Gibran Sebut Beking Tambang Ilegal di Klaten Ngeri Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka membenarkan adaya curhatan dari Bupati Klaten, Sri Mulyani soal aktivitas tambang ilegal di Klaten. Putra sulung Jokowi itu menyebut ada beking yang mengerikan di balik aktivitas pertambangan ilegal tersebut

"Bekingannya ngeri. Ojo mbok tulis (nama yang bekingi), mengko mulihmu ora aman (nanti pulang mu tidak aman)," kata Gibran di Balai Kota, Senin (28/11).

Baca Juga

Gibran Cairkan BTT untuk Korban Gempa Cianjur

Dia mengaku sudah mengetahui nama-nama yang membekingi. Hal itu diketahui usai mendapatkan keluhan dari Sri Mulyani.

"Aku wis reti wonge sopo seng bekingi (Saya sudah tanu siapa orang yang melindungi). Saya dapat curhatan dari beliau (Sri Mulyani)," kata Gibran.

Sebelumnya, Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan curhatan itu dilakukan saat dirinya bertemu dalam acara di Semarang bersama Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

"Karena beliau (Gibran) putra bapak Presiden Jokowi, saya keluh kesah soal itu (tambang Ilegal Klaten)," kata Mulyani, Senin (28/11)

Baca Juga

Puan dan Gibran Semobil usai Hadiri Pembukaan Muktamar Muhammadiyah

Politikus PDIP ini menegaskan tujuan mengadu pada Gibran berharap agar para penambang di Klaten mengikuti aturan Perda Pemkab Klaten.

"Maksud saya di sini adalah nambang di Klaten boleh, tapi penambang harus ikuti Perda Pemkab Klaten," papar dia.

Menurutnya, saat ini ada proyek stategis nasional dengan mempertimbangkan zona yang boleh ditambang. Artinya, denagan itu, penambang yang tidak sesuai perda jangan menambang.

"Yang jadi perhatian saya mereka penambang punya SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), tetapi tidak analisis dampak lingkungan (UKL/UPL) harus dilengkapi. Selama itu tidak lengkap jangan menambang," tegas dia.

Disinggung soal beking ngeri tambang pasir ilegal, ia tidak menampik adanya itu. Ia pun hanya bisa mengingatkan pada pengusaha tambang untuk melengkapi syarat.

"Yang harus poro-poro (orang-orang) pejabat negara bantu kami Pemkab Klaten dalam rangka tertibkan tambang ilegal di Klaten. Saya tidak ada kekuatan (melawan beking tambang ilegal)," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Puan Dukung Langkah Gibran Silaturahmi dengan Anies

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ribuan Warga Cirebon Mengungsi Akibat Kebakaran TPA Kopi Luhur
Indonesia
Ribuan Warga Cirebon Mengungsi Akibat Kebakaran TPA Kopi Luhur

Saat ini dilaporkan bahwa api berangsur-angsur padam namun masih ada bara api dan titik-titik api di beberapa lokasi.

Warga Diharuskan Daftarkan Identitas Kependudukan Secara Digital
Indonesia
Warga Diharuskan Daftarkan Identitas Kependudukan Secara Digital

layanan registrasi digital ID akan terjadwal dimulai dari pegawai di lingkungan Pemkot Bandung, akademisi, hingga masyarakat umum.

Cinta Mega Main Game saat Rapat Paripurna, Gembong: Gak Etis
Indonesia
Cinta Mega Main Game saat Rapat Paripurna, Gembong: Gak Etis

Perilaku anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega diduga main game saat rapat paripurna dinilai tidak pantas dan merusak citra legislator Ibu Kota.

AKBP Dody Prawiranegara Tetap Dihukum 17 Tahun Penjara
Indonesia
AKBP Dody Prawiranegara Tetap Dihukum 17 Tahun Penjara

Dody mengajukan banding atas vonis 17 tahun penjara dalam kasus penjualan narkoba yang juga melibatkan Teddy Minahasa.

KPU Pastikan Tahapan Pemilu 2024 Tak Terpengaruh Putusan MK
Indonesia
KPU Pastikan Tahapan Pemilu 2024 Tak Terpengaruh Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan terkait sistem pemilu.

PKL di Alun Alun Surakarta Tidak Terkelola
Indonesia
PKL di Alun Alun Surakarta Tidak Terkelola

Dalam revitalisasi Keraton Solo, akan memprihatinkan penataan PKL. Akan ada lokasi khusus bagi PKL.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Tanggapi Penyesatan Narasi Soal Upah Buruh
Indonesia
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Tanggapi Penyesatan Narasi Soal Upah Buruh

https://merahputih.com/post/read/hasil-survei-lanskap-elektabilitas-prabowo-gibran-unggul-di-pulau-jawa

ICW Minta MKMK Bongkar Skandal Perubahan Frasa Putusan MK
Indonesia
ICW Minta MKMK Bongkar Skandal Perubahan Frasa Putusan MK

Menurut Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, peristiwa ini layak dikategorikan sebagai skandal, karena disinyalir melibatkan pihak berpengaruh di MK.

KPK Duga Ada Pembelian Aset dari Dana Tujangan Kinerja Fiktif Kementerian ESDM
Indonesia
KPK Duga Ada Pembelian Aset dari Dana Tujangan Kinerja Fiktif Kementerian ESDM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menyidik dugaan pembelian aset menggunakan uang hasil korupsi tunjangan kinerja (tukin) fiktif di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh tersangka Priyo Andi Gularso (PAG).

Kebutuhan Hewan Kurban Meningkat 2 Persen
Indonesia
Kebutuhan Hewan Kurban Meningkat 2 Persen

Ketersediaan hewan kurban 2023 secara nasional baik sapi, kerbau, kambing maupun domba mencapai 2.737.996 ekor.