Gibran Jadi Cawali Tunggal Akibat Purnomo Mundur, Rudy: Saya Dukung Bakal cawali dan cawawali Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa menghadiri deklarasi dukungan. (MP/Ismail)

MerahPutih.Com - Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo mendukung keputusan bakal cawali Achmad Purnomo yang akan mundur dari pertarungan jika KPU tetap menggelar Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Keputusan Purnomo tersebut dianggap tepat mengingat pandemi COVID-19 diperkirakan tidak akan selesai sampai akhir tahun ini.

"Saya akan memproses pengunduran diri (Purnomo) yang rencananya juga bakal diikuti bakal cawawali (Teguh Prakosa). Pengunduran diri pasangan cawali dan cawawali yang diusung DPC PDIP baru sebatas lisan," ujar Rudy kepada MerahPutih.com, Sabtu (25/4).

Baca Juga:

Agar Tak Tambah Angka PHK, Apindo Minta PSBB Dijaga

Rudy menegaskan mendukung penuh keputusan Purnomo yang mundur dari pertarungan Pilwakot Solo. Proses mengirimkan surat pengunduran diri ke DPP dan DPD akan segera diproses.

"Jika pasangan cawali dan cawawali yang kami usung mengundurkan diri, Pilkada akan diurusi semua oleh DPP dan DPD PDIP Jawa Tengah," kata dia.

Bakal cawali Achmad Purnomo. (MP/Ismail)
Bakal cawali Kota Solo Achmad Purnomo. (MP/Ismail)

Disinggung mundurnya Purnomo akan memuluskan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan rekomendasi sebagai calon tunggal Pilwakot Solo dari PDIP, Rudi menyerahkan keputusan tersebut pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya tidak mempermasalahkan jika nanti calon yang akan mendapatkan rekomendasi dari DPP bukan pilihan DPC PDIP Solo. Ya biar pilkada diurusi DPP dan DPD, termasuk kampanye yang mendadani sana (DPP)," kata dia.

Dukungan pengunduran diri Purnomo tersebut bukan tanpa alasan. Selain hak asasi yang yang harus dihormati, menurutnya, pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi Covid-19, sangat tidak realistis. "Kalau Pilkada tetap digelar bulan Desember, tidak realistis. Ngurusi rakyat saja repor kok, ngurusi pilkada," ucapnya.

Baca Juga:

Anggota DPR Bisa Gunakan Hak Politiknya Tunda Pembahasan Omnibus Law

Rudy menilai penyelenggaraan pilkada hanya akan buang-buang anggaran, jika harus diundur. Pasalnya setelah dipilih dan dilantik wali kota yang baru tak akan mempunyai waktu yang cukup untuk bekerja. Apalagi tahun 2024 sudah harus digelar Pilkada lagi.

"Ya perlu diketahui seorang wali kota harus beradaptasi dan baru efektif bekerja pada tahun kedua. Sedangkan pada tahun ketiga sudah disibukkan dengan tahapan Pilkada berikutnya. Karena masa jabatan Wali Kota Solo pada pilkada kali ini hanya 4 tahun," kata dia. (Ism)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Pemerintah Tidak Ajukan Revisi UU ITE di Prolegnas 2021
Indonesia
Alasan Pemerintah Tidak Ajukan Revisi UU ITE di Prolegnas 2021

"Kebijakan adalah prolegnas dievaluasi per semester maka lihat perkembangan selanjutnya (rencana memasukkan RUU ITE dalam Prolegnas 2021)," ujar Yasonna.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Dapat Subsidi Rp1,8 Juta
Indonesia
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Dapat Subsidi Rp1,8 Juta

Besaran yang diterima setiap PTK sebesar Rp 1,8 juta sebanyak satu kali.

Alat Pendeteksi COVID-19 Karya Anak Bangsa Mulai Diterapkan Bulan Depan
Indonesia
Alat Pendeteksi COVID-19 Karya Anak Bangsa Mulai Diterapkan Bulan Depan

Menhub sudah meminta Dirjen Perhubungan Darat untuk berkoordinasi dengan para Kadishub di seluruh Indonesia

Ini Langkah Pemprov DKI Atasi Banjir saat Musim Hujan
Indonesia
Ini Langkah Pemprov DKI Atasi Banjir saat Musim Hujan

Program penanganan banjir perlu digencarkan mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan.

Polisi Imbau Pemudik Idul Adha Pulang Lebih Awal
Indonesia
Polisi Imbau Pemudik Idul Adha Pulang Lebih Awal

Polri memprediksi bahwa hari ini Minggu 2 Agustus 2020 arus balik para pemudik Hari Raya Idul Adha.

Garuda Indonesia Beri Layanan Gratis Test Antigen
Indonesia
Garuda Indonesia Beri Layanan Gratis Test Antigen

layanan tersebut terintegrasi langsung dengan aplikasi E-Hac sehingga penumpang bisa menikmati layanan yang terintegrasi mulai dari tes Antigen sampai dengan proses check-in di bandara.

Polisi Sebut Persekongkolan Karutan Depok-Napi Narkoba Dilakukan Sejak 2009
Indonesia
Langgar PPKM Mikro, 4 Lokasi Usaha di Solo Ditutup Paksa
Indonesia
Langgar PPKM Mikro, 4 Lokasi Usaha di Solo Ditutup Paksa

Satpol PP Solo, Jawa Tengah, telah menutup empat lokasi usaha dan memberikan surat peringatan kedua (SP2) kepada puluhan pemilik tempat usaha di Solo.

Berikut Temuan Terakhir Komnas HAM Terkait Tewasnya 6 Laskar FPI
Indonesia
Berikut Temuan Terakhir Komnas HAM Terkait Tewasnya 6 Laskar FPI

Tim pemantauan dan penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan tujuh butir proyektil dan empat butir selongsong dari TKP penembakan enam laskar FPI.