Gibran Tidak Bisa Membuat Kebijakan Saat Jadi Wali Kota Solo, Ini Penyebabnya Gibran Rakabuming Raka, Senin (21/12). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Paslon Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa yang keluar sebagai pemenang Pilwakot Solo 2020 akan ditetapkan KPU sebagai Wali Kota Solo dan Wakil Wali Kota Solo periode 2020-2025.

Meskipun menjadi Wali Kota Solo, putra sulung Presiden Jokowi tersebut dipastikan tidak akan bisa membuat kebijakan 100 persen saat menjabat. Hal itu lantaran adanya sejumlah kekosongan jabatan pada eselon II dan eselon III akibat pensiun.

Baca Juga

Vaksinasi Sinovac di Solo Dimulai Besok, Gibran Siap Jika Diminta Suntik Duluan

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan, saat ini dilingkungan Pemkot Solo terdapat 12 jabatan struktural kosong yang dijabat sementara oleh pelaksana tugas (plt). Perinciannya, eselon II ada sembilan orang dan eselon III ada tiga.

"Implikasinya ya itu, wali kota baru (Gibran) nanti tidak akan bisa membuat kebijakan 100 persen karena seorang Plt tidak bisa membuat keputusan strategis," kata Rudy, Minggu (17/1).

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo
Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. Foto: MP/Ismail

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Gibran-Teguh yang akan dilantik Presiden Jokowi pada awal Februari nanti. Rudy mengatakan beberapa kekosongan jabatan di Pemkot Solo di antaranya terjadi di Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota.

"Jabatan Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), staf ahli, serta asisten wali kota juga kosong karena pensiun semua," kata dia.

Rudy menjelaskan masa jabatannya bersama Achmad Purnomo akan habis pada tanggal 17 Februari mendatang. Memori serah terima jabatan ke Wali Kota baru akan diserahkan oleh Penanggung jawab (Pj) Wali Kota Solo.

"Anggaran APBD 2021 yang menyusun saya. Dengan demikian untuk program visi misi Gibran-Teguh baru bisa dijalankan saat APBD Perubahan 2021," katanya.

Rudy mengaku telah meminta izin pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengisi kekosongan 12 jabatan strategis yang kosong karena ASN pensiun. Namun, izin tidak dikeluarkan oleh Mendagri sampai sekarang.

"Kami tidak bisa berbuat banyak. Kondisi Solo seperti ini. Jadi Gibran-Teguh nanti juga tidak bisa maksimal kerja di awal pemerintahan," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Gibran Titip Bhayangkara Solo FC kepada Presiden Baru Pasoepati

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dukung KTT Asean 2021, TransJakarta Hentikan Operasi Rute Ciledug-Tendean
Indonesia
Dukung KTT Asean 2021, TransJakarta Hentikan Operasi Rute Ciledug-Tendean

Saat ini moda transportasi sudah terintegrasi dengan baik

[Hoaks atau Fakta]: Rumah Sakit Dapat Pasokan Vaksin COVID-19 Palsu
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Rumah Sakit Dapat Pasokan Vaksin COVID-19 Palsu

pihak Kompas TV melalui situs resminya, kompas.tv, menegaskan bahwa video tersebut merupakan potongan berita Kompas TV yang meliput peredaran vaksin palsu untuk balita pada tahun 2016 lalu.

Kapolri Baru Harus Perbaiki Kinerja Perlindungan HAM
Indonesia
Kapolri Baru Harus Perbaiki Kinerja Perlindungan HAM

Sektor HAM yang perlu dievaluasi adalah aturan di tingkat Polri yang membatasi kebebasan sipil masyarakat harus segera dicabut.

Penembakan Laskar FPI, Komnas HAM Fokus Selidiki Keterangan Polisi
Indonesia
Penembakan Laskar FPI, Komnas HAM Fokus Selidiki Keterangan Polisi

Pengusutan dugaan pelanggaran HAM dalam kasus penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) terus berlangsung.

Pemprov DKI Rumuskan Sanksi bagi PNS Ogah Ikut Lelang Jabatan
Indonesia
Pemprov DKI Rumuskan Sanksi bagi PNS Ogah Ikut Lelang Jabatan

DKI Jakarta masih merumuskan aturan sanksi yang nantinya akan diberikan kepada PNS yang tidak ikut seleksi lelang jabatan meski persyaratan terpenuhi.

Sanksi Tilang Diterapkan Setelah 50 Persen Kendaraan Lakukan Uji Emisi
Indonesia
Sanksi Tilang Diterapkan Setelah 50 Persen Kendaraan Lakukan Uji Emisi

Tapi masyarakat diminta untuk laksanakan uji emisi

239 Orang Politisi Senayan Belum Serahkan LHKPN
Indonesia
239 Orang Politisi Senayan Belum Serahkan LHKPN

Firli mengaku miris melihat angka itu. Pasalnya, anggota DPR wajib melaporkan kekayaannya selama menjabat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Longsor Muara Emat Putus Jalur Provinsi Kerinci-Bangko
Indonesia
Longsor Muara Emat Putus Jalur Provinsi Kerinci-Bangko

Hujan deras yang mengguyur pada Kamis (16/4) membuat longsor kembali terjadi di Desa Serpih, Muara Emat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci.

Polda Metro Minta Pesepeda Road Bike Hormati Sesama Pemakai Jalan
Indonesia
Polda Metro Minta Pesepeda Road Bike Hormati Sesama Pemakai Jalan

Izin melintas ini hanya ada di jam tertentu

Tempat Tidur Pasien COVID-19 Rumah Sakit di Bandung 353 Unit
Indonesia
Tempat Tidur Pasien COVID-19 Rumah Sakit di Bandung 353 Unit

Rumah sakit di Bandung menambah tempat tidur untuk pasien COVID-19 yang membutuhkan perawatan.