Gibran dan Dhito Diprediksi Lawan Kotak Kosong, Ini Respons PDIP Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Sejumlah pihak menuding bahwa dua bakal calon kepala daerah muda dari PDI Perjuangan (PDIP) Gibran Rakabuming Raka yang maju di Solo, dan Hanindhito Himawan Pramana di Kediri, akan melawan kotak kosong di Pilkada 2020. Artinya takkan ada yang berani melawan keduanya.

Ketika diminta tanggapannya atas hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa sebenarnya ini menunjukan bahwa basis legitimasi yang dimiliki keduanya kuat. Kotak kosong juga bagian dari demokrasi yang sehat.

Baca Juga:

Pengamat Tegaskan Gibran Bukan Bagian Dinasti Politik

"Mahkamah Konstitusi telah mengatur, ketika ada kecenderungan orang menjadi calon tunggal karena basis legitimasinya cukup kuat, maka tetap masyarakat diberikan opsi kotak kosong. Jadi itu juga sebuah proses demokrasi yang sehat," kata Hasto.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi yang digelar DPP PDIP dengan tema "Calon Kepala Daerah Muda Bicara Politik Dedikasi, Motivasi, hingga Respons Politik Dinasti", yang dilaksanakan secara daring, Jumat (24/7).

Bakal cawali dari PDIP Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)
Bakal cawali dari PDIP Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

Menurut Hasto, salah satu bukti legitimasi keduanya kuat adalah dukungan yang solid dari partai politik lain. Ketika Gibran maupun Dhito mendapatkan dukungan yang besar dari partai politik yang lain, itu artinya kepemimpinannya menyatukan.

"Artinya kepemimpinannya diterima. Sehingga partai yang lain memberikan dukungan," imbuh Hasto.

Dan menurut dia, kemampuan Gibran dan Dhito tak diragukan lagi karena ternyata kerap turun ke masyarakat jauh sebelum dicalonkan oleh PDIP. Ini berarti, saat turun ke bawah, keduanya bisa diterima dengan baik oleh rakyat.

Baca Juga:

Gibran Jawab Isu Dinasti Politik

Lebih jauh, Hasto mengatakan bahwa justru dengan banyaknya dukungan itu, adalah sebuah tantangan baru bagi Gibran, Dhito, dan kepala daerah PDIP lainnya, untuk menampilkan suatu model kepemimpinan yang benar-benar mewakili seluruh harapan masyarakat.

"Justru kami yakin dukungan ini akan membuat Mas Gibran dan Mas Dhito semakin bekerja keras. Artinya menjadi motivasi," pungkas Hasto. (Pon)

Baca Juga:

NasDem Solo Siap Sumbangkan 16 Ribu Suara Buat Gibran-Teguh

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
10 Pejabat Dicopot, Pembatalan HGB PT Salve Menabrak Sejumlah Aturan Menteri
Indonesia
10 Pejabat Dicopot, Pembatalan HGB PT Salve Menabrak Sejumlah Aturan Menteri

Setelah SHGB dibatalkan, lalu diterbitkan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL).

Ditlantas Polda Metro Keluarkan Surat Tilang PSBB, SIM dan STNK Pelanggar Bakal Ditarik?
Indonesia
Ditlantas Polda Metro Keluarkan Surat Tilang PSBB, SIM dan STNK Pelanggar Bakal Ditarik?

Pengemudi yang melanggar aturan akan dicatat identitasnya dan jenis pelanggarannya di atas surat blanko mirip surat tilang itu.

Pengembang Perumahan Diminta Sediakan Hunian Yang Terjangkau
KPR
Pengembang Perumahan Diminta Sediakan Hunian Yang Terjangkau

PPDPP mencatat penyaluran FLPP telah disalurkan sebanyak 103.272 unit senilai Rp10,58 triliun.

Bank Dunia Ingatkan Indonesia Soal Exit Strategy Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Bank Dunia Ingatkan Indonesia Soal Exit Strategy Pemulihan Ekonomi

Bank Dunia menilai, kesehatan publik menjadi salah satu kunci terjadinya pemulihan yang cepat dan aman sehingga keputusan Indonesia membuka perekonomiannya harus dipastikan mengenai langkah menjaga kesehatan.

 Ombudsman Minta Anies Kaji Ulang Kebijakan Pengurangan Layanan Transportasi Umum
Indonesia
Ombudsman Minta Anies Kaji Ulang Kebijakan Pengurangan Layanan Transportasi Umum

"Ombudsman menemukan antrian yang panjang di Stasiun MRT Lebak Bulus, dan beberapa halte TransJakarta seperti Ragunan, dan Puribeta 2 Ciledug," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho

ICW Sebut Penilaian Mahfud MD Soal Prestasi KPK Era Firli Tak Berbasis Data
Indonesia
ICW Sebut Penilaian Mahfud MD Soal Prestasi KPK Era Firli Tak Berbasis Data

Indonesia Corruption Watch menyebut penilaian Menteri Mahfud MD soal prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi era Firli Bahuri tak berbasis data.

KPK Cecar Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Soal Pengadaan Bansos
Indonesia
KPK Cecar Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Soal Pengadaan Bansos

KPK memeriksa Agustri Yogaswara selaku operator dari anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Tanggapi Tudingan Ridwan Kamil Soal Rizieq, Mahfud: Saya Bertanggungjawab
Indonesia
Tanggapi Tudingan Ridwan Kamil Soal Rizieq, Mahfud: Saya Bertanggungjawab

Diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan

Belasan Oknum Bintara Resmi Dijadikan Tersangka Kasus Penyerangan Polres Buton Utara
Indonesia
Belasan Oknum Bintara Resmi Dijadikan Tersangka Kasus Penyerangan Polres Buton Utara

Dari hasil pemeriksaan para saksi dan alat bukti yang ada, telah ditetapkan 15 orang oknum Anggota Kodim 1429/Buton Utara sebagai tersangka.

Di Tengah Wabah Corona, Pendatang dari Delapan Negara Ini Dilarang Masuk Indonesia
Indonesia
Di Tengah Wabah Corona, Pendatang dari Delapan Negara Ini Dilarang Masuk Indonesia

Pemerintah Indonesia melarang masuk/transit pendatang (travelers) dari delapan negara terkait pernyebaran virus corona atau COVID-19 yang telah berjangkit di dunia.