Gibran Angkat Suara Terkait Blusukan Pasang Stiker Capres di Rumah Warga

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 20 Agustus 2023
Gibran Angkat Suara Terkait Blusukan Pasang Stiker Capres di Rumah Warga

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wali Kota Solo sekaligus kader PDIP melakukan blusukan dalam rangka menempel stiker gambar calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi di rumah warga pada Sabtu (19/8).

Gibran mengaku kegiatan tersebut atas perintah langsung DPP PDIP. "Saya kemarin sudah janjian dulu pasang stiker sama caleg muda baru. Kemarin saya sudah izin sama Ketua DPC saya nempel (stiker Ganjar) sama yang caleg baru, kita pastikan yang baru-baru dan muda bisa jadi (anggota DPRD 2024)," ujar Gibran usai membuka jalan sehat PDIP di kawasan Stadion Manahan Solo, Minggu (20/8).

Gibran menyebut, sebelumnya telah ada instruksi dari Ketua DPC PDIP saat rapat pada Rabu (16/8) malam. Pemasangan itu tidak hanya berlaku pada dirinya saja, tetapi semua kader.

"Bukan cuma saya yang pasang, semua serentak pasang stiker tanggal 19 Agustus. Di rumah-rumah warga. Hari ini (Minggu) saya buka jalan sehat," pungkasnya.

Baca Juga:

Berpeluang Jadi Cawapres Ganjar, Gibran: Saya Menunggu Tawaran Cawapres Anies

Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudyatmo mengatakan untuk jalan sehat diikuti sebanyak 12.227 kader dan tujuh caleg dari Dapil Banjarsari.

"Jalan sehat ini sekaligus untuk konsolidasi partai jelang Pilpres dan Pileg. Kemarin juga ada penempelan stiker capres Ganjar ke rumah warga," kata Rudy

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Solo yang merupakan kader PDIP Gibran Rakabuming Raka melakukan blusukan memasang alat peraga kampanye atau stiker capres Ganjar Pranowo dan sosialisasi pada warga.

Hal itu dilakukan berdasarkan surat instruksi pemasangan alat peraga kampanye No 5356/IN//DPP/VIII/2023. Surat itu ditujukan pada DPD dan DPC PDIP, anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten dan kepala daerah bupati/wali Kota Solo.

Baca Juga:

Gibran Blusukan Pasang Stiker dan Ajak Warga Pilih Ganjar

Surat instruksi itu ditandatangani langsung Kepala Pusat Analisis dan Pengendali Situasi PDIP Prananda Prabowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tertanggal 7 Agustus 2023.

Dalam surat perintah DPP PDIP tersebut intinya adalah 'Sepakat untuk melakukan door to door secara serentak pada Sabtu 19 Agustus pukul 09.00 WIB dengan membawa atribut PDIP dan Ganjar Pranowo seperti stiker, bendera partai, kaus GP dan alat peraga kampanye lainnya'.

Gibran dalam menjalankan perintah DPP PDIP tersebut melakukan blusukan memasang stiker ke rumah warga bersama caleg di Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan dan Kelurahan Joyosuran, Pasar Kliwon. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Gibran Pakai Baju Petugas Parkir saat Ikut Pawai HUT ke-78 RI

#Gibran Rakabuming #PDIP #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PSI Usung Gibran-Kaesang Duet Capres-Cawapres Pilpres 2029
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dikabarkan sudah menyiapkan sosok untuk menjadi calon Presiden dan Cawapres di Pemilu 2029.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: PSI Usung Gibran-Kaesang Duet Capres-Cawapres Pilpres 2029
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Faktanya, kedua wilayah itu sudah kuat menjadi kandang PDIP.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Bagikan