejabat tinggi pemerintahan dalam dua kasus berbeda, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan eks Menteri Sosial Juliari P. Batubara, namun tak dapat dipungkiri 2020 menjadi tahun paling buntu KPK dalam melakukan tangkap tangan selama kurun 4 tahun terakhir.

Baca Juga

Sakti Wahyu Trenggono Jadi Menteri KP, Begini Tanggapan Edhy Prabowo

Padahal, selama kurun 2016-2018, tren tangkap tangan KPK selalu mengalami peningkatan. Pada 2016 lalu misalnya, KPK berhasil melakukan OTT sebanyak 17 kali, meningkat di 2017 menjadi 19 kali, dan 2018 sebanyak 30 kali.

Kurnia memandang, hal itu terjadi lantaran beberapa pimpinan KPK yang menjabat saat ini terkesan justru mengkritisi tangkap tangan lembaganya sendiri.

"Kita dapat menemukan pernyataan-pernyataan dari pimpinan KPK yang memang sedari dulu sudah mengkritisi tangkap tangan ini. Mulai dari ada statement dari Firli Bahuri saat melakukan fit and proper test di DPR, ada statement dari Nurul Ghufron, ada juga statement dari Lili Pintauli Siregar," kata Kurnia.

Selain OTT, kinerja KPK dalam memburu buronan juga disorot oleh ICW dan TII. Selama ini, menurut Kurnia, KPK dikenal profesional dan cepat dalam meringkus pelaku-pelaku korupsi yang melarikan diri.

Di antaranya seperti mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, yang berhasil diringkus KPK di Kolombia hanya dalam waktu 77 hari.

"Akan tetapi tren itu rasanya tidak diteruskan pada periode kepemimpinan komisioner saat ini. Selain banyak memproduksi buronan, upaya pencarian juga lambat dan tak kunjung menuai hasil signifikan," ucapnya.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Berdasarkan data, saat ini masih terdapat lima buronan yang masih dalam pelarian. Kelimanya berasal dari unsur swasta.

Mereka adalah bos PT Borneo Lumbung Energy & Metal, Samin Tan, dalam perkara uap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT; mantan Caleg PDIP, Harun Masiku, dalam perkara suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024; dan mantan Panglima GAM Sabang, Izil Azhar, dalam perkara gratifikasi terkait pembangunan proyek Dermaga Sabang tahun 2006-2011.

Kemudian ada juga pasangan suami istri Sjamsul Nursalim (pemegang saham pengendali Bank Dagang Indonesia) dan Itjih Nursalim yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam perkara penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) obligor BLBI, namun masih dalam pelarian.

Kurnia memandang, permasalahan belum kunjung ditangkapnya kelima buronan itu ada pada pimpinan KPK. Ia menilai, pimpinan KPK saat ini terkesan tidak serius untuk memburu mereka.

Sebagai contoh, Firli Bahuri yang menanggapi dugaan adanya penyekapan terhadap tim satuan tugas KPK ketika mencari keberadaan Harun Masiku di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Kurnia, Firli gagal menjelaskan fakta yang terjadi di PTIK melalui pernyataannya. Ia pun membandingkan cara pimpinan KPK era Firli dengan Abraham Samad yang menjamin keamanan jajarannya dalam menangani suatu perkara.

Baca Juga

Diduga Terseret Skandal Bansos, Gibran: Tangkap Saja Kalau Ada Bukti

Menurut penuturan Kurnia, kala itu tim penyidik KPK diduga tidak diberikan akses keluar saat melakukan penggeledahan di Kantor Korlantas Polri di Cawang, Jakarta, guna menelusuri barang bukti perkara korupsi pengadaan alat simulator pembuatan surat izin mengemudi (SIM).

Tiga pimpinan KPK Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Busyro MuqoMuqoddas, lantas menyanbangi secara langsung Kantor Korlantas Polri untuk menjamin para penyidiknya bisa bekerja tanpa intervensi dari pihak manapun.

"Tetapi komisioner KPK hari ini berbeda, justru membiarkan jika memang ada dugaan penyekapan seperti itu," kata Kurnia.

Kemudian pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menyampaikan kemungkinan menyidangkan Harun Masiku secara in absentia, dan argumentasi Wakil Ketua KPK lainnya Alexander Marwata yang terkesan ingin mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara BLBI.

Kurnia pun menyampaikan dua solusi yang menurutnya bisa memperlancar perburuan para buronan tersebut. Salah satunya mengganti satgas yang ditugaskan memburu para buronan dengan tim pimpinan penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Pertama dewan pengawas harus segera mengevaluasi kerja pimpinan ataupun orang-orang yang bertanggung jawab dalam bidang penindakan. Yang kedua, soal pergantian satgas, karena satgas yang ditugasi mencari beberapa orang itu tidak cukup maksimal kinerjanya. Lebih baik digantikan saja dengan tim yang selama ini terbukti," kata dia.

