Golkar Bela Pemerintah Terkait Program Kartu Prakerja Anggota Fraksi Golkar DPR M Misbakhun bela program Kartu Prakerja (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Polemik program Kartu Prakerja terus bergulir hingga melibatkan para politisi di Senayan.

Di tengah derasnya kritik publik dan akademisi serta oposisi terkait konten dan biaya Kartu Prakerja, anggota Fraksi Golkar di DPR RI, Mukhamad Misbakhun pasang badan membela pemerintah.

Baca Juga:

KPK Dalami Laporan MAKI Soal Dugaan Korupsi di Kartu Prakerja

Menurut Misbakhun, seharusnya DPR mendukung penuh pemerintah dalam menjalankan Program Kartu Prakerja. Alasanya, program tersebut bertujuan untuk kebaikan rakyat Indonesia.

"Dalam pandangan saya, kita harus mendukung apa yang menjadi program Pemerintah, karena ini mempunyai nilai kebaikan bagi rakyat Indonesia," ujar Misbakhun, dalam rapat paripurna DPR RI ke-14 masa persidangan III tahun 2019-2020 yang dilangsungkan di Jakarta, Selasa (5/5).

Anggota DPR dari Golkar Misbakhun bela Program Kartu Prakerja
M Misbakhun dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta (Foto: antaranews)

Lebih lanjut, mantan anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2009-2011 sebelum dimintakan untuk pergantian antarwaktu (PAW) di DPR pada Mei 2011 itu, mengatakan Program Kartu Prakerja telah dimodifikasi menjadi program semi-Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Modifikasi itu, kata dia, dilakukan oleh Pemerintah untuk menyikapi situasi pandemi COVID-19 di Indonesia.

"Kartu Prakerja ini menjadi bantuan semi-BLT," ujar Misbakhun.

Karena itu, agar BLT itu tepat sasaran, Misbakhun mengatakan pendaftar yang membutuhkan mendaftar langsung melalui situs daring yang disediakan Pemerintah.

Kemudian setelah mendaftar, mereka yang butuh BLT diharuskan melakukan verifikasi Nomor Induk Kependudukan dalam KTP, dan juga mesti berswafoto bersama KTP-nya untuk diverifikasi menggunakan metode face recognition.

Sistem daring Kartu Prakerja itu juga secara otomatis mengonfirmasi data pendaftar ke situs Kependudukan dan Catatan Sipil, serta situs sistem informasi pendidikan nasional yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengonfirmasi tingkat pendidikan pendaftar.

"Ini tidak ada persentuhan apa pun antara aparat negara dengan para pencari kerjanya, tidak ada kongkalikong di sana, tidak ada anggaran yang kemudian dijadikan bancakan di sana, diakses melalui digital semua melalui media daring," kata Misbakhun.

Anggota Komisi XI DPR itu, juga menjelaskan bahwa dalam Program Kartu Prakerja itu, setiap pesertanya akan menjalani pelatihan kerja supaya setelah pandemi ini mereka bisa siap untuk masuk kembali ke dunia kerja.

"Yang di-PHK tentu perlu untuk mendapatkan perspektif yang lain, siapa tahu dia nanti bekerja di bidang berbeda pada saat dia di-PHK dari pekerjaan awalnya," kata Misbakhun.

Untuk itu, politisi dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II itu mengajak anggota DPR RI membantu pengawasan Program Kartu Prakerja itu.

Sementara itu, anggota Fraksi PKS DPR RI Kurniasih Mufidayati sebagaimana dilansir Antara mengajak DPR untuk mendesak Pemerintah menghentikan Program Kartu Prakerja.

Baca Juga:

MAKI Desak KPK Segera Usut Dugaan Korupsi Kartu Prakerja

Anggota Komisi IX DPR itu menjelaskan, Kartu Prakerja yang dijalankan Pemerintah telah menimbulkan banyak masalah dan hanya 60 persen daerah di Indonesia bisa mengakses program tersebut secara daring.

