Golkar Pastikan Beri Bantuan Hukum untuk Azis Syamsuddin Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di gedung KPK (Ist)

MerahPutih.com - Partai Golkar memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Azis Syamsuddin. Bantuan hukum tersebut berupa pendampingan advokat saat Azis Syamsuddin menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM terhadap seluruh kader Partai Golkar yang menghadapi permasalahan hukum dalam berbagai kasus apabila bantuan hukum tersebut diminta oleh kader," kata Ketua DPP Bidang Hukum Partai Golkar Adies Kadir dalam konferensi pers, Sabtu (25/9).

Baca Juga

KPK Menciduk Azis Syamsuddin di Rumahnya

Adies juga mematiskan partai besutan Airlangga Hartarto itu akan tetap mengawal proses hukum Azis Syamsuddin di KPK, meskipun nantinya Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut sudah menunjuk serta memilih kuasa hukumnya sendiri.

"Jika kader Partai Golkar yang bersangkutan ternyata telah menunjuk penasehat hukum lain dalam menghadapi permasalahan hukumnya, maka Partai Golkar akan tetap mengamati dan mengawal perkembangan kasus hukum yang dihadapi oleh kadernya," ujarnya.

 Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj.

Lebih lanjut, kata Adies, Partai Golkar selalu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kader yang mendapatkan permasalahan hukum untuk lebih berkonsentrasi menghadapipermasalahannya. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

"Oleh karenanya Partai Golkar memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada saudara Azis Syamsuddin untuk berkonsentrasi dan fokus menghadapi permasalahan hukumnya di KPK," ujarnya.

Baca Juga:

Klaim Isoman, Azis Syamsudddin Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan KPK

Azis Syamsuddin sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka karena meyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain sebesar Rp3,1 miliar.

Uang suap tersebut diberikan Azis Syamsuddin untuk menghentikan perkara kasus dugaan korupsi di Lampung Tengah yang melibatkan dirinya dan mantan Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Aliza Gunado. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Diminta Terus Kawal dan Awasi Pengadaan Vaksin COVID-19
Indonesia
KPK Diminta Terus Kawal dan Awasi Pengadaan Vaksin COVID-19

KPK juga harus meningkatkan pengawasannya

Bank Salurkan Kredit Rp280 Triliun Dari Dana Pemerintah Rp66 Triliun
Indonesia
Bank Salurkan Kredit Rp280 Triliun Dari Dana Pemerintah Rp66 Triliun

Data per 9 November 2020, perbankan telah melaksanakan restrukturisasi kepada 7,5 juta debitur senilai Rp936 triliun.

Wagub DKI Khawatir Isolasi Mandiri di Rumah Munculkan Klaster Keluarga
Indonesia
Wagub DKI Khawatir Isolasi Mandiri di Rumah Munculkan Klaster Keluarga

Di fasilitas terpusat, pemerintah menyediakan tenaga medis dan didukung penyediaan obat-obatan

PPP Desak Pemerintah Cabut Paspor Jozeph Paul Zhang
Indonesia
PPP Desak Pemerintah Cabut Paspor Jozeph Paul Zhang

Arsul Sani mendesak pemerintah mencabut paspor Youtuber terduga tindak pidana penistaan agama Jozeph Paul Zhang.

Wagub Riza Klaim Program Penanggulangan Banjir Jakarta Tinggal Eksekusi
Indonesia
Wagub Riza Klaim Program Penanggulangan Banjir Jakarta Tinggal Eksekusi

"Semua sudah di susun mana prioritas tahapannya disesuaikan dengan perencanaan yang disesuaikan," ungkap Riza.

Pemkab Gunung Kidul Gelontorkan Rp 15,3 Miliar Dana Anti-Kekeringan
Indonesia
Pemkab Gunung Kidul Gelontorkan Rp 15,3 Miliar Dana Anti-Kekeringan

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelontorkan dana anggaran penyediaan air bersih sebesar Rp 15,3 miliar pada 2021.

Penyelidikan Satu Pekan Kemenkumham di Lapas Narkotika Yogya Berujung Pengakuan Sipir
Indonesia
Penyelidikan Satu Pekan Kemenkumham di Lapas Narkotika Yogya Berujung Pengakuan Sipir

Petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Kabupaten Sleman, Yogyakarta sipir akhirnya mengakui ada yang tidak beres di dalam.

Padat Karya Tunai Irigasi Telah Serap Anggaran Rp 2,4 Triliun
Indonesia
Padat Karya Tunai Irigasi Telah Serap Anggaran Rp 2,4 Triliun

Kementerian PUPR disamping membangun infrastruktur berskala besar, seperti bendungan dan bendung, Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur kerakyatan yang dilaksanakan lewat program PKT seperti jaringan irigasi kecil sehingga air dapat mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani.

Kata Anak Buah AHY soal Pendaftaraan Logo Demokrat ke Dirjen KI
Indonesia
Kata Anak Buah AHY soal Pendaftaraan Logo Demokrat ke Dirjen KI

“Pendaftaran (nama dan logo) dilakukan sebagai langkah hukum untuk mencegah pihak-pihak lain di luar Partai Demokrat yang selama ini secara melawan hukum menggunakan merk dan logo Partai Demokrat,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra lewat pesan tertulisnya di Jakarta, Rabu (14/4)

Kasus Mega Korupsi Asabri, Penyidik Sita Mobil Mewah dan Kapal Milik Para Pelaku
Indonesia
Kasus Mega Korupsi Asabri, Penyidik Sita Mobil Mewah dan Kapal Milik Para Pelaku

Kerugian negara di kasus ini jauh lebih besar dari kasus Jiwasraya