Gibran dan Bobby Jadi Satu-satunya Wali Kota yang Dikawal Paspampres Bobby Nasution. (Foto: Bobby Nasution).

Merahputih.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan tetap mendapatkan fasilitas pengawalan dari paspampres. Hal ini sesuai dengan peraturan pengamanan untuk Presiden dan keluarga dekatnya.

"Jadi anak-anak presiden dapat pengawalan dari Paspampres. Bukan karena (status) wali kota-nya (Gibran)," lanjutnya Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Mayjen TNI Agus Subiyanto kepada wartawan, Jumat (26/2).

Baca Juga:

Ratusan Personel Kepolisian Amankan Pelantikan Virtual Gibran Rakabuming

Agus juga memastikan bahwa menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, juga mendapat pengawalan dari paspampres. Begitu pula dengan istrinya, Kahiyang Ayu yang merupakan putri Presiden Jokowi.

"Suami istri dapat," tutur Agus.

Sebagai catatan, pengaturan pengawalan anak presiden diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara Kepala Pemerintahan.

Bobby Nasution. (Foto: Antara)
Bobby Nasution. (Foto: Antara)

Ketentuan perlindungan presiden dan wakil presiden dan keluarga diatur dalam pasal 3 PP tersebut.

"Keluarga Presiden dan Wakil Presiden meliputi istri atau suami Presiden dan Wakil Presiden, anak Presiden atau Wakil Presiden; dan menantu Presiden atau Wakil Presiden," dalam pasal 3 poin 3.

Pasal tersebut juga menjelaskan pengamanan anak dan menantu Presiden dan Wakil Presiden meliputi pengamanan pribadi, kegiatan, dan pengawalan.

Sementara itu, pengamanan anak dan menantu diatur dalam pasal 10. Pengamanan diselenggarakan Panglima TNI yang dilaksanakan oleh Paspampres dan Satuan Komando Kewilayahan dikoordinasikan dengan Polri.

Baca Juga:

Sah, Putra Jokowi Dilantik Jadi Wali Kota Solo

Pengamanan di luar negeri sebagaimana dilaksanakan oleh Paspampres dikoordinasikan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan anak dan menantu Presiden dan Wakil Presiden di dalam negeri dan luar negeri ditetapkan oleh Panglima TNI," pada pasal 11. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejaksaan Agung Sita 5 Mobil Tersangka Korupsi Asabri
Indonesia
Kejaksaan Agung Sita 5 Mobil Tersangka Korupsi Asabri

Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat sama-sama tersangka kasus korupsi Asabri dan Jiwasraya.

Wagub DKI Tanggapi Pengunduran Diri Anggota TGUPP Alvin Wijaya
Indonesia
Wagub DKI Tanggapi Pengunduran Diri Anggota TGUPP Alvin Wijaya

Polemik pengunduran diri di struktur jajaran Pemprov DKI Jakarta ditanggapi santai oleh pimpinan.

Azis Syamsuddin Bungkam Usai Diperiksa KPK
Indonesia
Azis Syamsuddin Bungkam Usai Diperiksa KPK

Dalam kasus ini, KPK menduga Stepanus bersama seorang pengacara Maskur Husain bersepakat dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M. Syahrial

Periksa 7 PNS Pemprov Sulsel, KPK Dalami Lelang Proyek Jalan
Indonesia
Periksa 7 PNS Pemprov Sulsel, KPK Dalami Lelang Proyek Jalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa tujuh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) pada Jumat (12/3) kemarin.

Kapolri Sebut Banyak Anak Buahnya Bertindak Arogan di Media Massa
Indonesia
Kapolri Sebut Banyak Anak Buahnya Bertindak Arogan di Media Massa

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung bergerak cepat mencabut Telegram Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tanggal (5/4/2021) terkait larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian.

Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu: Eks Pimpinan KPK hingga Wamenkumham
Indonesia
Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu: Eks Pimpinan KPK hingga Wamenkumham

Mendagri Tito Karnavian mengumumkan tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu RI periode 2022-2027.

Ada 400 Ribu Lebih Pelamar PNS Tak Lolos Verifikasi
Indonesia
Ada 400 Ribu Lebih Pelamar PNS Tak Lolos Verifikasi

Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi menutup pendaftaran seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

DPR Sebut Permenperin No.3/2021 Berdampak Negatif untuk UMKM
Indonesia
DPR Sebut Permenperin No.3/2021 Berdampak Negatif untuk UMKM

Anggota DPR, Arteria Dahlan menyebut keberadaan Permenperin itu dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan UMKM dan industri makanan minuman (mamin).

[HOAKS atau FAKTA]: MPR Setujui Jokowi 3 Periode
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: MPR Setujui Jokowi 3 Periode

Tidak ada yang menyebutkan bahwa MPR menyetujui Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai presiden untuk tiga periode.

Ini Formasi CPNS dan PPPK Di Yogyakarta Yang Nihil Pelamar
Indonesia
Ini Formasi CPNS dan PPPK Di Yogyakarta Yang Nihil Pelamar

Pada tahun ini, Yogyakarta membuka penerimaan CPNS dan PPPK dengan total formasi penerimaan mencapai 930 formasi yang terdiri dari 546 CPNS dan 384 PPPK guru dan non guru.