Gibran Sebut Wujud Jabatan Gubernur Masih Krusial Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Wacana penghapusan pemilihan langsung gubernur dan jabatan gubernur mengemuka. Hal itu bermula dari usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun angkat suara, dengan menegaskan jabatan gubernur sangat krusial, terutama dalam mengkoordinir kepala daerah tingkat wali kota atau bupati.

Baca Juga:

Saan Mustopa Sebut Butuh Kajian Mendalam Soal Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur

"Pemkot Solo selama ini kerap dibantu gubernur dalam menyelesaikan sejumlah persoalan terkait koordinasi antar daerah. Jadi keberadaan gubernur masih krusial," kata Gibran, Jumat (3/1).

Dia mengatakan selama ini jika koordinasi antar wilayah bupati dan wali kota di Soloraya terjadi kendala. Ia pun sambat kepada Gubernur Ganjar Pranowo untuk ikut membantu menyelesaikannya.

Baca Juga:

Wacana Hapus Jabatan Gubernur Dinilai Kontraproduktif

"Kami dapat arahan gubernur kalau misalkan koordinasi antar wilayah tidak jalan. Saya sambate (lapor) kepada gubernur. Diselesaikan Pak Gubernur," kata dia.

Menurut dia, apabila tidak ada pejabat gubernur akan menyulitkan pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Salah satunya koordinasi antar wilayah kota/kabupaten.

"Pejabat gubernur harus tetap ada. Karena sangat penting sebagai puncak pimpinan daerah," tegas dia. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Jokowi Tanggapi Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Banyak Pelanggar Terekam saat Uji Coba Kamera Tilang Elektronik Mobil
Indonesia
Banyak Pelanggar Terekam saat Uji Coba Kamera Tilang Elektronik Mobil

Polda Metro Jaya selesai melakukan uji coba menggunakan kamera electronic traffic law enforcement (ETLE) mobil.

2 Korporasi Jadi Tersangka Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak
Indonesia
2 Korporasi Jadi Tersangka Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak

Polri menetapkan dua korporasi sebagai tersangka dalam kasus gagal ginjal akut.

Sidang Etik Lili Pintauli Digelar pada 5 Juli 2022
Indonesia
Sidang Etik Lili Pintauli Digelar pada 5 Juli 2022

Ini bukan kali pertama Lili dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Agustus 2021, Lili dikenakan sanksi berat.

KPK Geledah Rumah Dito Mahendra Terkait Perkara TPPU Nurhadi
Indonesia
KPK Geledah Rumah Dito Mahendra Terkait Perkara TPPU Nurhadi

"Informasi yang kami terima betul, rumah di Jakarta," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi

Rudal Rusia Serang Ibu Kota Ukraina Saat Pertemuan G7 Berlangsung di Jerman
Dunia
Rudal Rusia Serang Ibu Kota Ukraina Saat Pertemuan G7 Berlangsung di Jerman

Inggris, Kanada, Jepang dan Amerika Serikat, sepakat untuk melarang impor emas dari Rusia

Mabes Polri Tunggu Keputusan Propam Soal Status Keanggotaan Richard
Indonesia
Mabes Polri Tunggu Keputusan Propam Soal Status Keanggotaan Richard

Mabes Polri bicara soal vonis Bharada Richard Eliezer satu tahun 6 bulan. Mabes Polri menghormati putusan majelis hakim terkait kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua Hutabarat.

Tidak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran Pabrik di Gunung Putri
Indonesia
Tidak Ada Korban Jiwa dalam Kebakaran Pabrik di Gunung Putri

"Hingga saat ini tidak ada korban jiwa," katanya.

Michael Victor Sianipar Mengundurkan Diri dari PSI
Indonesia
Michael Victor Sianipar Mengundurkan Diri dari PSI

"Saya bergabung di PSI sejak tahun 2015, dan pernah juga menjadi pengurus dari tingkat kota hingga DPP. Banyak hal yang sudah saya lakukan bersama rekan-rekan di PSI. Namun dengan berat hati, sudah saatnya saya mengundurkan dari dari partai yang saya cintai ini," kata Michael

Pesantren di Jawa Barat Kini Melek Manajemen Perusahaan
Indonesia
Pesantren di Jawa Barat Kini Melek Manajemen Perusahaan

One Pesantren One Product memberikan pelatihan mengurus izin, sertifikasi halal, hingga mengurus SNI.

Heru Budi akan Bertemu Menteri PUPR Bahas Persoalan Banjir
Indonesia
Heru Budi akan Bertemu Menteri PUPR Bahas Persoalan Banjir

Heru dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk membahas persoalan banjir di Jakarta.