Gibran Punya Kekayaan Rp 25,2 Miliar, Naik Rp 4 Miliar Setahun Jabat Wali Kota Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Harta kekayaan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo diketahui naik Rp 4 miliar hanya dalam waktu setahun, setelah dilantik menjadi Wali Kota Solo pada 26 Februari 2021.

Sebelum dilantik atau saat mendaftar sebagai calon wali kota (cawali) Solo di Pilkada 2020, Gibran dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebesar Rp 21,1 miliar.

Setelah hampir setahun menjadi Wali Kota Solo, putra sulung Presiden Jokowi itu berdasarkan LHKPN terbaru punya kekayaan Rp 25,2 miliar, atau tepatnya Rp 25.292.783.659. Jumlah kekayaan itu naik Rp 4 miliar dari sebelumnya.

Baca Juga:

Kasus COVID-19 Naik dan Vaksin Booster Rendah, Gibran Ditelepon Luhut

Ditemui awak media, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tak menampik harta kekayaannya dari hasil LHKPN naik Rp 4 miliar.

"Saya sudah lapor LHKPN kemarin. Januari kemarin saya revisi datanya karena ada tambahan beberapa aset," ujar Gibran, Jumat (11/2).

Baca Juga:

8 Tim Sepak Bola Siwo PWI Bertarung Rebutkan Piala Gibran 2022 di Solo

Ia mengatakan, pada LHKPN tersebut, naik Rp 4 miliar setelah membeli beberapa aset berupa tanah. Meskipun harta kekayaan naik, Gibran mengaku untuk besaran utang juga naik setelah ada beberapa kredit pemilikan rumah (KPR).

"Itu (Rp 4 miliar) tambahan beli tanah kemarin saja. Utang saya juga tambah karena KPR tiap tahunnya juga bertambah sedikit jadi wajar," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Pedagang Tolak Rencana Gibran Bangun Sentra IKM di Pasar Mebel Solo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kalapas Cipinang Bantah Dugaan Praktik Jual Beli Kamar Tahanan
Indonesia
Kalapas Cipinang Bantah Dugaan Praktik Jual Beli Kamar Tahanan

Praktik jual beli kamar bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) diduga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur.

KPK Terima Pemulihan Aset Perkara E-KTP Senilai Rp 86 Miliar
Indonesia
KPK Terima Pemulihan Aset Perkara E-KTP Senilai Rp 86 Miliar

KPK menerima dana sebesar USD 5.956.356,78 atau setara dengan Rp 86.664.991.149 dari US Marshall, yang berasal dari asset recovery penanganan perkara tindak pidana korupsi e-KTP.

Pemerintah Bakal Bangun Fasilitas Olah Raga Berkelas Khusus Difabel
Indonesia
Pemerintah Bakal Bangun Fasilitas Olah Raga Berkelas Khusus Difabel

Langkah tersebut sebagai bentuk perhatian dan dukungan pemerintah

Selama Dua Pekan, Pelanggar Ganjil Genap Jakarta Capai 3.900
Indonesia
Selama Dua Pekan, Pelanggar Ganjil Genap Jakarta Capai 3.900

Penindakan sanksi tilang dan teguran terhadap para pelanggar ganjil genap (gage) di 13 kawasan di Jakarta telah berlangsung selama dua pekan.

Ratusan Orang di Lingkungan DPR Positif COVID-19, Beberapa AKD Tetap Gelar Rapat
Indonesia
Tingkatkan Ketahanan Nasional, Menhan Prabowo Jalin Sinergi dengan Akademisi
Indonesia
Tingkatkan Ketahanan Nasional, Menhan Prabowo Jalin Sinergi dengan Akademisi

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mengatakan, isu-isu yang berkaitan dengan masalah strategi dan ketahanan nasional diharapkan bisa dilakukan kajian dan dipelajari oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Alasan Anies Bikin Channel Youtube
Indonesia
Alasan Anies Bikin Channel Youtube

Ketika ditanya soal channel Youtube-nya #DariPendopo, Anies bilang jika channel tersebut berisi cerita tentang program dan kebijakan-kebijakan di Jakarta selama memimpin.

Gibran Ungkap Alasan Kahiyang Ayu-Bobby Tidak Hadir di Pernikahan Adik Jokowi
Indonesia
Gibran Ungkap Alasan Kahiyang Ayu-Bobby Tidak Hadir di Pernikahan Adik Jokowi

"Kahiyang sedang hamil besar anak ketiga tidak datang diacara pernikahan (Idayati dan Ketua MK)," ujar Gibran pada MerahPutih.com di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (27/5).

Hindari Polarisasi, Pemerintah Tak Setuju Usul KPU Durasi Masa Kampanye 4 Bulan
Indonesia
Hindari Polarisasi, Pemerintah Tak Setuju Usul KPU Durasi Masa Kampanye 4 Bulan

Pemerintah tidak setuju dengan usulan KPU terkait masa kampanye Pemilu Serentak 2024 selama 120 hari atau 4 bulan.

Jadwal Mediasi Luhut dengan Haris Azhar-Fatia Diundur Senin Depan
Indonesia
Jadwal Mediasi Luhut dengan Haris Azhar-Fatia Diundur Senin Depan

"Jadi, sudah sepakat waktunya Senin (1/11) depan. Biar bisa ketemu," kata Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kompol Rovan Richard, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (25/10).