Golkar Bela Pemerintah Terkait Program Kartu Prakerja Anggota Fraksi Golkar DPR M Misbakhun bela program Kartu Prakerja (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Polemik program Kartu Prakerja terus bergulir hingga melibatkan para politisi di Senayan.

Di tengah derasnya kritik publik dan akademisi serta oposisi terkait konten dan biaya Kartu Prakerja, anggota Fraksi Golkar di DPR RI, Mukhamad Misbakhun pasang badan membela pemerintah.

Baca Juga:

KPK Dalami Laporan MAKI Soal Dugaan Korupsi di Kartu Prakerja

Menurut Misbakhun, seharusnya DPR mendukung penuh pemerintah dalam menjalankan Program Kartu Prakerja. Alasanya, program tersebut bertujuan untuk kebaikan rakyat Indonesia.

"Dalam pandangan saya, kita harus mendukung apa yang menjadi program Pemerintah, karena ini mempunyai nilai kebaikan bagi rakyat Indonesia," ujar Misbakhun, dalam rapat paripurna DPR RI ke-14 masa persidangan III tahun 2019-2020 yang dilangsungkan di Jakarta, Selasa (5/5).

Anggota DPR dari Golkar Misbakhun bela Program Kartu Prakerja
M Misbakhun dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta (Foto: antaranews)

Lebih lanjut, mantan anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2009-2011 sebelum dimintakan untuk pergantian antarwaktu (PAW) di DPR pada Mei 2011 itu, mengatakan Program Kartu Prakerja telah dimodifikasi menjadi program semi-Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Modifikasi itu, kata dia, dilakukan oleh Pemerintah untuk menyikapi situasi pandemi COVID-19 di Indonesia.

"Kartu Prakerja ini menjadi bantuan semi-BLT," ujar Misbakhun.

Karena itu, agar BLT itu tepat sasaran, Misbakhun mengatakan pendaftar yang membutuhkan mendaftar langsung melalui situs daring yang disediakan Pemerintah.

Kemudian setelah mendaftar, mereka yang butuh BLT diharuskan melakukan verifikasi Nomor Induk Kependudukan dalam KTP, dan juga mesti berswafoto bersama KTP-nya untuk diverifikasi menggunakan metode face recognition.

Sistem daring Kartu Prakerja itu juga secara otomatis mengonfirmasi data pendaftar ke situs Kependudukan dan Catatan Sipil, serta situs sistem informasi pendidikan nasional yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengonfirmasi tingkat pendidikan pendaftar.

"Ini tidak ada persentuhan apa pun antara aparat negara dengan para pencari kerjanya, tidak ada kongkalikong di sana, tidak ada anggaran yang kemudian dijadikan bancakan di sana, diakses melalui digital semua melalui media daring," kata Misbakhun.

Anggota Komisi XI DPR itu, juga menjelaskan bahwa dalam Program Kartu Prakerja itu, setiap pesertanya akan menjalani pelatihan kerja supaya setelah pandemi ini mereka bisa siap untuk masuk kembali ke dunia kerja.

"Yang di-PHK tentu perlu untuk mendapatkan perspektif yang lain, siapa tahu dia nanti bekerja di bidang berbeda pada saat dia di-PHK dari pekerjaan awalnya," kata Misbakhun.

Untuk itu, politisi dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II itu mengajak anggota DPR RI membantu pengawasan Program Kartu Prakerja itu.

Sementara itu, anggota Fraksi PKS DPR RI Kurniasih Mufidayati sebagaimana dilansir Antara mengajak DPR untuk mendesak Pemerintah menghentikan Program Kartu Prakerja.

Baca Juga:

MAKI Desak KPK Segera Usut Dugaan Korupsi Kartu Prakerja

Anggota Komisi IX DPR itu menjelaskan, Kartu Prakerja yang dijalankan Pemerintah telah menimbulkan banyak masalah dan hanya 60 persen daerah di Indonesia bisa mengakses program tersebut secara daring.

