Gibran-Teguh Dapat Rekomendasi Megawati, Gibran: Saya Minta Doa yang Terbaik Bakal cawali dari PDIP Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Beredar kabar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan rekomendasi pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota di Pilwakot Solo 2020, Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa.

Menanggapi kabar tersebut, putra sulung Presiden Jokowi enggan berbicara banyak dan meminta pada awak media agar bersabar menunggu pengumuman resmi DPP PDIP pada Jumat (17/7).

Baca Juga

Megawati Berikan Restu di Pilwakot Solo, Gibran: Pilihan DPP yang Terbaik

"Saya meminta doa pada masyarakat agar diberikan yang terbaik," ujar Gibran pada MerahPutih.com, Kamis (16/7).

Gibran mengaku surat undangan untuk datang ke DPD PDIP Jawa Tengah sudah diterimanya. Surat undangan tersebut dikirim oleh utusan DPC PDIP Solo

"Saya sudah dapat undangan dari DPD PDIP Jawa Tengah. Yang mengantarkan (surat) petugas sekretariat DPC PDIP Solo, Franky ke rumah," kata dia.

Bakal cawawali dari PDIP Teguh Prakosa. (MP/Ismail)
Bakal cawawali dari PDIP Teguh Prakosa. (MP/Ismail)

Sementara itu, bakal cawawali Teguh Prakosa mengaku dapat undangan juga untuk hadir ke DPD PDIP Jawa Tengah pada Jumat (17/7) pukul 13.00 WIB. Undangangan itu sebagai Sekretaris DPC PDIP.

"Saya ke Semarang besok (Jumat). Ketua DPC, bendahara DPC, dan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu juga dapat undangan," katanya.

Baca Juga

Survei Solo Raya Polling, Popularitas dan Elektabilitas Gibran Ungguli Purnomo

Teguh mengatakan undangan yang disampaikan DPD PDIP itu perihal turunnya rekomendasi dari DPP PDIP. Dari informasi yang diperolehnya, rekomendasi diumumkan secara virtual.

"Jadi nantinya video conference dengan DPP PDIP. Kami cukup mendengarnya di DPD PDIP Jawa Tengah," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSHK: Pemerintah Perlu Bangun Sistem PBJ COVID-19 Secara Transparan
Indonesia
PSHK: Pemerintah Perlu Bangun Sistem PBJ COVID-19 Secara Transparan

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menyebut pemerintah perlu membangun sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam penanganan COVID-19 secara terbuka dan transparan.

17 Kriteria Orang Yang Dilarang Dapat Vaksin COVID-19 Sinovac
Indonesia
17 Kriteria Orang Yang Dilarang Dapat Vaksin COVID-19 Sinovac

vaksin COVID-19 produksi Sinovac yang digunakan dalam vaksinasi tahap pertama, tidak dapat diberikan kepada orang dengan kriteria tertentu

KPK Dalami Penganggaran PMD Perumda Sarana Jaya Lewat Prasetyo Edi
Indonesia
Komjen Listyo Sigit Diingatkan Hukum Jangan Hanya Tajam ke Oposisi
Indonesia
Komjen Listyo Sigit Diingatkan Hukum Jangan Hanya Tajam ke Oposisi

Utamanya dalam agenda politik, pemilu, pilpres, pilkada

Komnas HAM Minta Bareskrim Datangkan Dokter Autopsi Pengawal Rizieq
Indonesia
Komnas HAM Minta Bareskrim Datangkan Dokter Autopsi Pengawal Rizieq

Choirul juga meminta masyarakat yang mengetahui informasi, agar memberikan keterangan dan informasi kepada Komnas HAM.

Pemkot Depok Belum Izinkan Mal Beroperasi Saat PPKM Level 4
Indonesia
Pemkot Depok Belum Izinkan Mal Beroperasi Saat PPKM Level 4

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok belum mengizinkan pusat perbelanjaan atau mal kembali beroperasi saat perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 16 Agustus 2021.

 Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Dituntut Lima Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Dituntut Lima Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta agar menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Tokoh buruh Muchtar Pakpahan Tutup Usia Akibat Kanker
Indonesia
Tokoh buruh Muchtar Pakpahan Tutup Usia Akibat Kanker

Tokoh buruh Muchtar Pakpahan dikabarkan meninggal dunia akibat penyakit kanker dalam usia 67 tahun pada Minggu (21/3) sekitar pukul 22.30 WIB

Anies Minta Pemerintah Pusat Segera Penuhi Kebutuhan Vaksin COVID-19
Indonesia
Anies Minta Pemerintah Pusat Segera Penuhi Kebutuhan Vaksin COVID-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap untuk terus melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat ibu kota.

Mudik Lebaran Dilarang, Polri dan TNI Bakal Dikerahkan untuk Lakukan Pengawasan
Indonesia
Mudik Lebaran Dilarang, Polri dan TNI Bakal Dikerahkan untuk Lakukan Pengawasan

Pemerintah meniadakan mudik Lebaran pada 2021. Arahan ini diberikan untuk seluruh masyarakat mengingat bahaya penyebaran COVID-19.