Gibran-Teguh dan Bajo Tanda Tangani Pakta Integritas Anti-Korupsi dari KPK Kedua paslon Gibran-Teguh dan Bagyo-Supardjo menandatangani pakta integritas antikorupsi, Selasa (24/11). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pada pada kedua paslon Pilwalkot Solo, Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa dan Bagyo Wahyono-FX Suprdjo (Bajo), untuk berkomitmen tidak melakukan korupsi.

Penandatanganan pakta integritas tersebut dilakukan di sela webiner pembekalan pasangan calon kepala daerah oleh KPK di Swiss-Belinn Saripetojo Solo, Jawa Tengah, Selasa (24/11).

Kegiatan tersebut mengangkat tema "Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas Melalui Pilkada Serentak Yang Jujur Berintegritas".

Baca Juga:

Seirama dengan Jokowi, Gibran Siap Disuntik Vaksin COVID-19

"Kami mengundang kedua paslon yang maju di Pilwalkot Solo untuk mengikuti webiner yang diadakan KPK RI," ujar Ketua KPU Solo Nurul Sutarti pada Merahputih.com, Selasa (24/4).

Dalam acara webiner tersebut, kata Nurul, disampaikan beberapa materi terkait anti korupsi, anti-politik uang, dan sanksi yang dapat mengugurkan sebagai calon kepala daerah. Sebagai narasumber webiner adalah dari Bawaslu, KPK, dan KPU RI.

"Kami di akhir acara meminta kedua paslon untuk manandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan korupsi jika terpilih sebagai cawali dan cawawali Solo," kata dia.

 Kedua paslon Gibran-Teguh dan Bagyo-Supardjo menandatangani pakta integritas antikorupsi, Selasa (24/11). (MP/Ismail)
Kedua paslon Gibran-Teguh dan Bagyo-Supardjo menandatangani pakta integritas antikorupsi, Selasa (24/11). (MP/Ismail)

Nurul mengatakan, pakta integritas yang ditandatangani kedua paslon tersebut terdapat sembilan poin.

Kesembilan poin tersebut, yakni tidak melakukan tindak pidana korupsi, tidak melakukan politik uang, mendukung pendidikan antikorupsi, patuh melaporkan LHKPN dan menolak gratifikasi, dan membuat visi program semangat antikorupsi.

Baca Juga:

Pilwalkot Solo, Bajo Penantang Gibran Pamer Desain Infrastruktur 4 Mega Proyek

Selain itu, peduli terhadap pemilih dan berpihak pada keadilan, menghindari konflik kepentingan seperti nepotisme, bergaya hidup sederhana, dan berani bertanggung jawab dalam setiap keputusan demi tegaknya integritas.

"Dengan pakta integritas ini diharap kedua paslon benar-benar mematuhi sembilan poin tersebut. Pakta integritas yang telah ditandatangani ini akan dikirim KPK," tutup Nurul. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Gibran Minta Bawaslu Berikan Teguran Jika Terbukti Melanggar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
RSD Wisma Atlet Penuh, Wagub DKI: Jangan Khawatir
Indonesia
RSD Wisma Atlet Penuh, Wagub DKI: Jangan Khawatir

Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran dikabarkan sudah hampir penuh karena meningkatnya kasus corona di ibu kota.

TAI 'Teriak' Atas Matinya Wadah Seni di Surabaya
Indonesia
TAI 'Teriak' Atas Matinya Wadah Seni di Surabaya

Terkesan dibunuh secara pelan-pelan

Peringati HUT ke-75 RI, Anies Tekankan Pemprov DKI Nomorsatukan Keselamatan Rakyat
Indonesia
Peringati HUT ke-75 RI, Anies Tekankan Pemprov DKI Nomorsatukan Keselamatan Rakyat

Menurut Anies, peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 RI ini merupakan momen spesial

Sambut 10 November, Pemuka Agama Diminta Sampaikan Khotbah Bertema Pahlawan
Indonesia
Sambut 10 November, Pemuka Agama Diminta Sampaikan Khotbah Bertema Pahlawan

Anjuran ini berlaku bagi semua agama di Indonesia

Pengamat Nilai Presiden dan Pejabat Negara Sudah Sewajarnya tak Terima THR
Indonesia
Pengamat Nilai Presiden dan Pejabat Negara Sudah Sewajarnya tak Terima THR

"Karena tak mendapatkan THR bagi mereka tak masalah, karena masih terima gaji," kata Ujang

 Pemerintah Soroti Diskriminasi Penderita Corona yang Sembuh di Masyarakat
Indonesia
Pemerintah Soroti Diskriminasi Penderita Corona yang Sembuh di Masyarakat

Selain itu, ia meminta masyarakat dapat membantu individu yang sedang melakukan isolasi mandiri. Serta, jangan ada lagi penolakan jenazah pasien corona.

Cuma 31 Persen Publik Tahu Soal Omnibus Law UU Cipta Kerja
Indonesia
Cuma 31 Persen Publik Tahu Soal Omnibus Law UU Cipta Kerja

Hasil ini, menjadi catatan kritis bagi pemerintah, di mana rumusan kebijakan yang dinilai sangat strategis kurang dikomunikasikan kepada publik.

KPU Hingga Bawaslu Diminta Koordinasi dengan TNI-Polri
Indonesia
KPU Hingga Bawaslu Diminta Koordinasi dengan TNI-Polri

Kunci penyelenggaraan tahapan pilkada di tengah pandemi COVID-19 adalah penegakan protokol kesehatan

Anggota Komisi IV Soroti Aktivitas Perambahan Hutan Berlebihan Pemicu Beragam Bencana
Indonesia
Bupati Lampung Utara Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Bupati Lampung Utara Segera Duduk di Kursi Pesakitan

KPK telah ?menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus ini