Padahal, menurut Kurniasih, anggaran yang dialirkan untuk Kartu Prakerja sebesar Rp5,6 triliun itu akan lebih baik jika dialihkan untuk membantu kebutuhan pekerja terdampak COVID-19 dan upaya pemulihan kondisi ekonomi.

"Jadi pengelolaan pelatihan yang tidak tepat dalam situasi pandemi saat ini dengan alokasi anggaran Rp5,6 triliun, sehingga program ini dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan pemerataan bagi bangsa Indonesia, serta tidak transparan," pungkasnya.(*)

Baca Juga:

DPRD Sepakati Penyesuaian APBD di Tengah Pandemi Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Teliti Terapi Pengencer Darah Pasien COVID-19, IDI Dapat Dukungan TNI-AD dan BIN
Indonesia
Teliti Terapi Pengencer Darah Pasien COVID-19, IDI Dapat Dukungan TNI-AD dan BIN

Pembekuan darah disebabkan virus SARS-COV-2 akan menimbulkan reaksi pelepasan zat

172 Ribu Tenaga Kesehatan Sudah Divaksin
Indonesia
172 Ribu Tenaga Kesehatan Sudah Divaksin

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan (nakes) masih terus berlangsung di seluruh daerah.

Satpol PP Solo Curhat Dapat Perlakuan Kasar Warga Saat Operasi Yustisi Prokes
Indonesia
Satpol PP Solo Curhat Dapat Perlakuan Kasar Warga Saat Operasi Yustisi Prokes

Satpol PP dianggap hanya mencari-cari kesalahan warga, mendapatkan cibiran, ucapan kotor sampai kekerasan fisik dengan dilempar puntung rokok pengguna jalan.

Banjir Rendam Ratusan Rumah di Periuk Tangerang
Foto
Banjir Rendam Ratusan Rumah di Periuk Tangerang

Ratusan rumah terendam banjir di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten, Selasa, (4/2/2020). Jebolnya tanggul sungai mengakibatkan tiga perumahan seperti di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang terendam banjir sejak senin 3/2/2020

November, Indonesia Dipastikan Dapat Pasokan Vaksin COVID-19 Asal Tiongkok
Indonesia
November, Indonesia Dipastikan Dapat Pasokan Vaksin COVID-19 Asal Tiongkok

Terawan juga mengajak Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac untuk melakukan kerja sama transfer teknologi dengan Bio Farma.

Pemprov DKI Keluarkan Tiga Kebijakan Insentif Pajak Daerah Selama PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Keluarkan Tiga Kebijakan Insentif Pajak Daerah Selama PSBB

Kebijakan tersebut dilakukan untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak.

 Satu Lagi Pasien COVID-19 Meninggal di Papua
Indonesia
Satu Lagi Pasien COVID-19 Meninggal di Papua

Kota Jayapura tercatat 12 orang positif, 13 PDP dan 1.261 ODP.

PKS Puji Keberanian Anies Kembali Berlakukan PSSB Total
Indonesia
PKS Puji Keberanian Anies Kembali Berlakukan PSSB Total

"Sekarang ini dampaknya malah tambah parah, jadi memang harus ada langkah nyata (Anies kembalikan PSBB total)," ucap Yani

IPW Nilai BW Mainkan Poltik Belah Bambu Puji Novel Saat Penangkapan Nurnadi
Indonesia
IPW Nilai BW Mainkan Poltik Belah Bambu Puji Novel Saat Penangkapan Nurnadi

Neta mengingatkan, saat menangkap Nurhadi, KPK melibatkan satu regu anggota Polri berseragam dan lengkap dengan senjata laras panjang.

Cerita Anda Hakim Soal Perjuangan untuk Merayakan Tahun Baru Imlek
Indonesia
Cerita Anda Hakim Soal Perjuangan untuk Merayakan Tahun Baru Imlek

"Dalam perjuanagan itu kita keluarkan waktu, tenaga, pikiran,materil maupun nyawa. Ada beberapa rekan kita ini kecapean akhirnya ada yang meninggal," papar Tokoh Islam Tionghoa Indonesia.