Gibran Penuhi Panggilan DPP PDIP Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Senin (22/5). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan DPP PDI Perjuangan (PDIP).

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini datang di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/5), menumpangi mobil berwarna hitam bernopol B 1072 ZF.

Baca Juga

Pengamat Politik Ungkap Manuver Gibran Dampingi Prabowo Temui Relawan Rugikan Jokowi

Saat tiba di markas PDIP, Gibran langsung menuju salah satu ruangan yang berada di lantai atas. Di ruangan tersebut, sudah ada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.

Setelah masuk ke ruangan itu, Gibran bersalaman dengan Hasto dan Komaruddin. Kemudian ketiganya duduk di bangku masing-masing sambil membicarakan sesuatu.

Baca Juga

FX Rudy Peringatkan Gibran Terkait Pertemuan Prabowo dan Relawan Jokowi di Solo

Pemanggilan Gibran diduga terkait langkah dirinya yang mendampingi relawan Jokowi dan Gibran bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Bukan teguran tapi saya hari Senin pagi menghadap ke DPP, dipanggil, hari Senin pagi, mungkin terkait itu," kata Gibran di Solo, Sabtu kemarin.

Ayah dua anak ini mengaku dihubungi langsung oleh Hasto Kristiyanto. Gibran mendapat panggilan itu pada Sabtu pagi.

"Dihubungi tadi pagi, secara lisan, iya Pak Sekjen," ungkap Gibran. (Pon)

Baca Juga

Imbas Relawan Jokowi Nyatakan Dukung Prabowo, Gibran Dipanggil DPP PDIP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sakit Demensia Berat, Calhaj Asal Demak Gagal Berangkat Naik Haji
Indonesia
Sakit Demensia Berat, Calhaj Asal Demak Gagal Berangkat Naik Haji

Humas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Solo, Gentur Rachma Indriadi, mengatakan satu jemaah calon haji yang dipulangkan karena menderita sakit demensia berat

Koalisi Perubahan Pengusung Anies Segera Terwujud
Indonesia
Koalisi Perubahan Pengusung Anies Segera Terwujud

Koalisi Perubahan yang digagas Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diyakini akan segera terwujud.

Jawaban Wapres Ma'ruf Amin soal Menkominfo Definitif
Indonesia
Jawaban Wapres Ma'ruf Amin soal Menkominfo Definitif

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) definitif akan diumumkan Presiden Joko Widodo.

Dilarang Pemerintah Pusat, Honorer Malah Bertambah Hampir 2 Juta
Indonesia
Dilarang Pemerintah Pusat, Honorer Malah Bertambah Hampir 2 Juta

Sebenarnya per 2018, sisa tenaga honorer hanya sekitar 444.687 orang, yang disebut sebagai tenaga honorer kategori II/THK 2.

Tiongkok Cabut Aturan Wajib Masker di Sekolah dan Kampus
Dunia
Tiongkok Cabut Aturan Wajib Masker di Sekolah dan Kampus

Pemerintah Tiongkok menghapus aturan yang mewajibkan pemakaian masker terhadap peserta didik dan tenaga pengajar di dalam lingkungan sekolah atau kampus.

Elektabiltas Ganjar Naik setelah Dideklarasikan PDIP-PPP
Indonesia
Elektabiltas Ganjar Naik setelah Dideklarasikan PDIP-PPP

Lebih lanjut, Burhanuddin berkata tren dukungan terhadap Ganjar mengalami rebound pasca deklarasi capres PDI Perjuangan dan PPP.

Dewa United FC Protes atas Sanksi Komdis PSSI untuk Dimitris Kolovos
Indonesia
Dewa United FC Protes atas Sanksi Komdis PSSI untuk Dimitris Kolovos

Komdis menghukum pemain Dimitris Kolovos larangan bermain dalam tiga pertandingan.

Menkeu Umumkan ASN Guru dan Dosen dapat THR Khusus
Indonesia
Menkeu Umumkan ASN Guru dan Dosen dapat THR Khusus

Untuk guru dan dosen, pada penerimaan THR tahun ini diberikan berupa tunjangan profesi guru dan dosen sebesar 50 persen.

Menhub Prediksi Pergerakan Masyarakat di Idul Fitri 2023 Mencapai 123,8 Juta Orang
Indonesia
Menhub Prediksi Pergerakan Masyarakat di Idul Fitri 2023 Mencapai 123,8 Juta Orang

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut potensi pergerakan masyarakat selama masa Lebaran 2023 diprediksi mencapai 123,8 juta orang.

Mahfud MD Tegaskan KUHP Baru Bukan untuk Lindungi Jokowi
Indonesia
Mahfud MD Tegaskan KUHP Baru Bukan untuk Lindungi Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan bukan untuk melindungi rezim pemerintahan Joko Widodo karena KUHP itu berlakunya tiga tahun lagi.