Golkar Akui Akrab dengan Prabowo, tapi Belum Nyatakan Sikap Pilpres Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Partai Golkar hingga kini belum menentukan sikap terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Termasuk untuk arah dukungan kepada calon presiden (capres) yang sudah diusung partai-partai lain.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengakui bahwa partainya cukup dekat dengan bakal capres Prabowo Subianto. Meski begitu, partai berlambang pohon beringin ini belum menyatakan sikap pada Pilpres 2024.

Dave mengungkapkan, partainya menargetkan arah politik 2024, disampaikan pada bulan Agustus 2023 mendatang.

Baca Juga:

Politikus Golkar Sebut Airlangga akan Maju sebagai Capres 2024

"Walaupun kita sangat akrab dengan Pak Prabowo akan tetapi dengan semua capres, dengan semua partai, kita belum menutup komunikasi. Dan diperkirakan Agustus kita menentukan sikap," ujar Dave.

Dave menuturkan, Golkar sampai saat ini terus melakukan komunikasi dengan partai politik dan bahkan bakal capres. Menurut dia, jalinan komunikasi itu penting untuk mencari kecocokan dalam berkoalisi untuk menangkan Pilpres.

"Golkar itu terus membuka komunikasi dengan semua partai, semua capres tidak pernah menutup komunikasi. Kita terus menjalin," urainya.

Baca Juga:

Golkar DKI Nilai JIS Layak Jadi Venue Piala Dunia U-17

Ia pun berkelakar soal disinggung kalau Golkar bakal merapat ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang tergabung dari Partai Gerindra dan PKB.

"Yang pasti posisi Golkar itu ada di Jalan Anggrek Neli (Jakarta Barat)," tutur Dave. (Asp)

Baca Juga:

Golkar Bakal Tentukan Sikap Terkait Koalisi dan Pilpres Paling Lambat Agustus

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mabes Polri Benarkan Ledakan Bom Terjadi di Polsek Astanaanyar Bandung
Indonesia
Mabes Polri Benarkan Ledakan Bom Terjadi di Polsek Astanaanyar Bandung

Polisi telah mengamankan area tersebut dan melakukan penutupan area.

Masinton Ajak Semua Legislator DPR Ajukan Hak Angket Kepada MK
Indonesia
Masinton Ajak Semua Legislator DPR Ajukan Hak Angket Kepada MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan Warga Negara Indonesia (WNI) maju sebagai capres-cawapres meskipun belum genap berusia 40 tahun tetapi punya pengalaman sebagai kepala daerah menuai polemik.

Sederet Barang Bukti yang Disita Polisi Militer TNI saat Geledah Kantor Basarnas
Indonesia
Sederet Barang Bukti yang Disita Polisi Militer TNI saat Geledah Kantor Basarnas

Hasil penggeledahan disita sejumlah bukti yang diduga terkait kasus.

Kirim Surat Pemberitahuan ke KPU, Anies-Cak Imin Daftar Pilpres 2024 Hari Pertama 
Indonesia
Kirim Surat Pemberitahuan ke KPU, Anies-Cak Imin Daftar Pilpres 2024 Hari Pertama 

Anies - Cak Imin telah resmi mengirimkan surat pemberitahuan pendaftaran kepada KPU.

Foto Mentan SYL dan Ketua KPK Firli Jadi Materi Penyidikan
Indonesia
Foto Mentan SYL dan Ketua KPK Firli Jadi Materi Penyidikan

Ada lima alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, mulai dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa.

Harga Pertamax Turun Berlaku Mulai Pukul 14.00 WIB
Indonesia
Harga Pertamax Turun Berlaku Mulai Pukul 14.00 WIB

BBM Pertamax (RON 92) disesuaikan menjadi Rp 12.800 per liter dari sebelumnya Rp 13.900 per liter atau turun Rp 1.100.

Babak Baru Kasus Pelecehan Seksual Kontestan Miss Universe Indonesia
Indonesia
Babak Baru Kasus Pelecehan Seksual Kontestan Miss Universe Indonesia

Polda Metro Jaya menemukan unsur pidana dan sudah melakukan gelar perkara.

Sambut Elite Gerindra di Markas Demokrat, Hinca Pandjaitan: Main Kita
Indonesia
Sambut Elite Gerindra di Markas Demokrat, Hinca Pandjaitan: Main Kita

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memimpin rombongan partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

Jokowi Manut Keputusan MK soal Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun
Indonesia
Jokowi Manut Keputusan MK soal Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi soal masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lima tahun.

Masyarakat Aceh Dorong Kembali Kapal Rohingya ke Laut, Pusat Harus Berperan Aktif
Indonesia
Masyarakat Aceh Dorong Kembali Kapal Rohingya ke Laut, Pusat Harus Berperan Aktif

Pemerintah pusat perlu mengambil sikap soal gelombang kedatangan pengungsi etnis Rohingya di Aceh.