Baca Juga

KPK Sebut Edhy Prabowo Pakai Duit Suap untuk Beli Mobil dan Sewa Apartemen

Selain kinerja penindakan yang melempem, KPK di bawah kepemimpinan Firli juga diterpa beragam isu gonjang-ganjing secara internal.

Awal tahun ini, publik dikejutkan dengan dikembalikannya penyidik KPK yang dipekerjakan, Kompol Rosa Purbo Bekti, ke institusi asal Mabes Polri, pada 1 Februari 2020 lalu. Padahal, masa tugasnya masih berlaku hingga 23 September 2020.

Mulanya, KPK beralasan pengembalian Rosa dilakukan lantaran ada permintaan dari Polri. Lembaga antirasuah mengaku sempat menerima surat dari Kapolri yang ditandatangani asisten SDM pada 12 Januari 2020 perihal penarikan dua penyidik dari Polri, salah satunya Rosa.

Dalam prosesnya, KPK kembali menerima surat dari Polri terkait pembatalan penarikan dua penyidik itu pada 28 Januari. Namun, Pimpinan KPK tetap pada pendirian untuk mengembalikan dua penyidik Polri pada 1 Februari 2020 sesuai keputusan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Negeri yang Dipekerjakan pada KPK atas nama Rossa Purbo Bekti.

Meski akhirnya SK pengembalian Rosa tersebut dicabut alias batal pada 6 Mei 2020, akan tetapi banyak pihak menilai hal itu dapat mempengaruhi proses penyidikan kasus Harun Masiku. Pasalnya, Rosa merupakan salah satu penyidik yang menangani kasus tersebut.

Isu pengembalian Rosa ke Mabes Polri bukan satu-satunya gonjang-ganjing di tubuh internal KPK. Gonjang-ganjing juga ditandai dengan sejumlah pegawai KPK yang mengundurkan diri imbas pemberlakukan UU KPK versi revisi.

Dua nama tersohor yang turut mengundurkan diri yakni mantan Juru Bicara KPK Ferbri Diansyah dan pegawai senior Nanang Farid Syam. Febri mengajukan surat pengunduran diri sejak 18 September 2020, sementara Nanang resmi tak lagi berstatus pegawai KPK per 16 Desember 2020.

Ilustrasi Gedung KPK ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

Dalam pernyataannya, Febri menilai kondisi KPK belakangan ini sudah berubah. Ia juga menilai ruang memberantas korupsi lebih terbuka apabila ia berkarir di luar KPK. Mantan pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi KPK itu pun membantah keputusan penguduran dirinya diakibatkan adanya konflik dengan Pimpinan KPK. Sementara Nanang menganggap apa yang dijalaninya di KPK sudah selesai. Terlebih perubahan di internal KPK imbas pemberlakuan revisi UU KPK.

Tak usai sampai di situ, sepanjang 2020 KPK juga diwarnai dengan beragam prahara. Salah satu di antaranya yakni putusan Dewas KPK yang menyatakan Firli Bahuri terbukti melanggar etik dengan menumpang helikopter mewah milik swasta kode penerbangan PK-JTO saat melakukan kunjungan dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan.

Atas hal itu, Dewas KPK menjatuhkan sanksi teguran tertulis II kepadanya pada persidangan yang digelar 24 September 2020. Dalam kesimpulannya, Dewas KPK berkeyakinan Firli melanggar Pasal 4 ayat 1 huruf n dan Pasal 8 ayat 1 huruf F Peraturan Dewas KPK Nomor 2 Tahun 2020.

“Kepada majelis yang saya hormati, saya pada kesempatan hari ini memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin tidak nyaman dan saya menyatakan putusan saya terima,” kata Firli menanggapi putusan tersebut.

Seakan tak henti membuat gaduh, publik dikejutkan dengan persetujuan anggaran pengadaaan mobil dinas Pimpinan, Dewas hingga pejabat struktural KPK oleh DPR. KPK, melalui juru bicara Ali Fikri, membenarkan terkait persetujuan anggaran itu.

“Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk Pimpinan, Dewas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK,” kata Ali, 15 Oktober 2020 lalu.

Namun, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dengan tegas menolak fasilitas mobil dinas tersebut. Alasannya, ia mengaku selama ini jajaran Dewas KPK telah dibekali dengan tunjangan transportasi. Ia pun menampik Dewas KPK mengusulkan fasilitas mobil.

Tiga Level Pemberantasan Korupsi

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai kinerja KPK bisa dikatakan baik apabila menjalankan tiga level berjenjang dalam pemberantasan korupsi. Tiga level tersebut, menurut Zainal, yakni level pertama, pengungkapan perkara; level kedua, memproses perkara; serta level ketiga, menerapkan kiat-kiat yang bisa mencegah perkara serupa dapat terulang di kemudian hari.

