Golkar Usulkan Penghapusan Pasal Terkait Pers dan Media di RUU Ciptaker Ilustrasi (Pixabay)

Merahputih.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mengusulkan penghapusan pasal-pasal terkait dengan pers dan media di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja karena berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian.

"Golkar menilai daripada menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian, kami usulkan terkait dengan media dan pers untuk didrop dari RUU Cipta Kerja," ujar Firman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Ciptaker secara virtual dan fisik, Selasa (9/6).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dalam RDPU tersebut, sangat berisiko kalau RUU Ciptaker mengatur media dan pers.

Baca Juga:

Ketua MPR Kecam Buzzer yang Dianggap Sebagai Musuh Utama Pers Indonesia

Media dan pers sudah bagus diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sehingga lebih baik diperkuat dalam UU yang ada dan tidak perlu dimasukkan dalam RUU Ciptaker.

"Kami usulkan agar diperkuat saja di UU yang ada dan kita butuh media nasional yang kuat sehingga harus perkuat pers dalam negeri," ujarnya.

Anggota Baleg DPR RI Fraksi Partai NasDem Taufik Basari menyebutkan beberapa pasal dalam RUU Ciptaker terkait dengan pers menimbulkan pertanyaan, khususnya relevansi mengatur pers dalam RUU tersebut.

Dalam Rapat Kerja Baleg dengan pemerintah, dia akan menanyakan kenapa dalam RUU Ciptaker dimasukan soal pers apakah ada masalah dalam implementasi UU Pers sehingga perlu diubah.

"Apakah perubahan hanya di UU sektoral? Lalu kenapa masuk dalam RUU Ciptaker? Saya tanyakan pemerintah apa yang menjadi dasar pemikiran mengapa isu pers masuk dalam RUU Ciptaker," katanya.

Ilustrasi (Antaranews)

Kalau argumen pemerintah tidak kuat, menurut dia, tidak ada masalahnya untuk mengeluarkan poin tentang pers dari RUU Ciptaker agar rancangan tersebut fokus mengatur kemudahan usaha dan perizinan.

Sebelumnya, sebagaimana dikutip Antara, ada dua pasal yang menjadi sorotan kalangan organisasi pers yang akan diubah, seperti modal asing di perusahaan pers, ketentuan penambahan pidana denda, dan perubahan pidana denda menjadi sanksi administratif dalam Pasal 11 dan Pasal 18 UU Pers.

Dalam RUU Ciptaker, poin terkait dengan pers ada di Pasal 87 yang menyebutkan ketentuan Pasal 11 (UU Pers) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal."

Ketentuan Pasal 18 (UU Pers) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut, Pasal 18:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Baca Juga:

Dewan Pers: Kualitas Produk Jurnalistik Tergantung Kesejahteraan Para Jurnalis

(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tindak Lanjut Hasil Temuan Komnas HAM soal Kematian 6 Laskar FPI Jadi PR Komjen Listyo
Indonesia
Tindak Lanjut Hasil Temuan Komnas HAM soal Kematian 6 Laskar FPI Jadi PR Komjen Listyo

Salah satunya adalah tindak lanjut investigasi dan temuan Komnas HAM tentang kasus KM 50 yang merenggut jiwa 6 (enam) orang laskar FPI. Apalagi ada keterlibatan oknum Polri disitu.

Hari Batik Nasional, Pemkot Solo Keluarkan SE ASN dan Swasta Pakai Baju Batik Selama 5 Hari
Indonesia
Hari Batik Nasional, Pemkot Solo Keluarkan SE ASN dan Swasta Pakai Baju Batik Selama 5 Hari

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 003.1/2157 tentang Peringatan Hari Batik Nasional.

Dua LSM Buat Gerakan Indonesia Bebas Stunting
Indonesia
Dua LSM Buat Gerakan Indonesia Bebas Stunting

Stunting adalah kondisi yang timbul akibat kekurangan gizi berkepanjangan

PAN: Wajar Presiden Marah, Kinerja Menterinya Belum Ada yang Memuaskan
Indonesia
PAN: Wajar Presiden Marah, Kinerja Menterinya Belum Ada yang Memuaskan

Kinerja para menteri belum ada yang memuaskan, bahkan jauh di bawah harapan.

 Work From Home Dicabut, ASN Pemkot Solo Masuk Kerja 2 Juni
Indonesia
Work From Home Dicabut, ASN Pemkot Solo Masuk Kerja 2 Juni

"Sesuai SE yang telah dikeluarkan Sekda Solo WFH berakhir tanggal 1 Juni 2020. ASN kembali masuk kerja di kantor besok Selasa tanggal 2 Juni," ujar Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo

RUU Minuman Berakohol, Rudy: Bisa Berdampak Sektor Pariwisata di Solo
Indonesia
RUU Minuman Berakohol, Rudy: Bisa Berdampak Sektor Pariwisata di Solo

Menurut dia, RUU tersebut bisa berdampak pada pariwisata di Solo.

Jelang Natal, Polresta Surakarta Sterilisasi Belasan Gereja dan Larang Jemaat Bawa Tas
Indonesia
Jelang Natal, Polresta Surakarta Sterilisasi Belasan Gereja dan Larang Jemaat Bawa Tas

Jelang Natal, Polresta Surakarta melakukan sterilisasi gereja besar di Solo, Jawa Tengah, Rabu (23/12).

M Taufik: PSI Setuju dan Ikut Tanda Tangan Anggaran RKT Rp888 Miliar
Indonesia
M Taufik: PSI Setuju dan Ikut Tanda Tangan Anggaran RKT Rp888 Miliar

Padahal dalam rapat, Partai pimpinan Grace Natalie itu ikut tanda tangan setuju dengan kenaikan gaji anggota dewan tersebut.

Anies Depak Juani di Tengah Upaya Penanganan Banjir Ibu Kota
Indonesia
Anies Depak Juani di Tengah Upaya Penanganan Banjir Ibu Kota

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merombak sebanyak 13 pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI.

Budi Gunadi Sadikin Minta Gerakan Bersama dalam Tangani Pandemi COVID-19
Indonesia
Budi Gunadi Sadikin Minta Gerakan Bersama dalam Tangani Pandemi COVID-19

Budi Gunadi Sadikin ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Kesehatan (Menkes) menggantikan Terawan Agus Putranto.