Golkar Dapat Nomor Urut Empat, Ini Maknanya Versi Airlangga Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Partai Golkar mendapat nomor urut empat berdasarkan hasil pengundian di KPU RI, Jakarta, Minggu (18/2) malam.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan nomor urut yang diperoleh partainya, yakni empat, sesuai dengan jumlah empat pilar kebangsaan yang digagas Taufiq Kiemas.

"Golkar mendukung empat pilar yang diinisiasi pak Taufik Kiemas, untuk memperjuangkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," ujar Airlangga Hartarto dalam sambutan singkat seusai pengundian nomor urut partai peserta pemilu 2019, di Gedung KPU RI, Jakarta, Minggu (18/2) malam seperti dikutip Antara.

Airlangga mengatakan nomor urut empat juga sesuai dengan jumlah program pemenangan Golkar yang masuk dalam Catur Sukses Golkar yakni sukses pilkada, sukses pemilu legislatif, sukses, dan amannya Pilpres serta sukses menuju Indonesia sejahtera.

Dengan nomor urut empat ini, kata Menteri Perindustrian ini, Golkar akan terus memegang komitmennya mewujudkan program kesejahteraan rakyat Golkar yakni sembako murah, rumah yang terjangkau serta tersediannya lapangan kerja.

"Golkar minta dukungan kepada seluruh rakyat untuk dapat berjuang bersama Golkar mewujudkan Indonesia sejahtera," ujar Airlangga. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nurhadi Tak Kooperatif Meski Sudah Dikepung Petugas KPK, Pintu Rumahnya Dijebol
Indonesia
Nurhadi Tak Kooperatif Meski Sudah Dikepung Petugas KPK, Pintu Rumahnya Dijebol

KPK menemukan Nurhadi serta menantunya yang juga tersangka kasus mafia peradilan, Rezky Herbiyono

 Ketua Umum IDI Desak Pemerintah Buka Data Pergerakan Pasien Corona
Indonesia
Ketua Umum IDI Desak Pemerintah Buka Data Pergerakan Pasien Corona

Dengan begitu, masyarakat akan lebih mudah mendiagnosa diri sendiri apakah pernah melakukan kontak langsung dengan pasien tersebut.

Ini Harapan Anies atas Penerapan PSBB Wilayah Jabar-Banten yang Berbatasan dengan Jakarta
Indonesia
Ini Harapan Anies atas Penerapan PSBB Wilayah Jabar-Banten yang Berbatasan dengan Jakarta

Anies Baswedan mengharapkan wilayah penyangga baik Provinsi Jawa Barat maupun Banten segera menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

KSPI Beberkan Sejumlah Mudarat dalam Omnibus Law
Indonesia
KSPI Beberkan Sejumlah Mudarat dalam Omnibus Law

Dijelaskan Said Iqbal, setidaknya ada sembilan alasan kaum buruh menolak omnibus law draft pemerintah, yang terangkum dalam 23 pertanyaan mendasar untuk menolak omnibus law.

Alasan Jaga Jarak Aman, PT KCI Tambah Frekuensi Perjalnan KRL
Indonesia
Alasan Jaga Jarak Aman, PT KCI Tambah Frekuensi Perjalnan KRL

PT KCI memberikan apresiasi bagi para pengguna jasa yang telah mengikuti antrean

Kawasan Wisata Puncak Jadi Sasaran Test COVID-19
Indonesia
Kawasan Wisata Puncak Jadi Sasaran Test COVID-19

Warga Jabar tidak takut mengikuti tes masif COVID-19. Sebab, pelaksanaan tes masif di Jabar mematuhi semua prosedur y

LBH Jakarta: Omnibus Law Bentuk Kejahatan Konstitusi
Indonesia
LBH Jakarta: Omnibus Law Bentuk Kejahatan Konstitusi

LBH menyesalkan langkah pemerintah dan DPR yang secara kilat melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja.

Vonis Dua Tahun tanpa Terungkap Aktor Intelektual, Sidang Penyerangan Novel Berakhir Antiklimaks
Indonesia
Vonis Dua Tahun tanpa Terungkap Aktor Intelektual, Sidang Penyerangan Novel Berakhir Antiklimaks

Suparji meminta pihak kepolisian untuk tetap mencari dalang dari aksi penyiraman tersebut.

Firli Dinilai Wanprestasi, ICW: Lebih Baik Mundur dari KPK
Indonesia
Firli Dinilai Wanprestasi, ICW: Lebih Baik Mundur dari KPK

Khusus untuk Harun Masiku, sudah dua bulan yang bersangkutan tidak mampu ditemukan oleh KPK

Larangan Mudik Bakal Sia-Sia Jika Tanpa Sanksi Tegas
Indonesia
Larangan Mudik Bakal Sia-Sia Jika Tanpa Sanksi Tegas

Mulai dari aturan hingga penerapan sanksi serta memperkuat edukasi secara masif menggunakan berbagai media dan tokoh masyarakat.