Golkar DKI: PSI Ngibulin Rakyat Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. (ANTARA/Ricky Prayoga)

MerahPutih.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta geram dengan sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan sebesar Rp888.681.846.000.

"Menurut saya PSI ngibulin masyarakat," anggota Banggar DPRD DKI, Basri Baco di Jakarta, Selasa (1/12).

Baca Juga

M Taufik: PSI Setuju dan Ikut Tanda Tangan Anggaran RKT Rp888 Miliar

Baco berpendapat, bila PSI menolak kenapa tidak sejak awal saja kenaikan RKT Rp888 miliar. Tapi pada rapat pembahasan RTK APBD 2021 itu Fraksi PSI DPRD setuju dan sudah tanda tangan.

"Mereka sebenar nya sejak awal setuju dan ikut dalam pembahasan penyusunan Rencana Kerja Tahunan atau RKT. Di ujung mereka atraksi ke publik seolah-seolah menolak agar dapat simpati masyarakat," tuturnya.

Basri Baco

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI ini menilai bila penolakan PSI merupakan perbuatan tercela dan kejam, serta tidak beretika.

"Apa lagi info dan data yang mereka sajikan buat publik juga berita bohong dan info salah provokatif demi mencari sensasi sesaat," tegasnya.

Kembali Baco tegaskan, bahwa gaji Dewan Parlemen Kebon Sirih tidak naik dalam APBD 2021. RTK Rp888 miliar itu sudah mencakup semua item kegiatan secara satuan.

Mulai, kunjungan kerja (kunker), kunjungan dalam kota, peninjauan, sosialisasi pancasila, sosialisasi perda, reses, dan kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD).

"Yang naik itu tunjangan yang sesuai ketentuan dan ada batasan dan aturan nya. Tidam bisa seenaknya kita naikan. Tunjangan yang selama ini belum ada penyesuainan itu yang kita naikkan," ungkapnya.

Seperti diketahui, PSI mendesak seluruh anggota DPRD dari partainya untuk menolak rancangan kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih menjadi Rp888 miliar.

Hal itu diungkap oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar pada Senin (30/11) kemarin.

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi COVID-19 terjadi dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini (RKT). Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan,” tegas Michael. (Asp)

Baca Juga

PSI DKI Tolak Kenaikan Pendapatan Dewan Rp888 Miliar

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menhan Prabowo Targetkan Tanam Singkong di Area Seluas 1,4 Juta Hektar
Indonesia
Menhan Prabowo Targetkan Tanam Singkong di Area Seluas 1,4 Juta Hektar

Singkong Indonesia dapat menghasilkan tepung tapioka yang bisa menjadi bahan utama kebutuhan pangan seperti roti, nasi dari singkong kemudian mie.

Wali Kota Solo Minta Kemendikbud Tinjau Ulang Sekolah Masuk 13 Juli
Indonesia
Wali Kota Solo Minta Kemendikbud Tinjau Ulang Sekolah Masuk 13 Juli

Jika jumlah pasien positif COVID-19 masih bertambah seperti saat ini lebih baik belajar di rumah diperpanjang

Ternyata, Satu Pasien Meninggal RSUD Solo Pagi Tadi Positif Corona
Indonesia
Ternyata, Satu Pasien Meninggal RSUD Solo Pagi Tadi Positif Corona

Yurianto belum bisa membeberkan apakah dia termasuk kasus baru atau tidak.

KPK Tangkap Ketua DPRD Muara Enim, ICW: Bukan Hal yang Membanggakan untuk Firli
Indonesia
KPK Tangkap Ketua DPRD Muara Enim, ICW: Bukan Hal yang Membanggakan untuk Firli

Praktis belum ada kasus korupsi yang ditangani KPK yang didasari penyelidikan di era kepemimpinan Firli Cs

 Terpilih Jadi Wagub DKI, Riza Patria Bakal Banyak Belajar dari Sandi
Indonesia
Terpilih Jadi Wagub DKI, Riza Patria Bakal Banyak Belajar dari Sandi

Menurut Riza Patria banyak yang dapat diambil ilmunya untuk diimplementasikan dari mantan cawapres itu.

Manut Putusan MA Batalkan Tarif Baru BPJS Kesehatan, Pemerintah Ogah Banding
Indonesia
Manut Putusan MA Batalkan Tarif Baru BPJS Kesehatan, Pemerintah Ogah Banding

Mahfid menerangkan, judicial review berbeda dengan gugatan perkara maupun perdata yang masih memiliki cela untuk ditinjau kembali.

Sejarawan Kritisi Guru Sejarah Masih Ajarkan Narasi Kudatuli Versi Penguasa Orba
Indonesia
Sejarawan Kritisi Guru Sejarah Masih Ajarkan Narasi Kudatuli Versi Penguasa Orba

Asvi mengatakan dirinya sangat khawatir dengan narasi sejarah di buku pelajaran resmi yang menjadi pegangan bagi para guru dalam mengajar murid-murid di sekolah.

Jokowi Diingatkan Alokasikan Anggaran COVID-19 untuk Ojol dan Pekerja Serabutan
Indonesia
Jokowi Diingatkan Alokasikan Anggaran COVID-19 untuk Ojol dan Pekerja Serabutan

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo memperhatikan kelompok masyarakat yang terkena dampak akibat penanggulangan virus corona.

Obok-Obok TKP Penembakan Laskar FPI, Komnas HAM Klaim Temukan Fakta Baru
Indonesia
Obok-Obok TKP Penembakan Laskar FPI, Komnas HAM Klaim Temukan Fakta Baru

Beberapa fakta terbaru dalam merekonstruksi kejadian penembakan.

Baleg DPR Akui Kemensesneg Ajukan Revisi 88 Halaman UU Cipta Kerja
Indonesia
Baleg DPR Akui Kemensesneg Ajukan Revisi 88 Halaman UU Cipta Kerja

Salah satunya adalah Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang seharusnya dihapus dari undang-undang sapu jagat itu.