Gibran Minta Lurah dan Camat Bertindak Jika Dapati Sekolah Nekat Gelar PTM di Tengah Pandemi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Senin (23/8). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kembali mendapati adanya sekolah yang nekat menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Hal itu diketahui dari hasil aduan dari masyarakat yang masuk ke Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

"Ada sekolah lain yang kedapatan juga mengadakan PTM. Tidak perlu saya sebutkan nama sekolahnya. Yang jelas sudah saya selesaikan," kata Gibran di Balai Kota, Senin (23/8).

Baca Juga

Gibran Parkirkan Mobil Dinasnya di SMK Batik 2, Kepsek Minta Maaf

Gibran mengimbau kepada lurah dan camat dan lurah agar mengawasi daerahnya masing-masing. Kalau mendapati ada sekolah menggelar PTM segera hentikan.

"Saya tidak ingin kasus serupa ditemukan di Solo. Menggelar PTM di tengah situasi darurat sangat berbahaya," tegas dia.

SMK Batik 2 Surakarta, Jawa Tengah membatalkan rencana PTM setelah kena marah Wali Kota Solo. (MP/Ismail)
SMK Batik 2 Surakarta, Jawa Tengah membatalkan rencana PTM setelah kena marah Wali Kota Solo. (MP/Ismail)

Disinggung adanya permintaan maaf dari pihak yayasan SMK Batik 2, Gibran membenarkan adanya surat masuk terkait permintaan maaf sekolah dan pembatalan PTM.

"Ya benar (SMK Batik 2) sudah meminta maaf," kata Gibran.

Meskipun sudah meminta maaf, kata dia, Gibran belum berencana mengambil mobil dinas (Mobdin) plat merah AD 1 A. Ia menilai persoalan ini bisa jadi pelajaran sekolah lainnya.

"Ambil mobdin nanti dulu, biar selesai masalahnya. Kalau warning (SMK Batik 2) peringatan tugasnya wewenangnya provinsi bukan saya," tutur dia.

Ia menambahkan PTM di Solo baru bisa dilakukan setelah vaksinasi pelajar selesai. Sejauh ini vaksinasi di Solo sudah mencapai 80 persen.

"Saya mempercepat vaksin untuk murid-murid sekolah. Setelah itu baru PTM," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

SMK Batik 2 Bakal Gelar PTM, Gibran Tinggalkan Mobil Dinas di Depan Sekolah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Legislator PKS Nilai Kasus Bansos dan Benur Sejarah Kelam Rezim Jokowi Selama 2021
Indonesia
Legislator PKS Nilai Kasus Bansos dan Benur Sejarah Kelam Rezim Jokowi Selama 2021

Ia juga menyoroti kinerja pemerintah dalam memberantas KKN yang dianggapnya relatif melemah

KPK Buka Peluang Jerat Legislator Bekasi dalam Kasus Suap Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Buka Peluang Jerat Legislator Bekasi dalam Kasus Suap Rahmat Effendi

Kalau dalam penggeledahan itu ditemukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dimungkinkannya adanya tindak pidana baru ya tentunya pasti akan kita buka

Vonis Mati Herry Wirawan Tonggak Sejarah Kasus Kekerasan Seksual
Indonesia
Vonis Mati Herry Wirawan Tonggak Sejarah Kasus Kekerasan Seksual

"Putusan ini tentunya menjadi tonggak sejarah penting untuk Indonesia, dalam memberikan efek jera hukuman maksimal. Sekaligus edukasi di masyarakat," kata Jasra kepada wartawan, Senin (4/4).

DPR Desak Timsel Tidak Loloskan Calon Anggota KPU dan Bawaslu Pencari Jabatan
Indonesia
DPR Desak Timsel Tidak Loloskan Calon Anggota KPU dan Bawaslu Pencari Jabatan

Saat ini, Timsel telah melakukan tes wawancara terhadap 48 peserta terdiri dari 28 calon anggota KPU dan 20 calon anggota Bawaslu.

Jadi Perhatian Pemerintah Lokal Swiss, Pencarian Putra Ridwan Kamil Terus Dilakukan
Indonesia
Jadi Perhatian Pemerintah Lokal Swiss, Pencarian Putra Ridwan Kamil Terus Dilakukan

KBRI Swiss akan berkoordinasi secara intensif tentang upaya-upaya yang dilakukan terkait proses pencarian Eril.

Naiknya Tarif Ojol akan Meningkatkan Angka Inflasi
Indonesia
Naiknya Tarif Ojol akan Meningkatkan Angka Inflasi

Peneliti Indef, Nailul Huda memaparkan sejumlah dampak kenaikan tarif ojek online (ojol) yakni memicu peningkatan inflasi, berkurangnya produk domestik bruto (PDB), hingga pertambahan jumlah penduduk miskin.

Disdik DKI Bantah Ada Sekolah Negeri Paksa Siswinya Pakai Hijab
Indonesia
Disdik DKI Bantah Ada Sekolah Negeri Paksa Siswinya Pakai Hijab

Dugaan keharusan mengenakan hijab bagi siswi di salah satu sekolah negeri di Jakarta tengah menjadi sorotan.

DPR Ingatkan Pemerintah soal Aplikasi PeduliLindungi Jangan Jadi Alat Pelacak Warga
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah soal Aplikasi PeduliLindungi Jangan Jadi Alat Pelacak Warga

Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta menilai, kebijakan Pemerintah tersebut tidak sesuai peruntukan dan tidak akan efektif.

Ganjar Nilai Peringatan Megawati Ditujukan untuk Seluruh Kader
Indonesia
Ganjar Nilai Peringatan Megawati Ditujukan untuk Seluruh Kader

Ganjar Pranowo memberikan respons terkait pernyataan tegas Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri soal manuver para kader.