Gibran Tunda Kenaikan PBB Imbas Banyak Tuai Kritik Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah akhirnya memutuskan menunda kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2023 sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Keputusan tersebut dilakukan usai menggelar rapat bersama dengan DPRD Solo, Fraksi PDIP dan Wali Kota Solo di Taman Pracima Tuin, Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/2).

Baca Juga:

Fraksi PDIP Surakarta Datangi Kantor Gibran Sampaikan Penolakan Kenaikan PBB

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan penundaan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2023 ini berlaku pada Selasa ini. Selanjutnya perhitungan NJOP dilakukan selama tiga tahun.

"Total ada Rp 7 miliar nanti dikembalikan tenang saja. Jadi tidak ada kenaikan digawe penak kabeh warga tidak perlu panik, sudah terima kasih semua untuk masukannya," kata Gibran.

Ia mengaku butuh waktu selama sepekan untuk mengembalikan uang pembayaran pajak yang masuk. Gibran memastikan pendapatan asli daerah (PAD) tetap naik.

"Target PAD 2023 tidak berubah. Kita maksimalkan sektor lain. Kita maksimalkan pajak hiburan restoran," katanya.

Baca Juga:

Pemkab Tangerang Buka Layanan Aktivasi SPPT PBB Penunggak Pajak

Ketua Fraksi PDIP Sukasno menjelaskan Wali Kota Solo telah merespons aspirasi masyarakat. Hasil pertemuan itu adalah ketetapan PBB 2023 masih tetap sama dengan tahun sebelumnya.

"Sudah diputuskan kenaikan PBB tahun ini ditunda. Kami kabarkan kepada masyarakat, maturnuwun, memberikan masukan melalui media," katanya.

Dia menjelaskan Wali Kota Solo telah merespons masukan warga terkait ketetapan PBB 2023. Salah satu alasan ketetapan PBB 2023 masih sama seperti tahun sebelumnya demi ketenangan masyarakat.

Menurut dia, teknis mengenai pembayaran PBB 2023 disampaikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 2023. Ada restitusi bagi warga yang telah melakukan pembayaran PBB 2023.

"Bagi yang sudah membayar pajak PBB nanti akan ada restitusi dari Bapenda," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Pemkot Solo Berikan Potongan Pembayaran PBB

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gunung Kerinci Erupsi, Masyarakat Diminta Tak Mendekat Radius 3 Kilometer
Indonesia
Gunung Kerinci Erupsi, Masyarakat Diminta Tak Mendekat Radius 3 Kilometer

Ada aktivitas erupsi berupa lontaran kolom abu setinggi 200 meter.

Istri Irjen Ferdy Sambo Muncul ke Publik, Mau Nengok di Mako Brimob Ditolak
Indonesia
Istri Irjen Ferdy Sambo Muncul ke Publik, Mau Nengok di Mako Brimob Ditolak

Inspektorat Khusus (Itsus) Polri menempatkan Irjen Ferdy Sambo di Mako Brimob untuk 30 hari.

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Hujan pada Pagi hingga Siang Hari
Indonesia
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Hujan pada Pagi hingga Siang Hari

Melansir data dari BMKG, cuaca Jakarta hari ini diprediksi hujan sejak pagi hingga siang hari.

Surya Paloh Tegaskan Deklarasi Anies Capres Tak Terkait Isu KPK
Indonesia
Surya Paloh Tegaskan Deklarasi Anies Capres Tak Terkait Isu KPK

Paloh pun menegaskan deklarasi Anies Baswedan sebagai capres 2024 tidak terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

RUU LLAJ Diharapkan Mengakomodasi Transportasi Online Berbasis Aplikasi
Indonesia
RUU LLAJ Diharapkan Mengakomodasi Transportasi Online Berbasis Aplikasi

Revisi UU LLAJ untuk menguatkan regulasi dalam mengakomodir keberadaan transportasi online berbasis aplikasi. Hal ini penting agar nantinya tidak memunculkan kekacauan di masyarakat.

Kejagung Diminta Usut Dugaan Kriminalisasi di Kejati Papua
Indonesia
Kejagung Diminta Usut Dugaan Kriminalisasi di Kejati Papua

Johannes ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua.

PKS Nilai Pemerintah Gagal Kendalikan Harga Pangan
Indonesia
PKS Nilai Pemerintah Gagal Kendalikan Harga Pangan

Gejolak harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri merupakan persoalan yang selalu berulang setiap tahun, seharusnya bisa diantisipasi sejak dini. Pemerintah dinilai gagal mengendalikan gejolak harga sejumlah komoditas pangan padahal sinyal kenaikan telah muncul sejak November 2021 lalu.

Johan Budi Ungkap Alasan Inisiasi Dewan Kolonel Loyalis Puan Maharani
Indonesia
Johan Budi Ungkap Alasan Inisiasi Dewan Kolonel Loyalis Puan Maharani

Tujuan dibentuknya Dewan Kolonel untuk menjadikan Puan sebagai calon presiden (capres) dari PDIP.

DPR Soroti Isu Kurangnya Dokter di Indonesia
Indonesia
DPR Soroti Isu Kurangnya Dokter di Indonesia

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai isu terkait kurangnya jumlah dokter di Indonesia harus menjadi fokus perhatian pemerintah.

Mardani Maming Hadirkan Tiga Saksi Ahli di Sidang Praperadilan
Indonesia
Mardani Maming Hadirkan Tiga Saksi Ahli di Sidang Praperadilan

Tim kuasa hukum dari mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming menghadirkan tiga orang saksi ahli dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/7).