Golkar: Azis Syamsuddin Mundur dari Wakil Ketua DPR Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj.

MerahPutih.com - Azis Syamsuddin telah mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Ketua DPR RI kepada DPP Partai Golkar. Azis diketahui telah menyandang status tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Partai Golkar dengan ini memberitahukan bahwa saudara Azis Syamsuddin telah menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019- 2024 kepada DPP Partai Golkar," kata Ketua DPP Bidang Hukum Partai Golkar Adies Kadir dalam konferensi pers, Sabtu (25/9).

Baca Juga

Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bapak Asuh Eks Penyidik KPK AKP Robin

Adies melanjutkan, untuk posisi Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua Umum Golkar akan diproses dalam waktu dekat.

Azis secara otomatis dinonaktifkan sebagai kader Partai Golkar berdasarkan Ketentuan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar pasal 47 ayat 2.

Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin memenuhi panggilan KPK. (ANTARA/Imam B/am)
Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin memenuhi panggilan KPK. (ANTARA/Imam B/am)

"Partai Golkar memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada saudara Azis Syamsuddin untuk berkonsentrasi dan fokus menghadapi permasalahan hukumnya di KPK," ujar Adies.

Azis Syamsuddin sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka karena meyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain sebesar Rp 3,1 miliar.

Baca Juga

Sopir Akui Pernah Antar AKP Robin Bertemu Azis dan Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Uang suap tersebut diberikan Azis Syamsuddin untuk menghentikan perkara kasus dugaan korupsi di Lampung Tengah yang melibatkan dirinya dan mantan Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Aliza Gunado. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
201 Proyek Infrasruktur Ditargetkan Rampung 2024
Indonesia
201 Proyek Infrasruktur Ditargetkan Rampung 2024

Bendungan,misalnya, diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap penyediaan air bersih, pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga air, serta peningkatan irigasi pertanian

Pemkot Surabaya Bangun RS Khusus COVID-19 di Area Mal Cito
Indonesia
Pemkot Surabaya Bangun RS Khusus COVID-19 di Area Mal Cito

Rumah sakit di mal ini ditargetkan bakal beroperasi 18 Februari 2021

Anies Diminta Komisi A Berikan Perahu Karet ke Kelurahan Sering Banjir
Indonesia
Anies Diminta Komisi A Berikan Perahu Karet ke Kelurahan Sering Banjir

Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk memberikan perahu-perahu karet bagi Kelurahan/RW yang rawan bencana banjir.

PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang Hingga 23 Desember 2020
Indonesia
PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang Hingga 23 Desember 2020

PSBB secara proporsional kawasan Bodebek berakhir pada 25 November 2020.

KPK Serahkan Barang Hasil Korupsi Adik Zulhas ke Pemkab Lampung Selatan
Indonesia
KPK Serahkan Barang Hasil Korupsi Adik Zulhas ke Pemkab Lampung Selatan

KPK menyerahkan barang hasil korupsi terpidana mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan yang dirampas untuk negara kepada Pemkab Lampung Selatan.

[Hoaks atau Fakta]: Denda E-Tilang Capai Rp5 Juta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Denda E-Tilang Capai Rp5 Juta

Tilang elektronik ini juga akan diberlakukan di sejumlah daerah pada 17 Maret 2021.

Jadi Korban Penusukan, Plt Kadis Parekraf DKI Alami Luka di Bagian Paha
Indonesia
Jadi Korban Penusukan, Plt Kadis Parekraf DKI Alami Luka di Bagian Paha

"Sekitar jam 12-an ditusuklah pak Gumilar. Kalau gak salah kena di bagian paha," ujar Kepala Bidang (Kabid) Parekraf DKI, Bambang Ismadi

KSAD Andika Perkasa Diminta Buktikan Kepemilikan Hartanya
Indonesia
KSAD Andika Perkasa Diminta Buktikan Kepemilikan Hartanya

Dalam LHKPN yang pertama kalinya disampaikan kepada KPK itu, Andika mengaku memiliki harta kekayaan dengan total Rp 179.996.172.019.

Luncurkan Aplikasi Propam Presisi, Kapolri Cari Anggota Polisi Bandel
Indonesia
Luncurkan Aplikasi Propam Presisi, Kapolri Cari Anggota Polisi Bandel

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo me-launching aplikasi Propam Presisi sebagai bentuk implementasi pengaduan masyarakat terkait dengan kinerja-kinerja dari aparat kepolisian.

PDIP Mengaku Dilobi untuk Batalkan Hak Interpelasi Formula E
Indonesia
PDIP Mengaku Dilobi untuk Batalkan Hak Interpelasi Formula E

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI mengaku dilobi untuk mengurungkan niatnya menggulirkan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan soal rencana pagelaran mobil balap Formula E.