Berdasarkan tiga level itu, Zainal menilai, KPK sepanjang 2020 masih gagal dalam penerapan level satu atau pengungkapan perkara. Ia masih belum melihat adanya pengungkapan perkara korupsi secara detail yang dilakukan KPK, terlebih penggunaan Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor menyangkut hukuman mati dalam perkara suap bansos Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

“Saya bukan pencinta hukuman mati, saya menolak hukuman mati. Tapi maksud saya menggunakan paradigma pasal 2 ayat 2 itu adalah paradigma untuk menunjukan bahwa perilaku ini sangat kejam, perilaku mengkorupsi uang ketika keadaan sedang krisis itu perilaku yang sangat kejam,” kata Zainal.

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Skenario Pemulihan Ekonomi Sampai 2021

Meski demikian, hal itu bukan berarti dirinya mendorong hakim untuk menjatuhkan hukuman mati kepada para terdakwa kasus tersebut nantinya. Namun, dengan pengenaan pasal tersebut, paling tidak menurut Zainal dapat membuktikan kesungguhan KPK dalam mengusut kasus itu.

“Bahwa hakim menjatuhkan hukuman mati atau tidak, saya mengatakan jangan. Tapi paling tidak keberanian untuk masuk ke situ untuk menunjukkan bahwa ini memang kejam dan ini menunjukkan bahwa pasal ini tidak dibuat secara percuma, itu jadi menarik,” ungkapnya.

“Saya juga menolak (pengenaan pasal hukuman mati), tapi rasanya kenapa tidak mengancam dengan itu? Karena itu membuat efek jera, lepas dari hukuman mati bisa menimbulkan efek jera atau tidak. Tapi itu bisa jadi simbol bahwa hati-hati untuk melakukan proses korupsi ketika tengah keadaan krisis,” kata Zainal menambahkan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Ogah Kasasi, Kejaksaan Agung Disebut Takut Jika Pinangki Buka-Bukaan
Indonesia
Ogah Kasasi, Kejaksaan Agung Disebut Takut Jika Pinangki Buka-Bukaan

Vonis majelis hakim dalam sidang banding jaksa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dipangkas dari 10 tahun menjadi empat tahun

Abai Protokol Kesehatan, 3 Perkantoran di Kalideres Disanksi
Indonesia
Abai Protokol Kesehatan, 3 Perkantoran di Kalideres Disanksi

Satpol PP secara rutin melakukan pengecekan protokol kesehatan terhadap sejumlah tempat usaha hingga perkantoran di DKI Jakarta

Anak Raja Dangdut Mangkir dari Pemeriksaan KPK
Indonesia
Anak Raja Dangdut Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Anak Raja Dangdut Rhoma Irama ini tidak hadir tanpa menyertai keterangannya pada pemanggilan di Kamis (14/1) kemarin.

Hari Pertama, Pelanggar Ganjil Genap Sebanyak 1.062 Kendaraan
Indonesia
Hari Pertama, Pelanggar Ganjil Genap Sebanyak 1.062 Kendaraan

Mulai Senin (10/8) kemarin pelanggar aturan ganjil genap (gage) di 25 ruas protokol Jakarta dilakukan sanksi penilangan.

Kampung Leluhur Biden di Irlandia Turut Bersukacita
Indonesia
Kampung Leluhur Biden di Irlandia Turut Bersukacita

Desa leluhur Joe Biden di Irlandia turun merayakan merayakan kemenangannya bersama Kamal Harris, dalam pemilihan presiden Amerika Serikat, pada Sabtu (7/11).

Myanmar Tutup Ibu Kota di Tengah Peningkatan Kasus COVID-19
Dunia
Myanmar Tutup Ibu Kota di Tengah Peningkatan Kasus COVID-19

Pemimpin Aung San Suu Kyi memperingatkan tentang "bencana bagi negara".

Wagub DKI Minta DPRD Revisi Perda COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Minta DPRD Revisi Perda COVID-19

"Kita terus akan melakukan evaluasi terkait peraturan regulasi di masa pandemi ini," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Kampung, Ini Persyaratannya
Indonesia
Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Kampung, Ini Persyaratannya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga memberikan izin bagi mayarakat yang ingin melaksanakan kegiatan resepsi pernikahan di kampung

Peneliti ITB Lakukan Penelitian Longsor-Tsunami Gunung Anak Krakatau Tahun 2018
Indonesia
Peneliti ITB Lakukan Penelitian Longsor-Tsunami Gunung Anak Krakatau Tahun 2018

Sejumlah peneliti melakukan penelitian dan survei Gunung Anak Krakatau yang pernah memicu tsunami pada 22 Desember 2018. Penyebab tsunami adalah longsor bawah laut akibat erupsi gunung di tengah Selat Sunda itu.

Tidak Ingin Vaksin Kadaluarsa, Jabar Percepat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Tidak Ingin Vaksin Kadaluarsa, Jabar Percepat Vaksinasi COVID-19

Target 6,6 juta orang pada tahap kedua ini harus selesai Juni 2021. Apabila meleset maka vaksin akan kedaluwarsa.