Padahal, menurut Kurniasih, anggaran yang dialirkan untuk Kartu Prakerja sebesar Rp5,6 triliun itu akan lebih baik jika dialihkan untuk membantu kebutuhan pekerja terdampak COVID-19 dan upaya pemulihan kondisi ekonomi.

"Jadi pengelolaan pelatihan yang tidak tepat dalam situasi pandemi saat ini dengan alokasi anggaran Rp5,6 triliun, sehingga program ini dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan pemerataan bagi bangsa Indonesia, serta tidak transparan," pungkasnya.(*)

Baca Juga:

DPRD Sepakati Penyesuaian APBD di Tengah Pandemi Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pembuat Pesawat Asal Pinrang Mengaku Sudah Ada yang Menawar dari Bandung
Indonesia
Pembuat Pesawat Asal Pinrang Mengaku Sudah Ada yang Menawar dari Bandung

Haerul yang merupakan pria dari Pinrang Sulawesi Selatan akan lebih fokus untuk pengembangan pesawat terbang buatannya.

Bos Garmen Penyebar Hoaks Satpam Bank Mandiri Sakit Corona Dicokok
Indonesia
Bos Garmen Penyebar Hoaks Satpam Bank Mandiri Sakit Corona Dicokok

"Jadi LL seorang lelaki ini memiliki usaha Garmen di sana, dia mengambil video dengan narasi kalau korban terkena corona," ujar dia

Selain Atur dan Edukasi Masyarakat, TNI-Polri Dikerahkan untuk Bantu Satpam Mal
Indonesia
Selain Atur dan Edukasi Masyarakat, TNI-Polri Dikerahkan untuk Bantu Satpam Mal

Hal ini penting karena dalam era normal baru, masyarakat diberikan kesempatan untuk beraktivitas kembali

Jadi Lokasi Observasi Virus Corona, Pulau Sebaru Bakal Ditutup dan Dijaga Tentara
Indonesia
Jadi Lokasi Observasi Virus Corona, Pulau Sebaru Bakal Ditutup dan Dijaga Tentara

Observasi Pulau Sebaru tidak akan jauh berbeda dengan yang dilakukan di Natuna, Kepulauan Seribu, beberapa waktu silam.

KPK Maksimalkan Pasal Pencucian Uang pada Korporasi
Indonesia
KPK Maksimalkan Pasal Pencucian Uang pada Korporasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi

Aturan Baru GBK, Ring Road Hanya Seribu Orang Per Jam dan Anak Kecil-Ibu Hamil Dilarang Masuk
Indonesia
Aturan Baru GBK, Ring Road Hanya Seribu Orang Per Jam dan Anak Kecil-Ibu Hamil Dilarang Masuk

Jam operasional dimulai pada pukul 05.00 WIB sampai 20.00 WIB.

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia

Penyidik juga menggali keterangan Irzal terkait adanya dugaan peran aktif yang bersangkutan dalam proses pembuatan kontrak dengan mitra penjualan.

[FAKTA atau HOAKS]: Jokowi Hukum Kepala Daerah yang Mainkan Bantuan COVID-19 Seumur Hidup
Indonesia
Anies: Pelajar Ikut Demo UU Ciptaker Peduli Terhadap Bangsa
Indonesia
Anies: Pelajar Ikut Demo UU Ciptaker Peduli Terhadap Bangsa

Artinya menurut Anies, pelajar yang datang demonstrasi itu peduli apa yang saat ini terjadi terhadap bangsanya.

DPR dan Menteri-Menteri Jokowi Tetap Teruskan Raker RUU Ominbus Law
Indonesia
DPR dan Menteri-Menteri Jokowi Tetap Teruskan Raker RUU Ominbus Law

"Ini baru pembahasan awal dan mengambil keputusan untuk langkah-langkah selanjutnya," katanya.