Golkar Tegaskan takkan Tinggalkan KIB demi Berkoalisi dengan PDIP Ace Hasan Syadzily. Foto: Dok/Man/DPR RI

MerahPutih.com - Partai Golkar merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan PDIP membuka peluang kembali berkoalisi dengan partai pengusung pasangan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin di Pemilu 2019 lalu.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan partainya tidak akan meninggalkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) demi berkoalisi dengan PDIP. Ia memastikan Golkar akan setia dan solid dengan KIB.

Baca Juga

Airlangga Sebut Kehadiran 3 Parpol KIB di KPU Tunjukkan Soliditas Menuju Pemilu 2024

"Golkar pasti tidak akan keluar dari KIB karena KIB inisiasi oleh Partai Golkar bersama PPP dan PAN bagaimana mungkin koalisi yang diinisiasi oleh ketiga partai justru kami tinggalkan, saya kira itu sudah clear," kata kepada wartawan, Jumat (19/8).

Ace mengatakan, KIB justru terbuka dengan partai lain yang mau bergabung termasuk PDIP. Namun, dia enggan mengomentari keputusan PDIP bergabung KIB lantaran urusan tersebut merupakan wilayah internal partai berlogo banteng.

"Sebagai koalisi kami sangat terbuka untuk menerima partai lain untuk bergabung di dalam KIB," ujarnya.

Baca Juga

KIB Dorong Pilpres 2024 Diikuti Lebih dari 2 Paslon

KIB, kata Ace, sudah melakukan berbagai langkah konkret menghadapi Pemilu 2024. Salah satunya uji publik atas visi dan misi KIB yang telah disampaikan pada 14 Agustus 2022 lalu di Surabaya.

"Jadi, Kami sudah mempunyai arah yang jelas tentang program yang akan diperjuangkan oleh KIB," imbuhnya

Ace melanjutkan, jika PDIP bergabung ke KIB, maka posisinya tetap setara dengan semua partai lainnya. Pasalnya, KIB terbentuk karena kesamaan gagasan, visi dan misi sehingga tidak ada yang merasa dominan.

"Semua didasarkan kepada kesamaan gagasan, semangat yang menyatukan kita kan semangat, gagasan, visi dan misi. Jadi, tidak ada yang dominan dan mendominasi karena semua akan dibicarakan bersama sama di dalam forum para ketum," tutup Ace. (Pon)

Baca Juga

KIB Sebut akan Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alexander Marwata Jamin Tak Intervensi Penyelidik KPK Meski Kenal dengan Rafael
Indonesia
Alexander Marwata Jamin Tak Intervensi Penyelidik KPK Meski Kenal dengan Rafael

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menegaskan tidak ada benturan kepentingan antara dirinya dengan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

DPRD Usulkan Pemberhentian Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul sebagai Gubernur dan Wagub Jabar
Indonesia
DPRD Usulkan Pemberhentian Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul sebagai Gubernur dan Wagub Jabar

Seperti diketahui, masa jabatan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum sebagai orang nomor satu dan dua di Bumi Pasundan akan berakhir pada tanggal 5 September 2023.

63 RT Jakarta Terendam Banjir, Ratusan Warga Mengungsi
Indonesia
63 RT Jakarta Terendam Banjir, Ratusan Warga Mengungsi

"Saat ini menjadi 63 RT atau turun 0,207 persen dari 30.470 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," ujar Kepala Pelaksana BPBD DKI Isnawa Adji dalam keterangannya.

65 Juta Warga Indonesia Sudah Divaksin Booster
Indonesia
65 Juta Warga Indonesia Sudah Divaksin Booster

Pemerintah terus meningkatkan vaksinasi COVID-19 terutama untuk dosis ke-3 atau penguat (booster).

Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 2023 Resmi Berakhir
Indonesia
Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 2023 Resmi Berakhir

Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas menyambut kedatangan 355 petugas haji yang telah bertugas selama lebih dari 60 hari di Arab Saudi.

Muhammadiyah Siap Berangkatkan Relawan Medis ke Turki dan Suriah
Indonesia
Muhammadiyah Siap Berangkatkan Relawan Medis ke Turki dan Suriah

Lembaga Penanganan Bencana Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) bergerak cepat dengan menyiapkan 29 relawan Emergency Medical Team (EMT) Muhammadiyah.

TransJakarta Belum Tetapkan Tarif Sesuai Status Ekonomi Penumpang
Indonesia
TransJakarta Belum Tetapkan Tarif Sesuai Status Ekonomi Penumpang

TransJakarta menjadi salah satu moda transportasi yang bakal akan menerapkan sistem tiket berbasis akun.

MK Putuskan Menteri Jadi Capres tidak Harus Mundur, Cukup Izin Presiden
Indonesia
MK Putuskan Menteri Jadi Capres tidak Harus Mundur, Cukup Izin Presiden

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menteri tak perlu mundur dari jabatan jika hendak mencalonkan diri sebagai presiden (capres) atau wakil presiden (cawapres).

 163 Unit Bus Layani Penumpang Saat Nataru di Bandung
Indonesia
163 Unit Bus Layani Penumpang Saat Nataru di Bandung

Terminal Cicaheum juga menyiagakan 70 personel yang terdiri atas pengawasan dan pengendalian terminal penumpang, kepolisian, tenaga kesehatan hingga petugas kebersihan .

Bawaslu Desak TikTok Gerak Cepat Hapus Konten Hoaks dan Misinformasi Soal Pemilu
Indonesia
Bawaslu Desak TikTok Gerak Cepat Hapus Konten Hoaks dan Misinformasi Soal Pemilu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menantang platform digital Tiktok bergerak cepat (gercep) dalam menindaklanjuti kajian Bawaslu terkait dugaan pelanggaran Pemilu 2024.