GIB: Qodari dan Komplotannya Frontal Melawan Konstitusi Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengatakan, M. Qodari bersama rekan-rekanya yang tergabung dalam Sekretariat Nasional Komunitas Jok-Pro (Jokowi Prabowo) 2024 secara frontal melawan konstitusi.

Komunitas Jokpro 2024 dibentuk atas dasar dukungan terhadap Jokowi dan Prabowo Subianto untuk maju dalam pilpres 2024. Padahal, amanah konstitusi Indonesia mengatur masa jabatan Presiden dibatasi maksimal dua periode.

Baca Juga:

Jokpro Beberkan Alasan Dukung Duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024

"Pendukung presiden sibuk dengan tiga periode, yang menarik konstelasi bagaimana hukum berantakan. Itu Qodari dengan komplotannya secara frontal melawan konstitusi," kata Adhie dalam diskusi daring, Minggu, (20/6).

Eks Juru Bicara Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menilai, Qodari bersama Seknas Jokpro 2024 telah membuat kegaduhan dan keonaran dengan gagasannya tersebut. "Seharusnya polisi segera menangkap mereka tidak perlu menunggu delik," ujarnya.

Adhie menegaskan, Qodari bersama Seknas Jokpro juga telah membuat masyarakat bingung dengan gagasan menduetkan Jokowi-Prabowo di pilpres 2024. "Karena membuat onar disitusi pandemi dan bikin ricuh, bikin masyarakat bingung kemudian secara eksplisit juga melawan konstitusi, karena konstitusi minta (Presiden) dua periode," kata Adhie.

Presiden Joko Widodo. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Kepresidenan/aa.
Presiden Joko Widodo. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Kepresidenan/aa.

Sebelumnya Qodari menjelaskan alasan pihaknya menduetkan Jokowi-Prabowo untuk meminimalisir polarisasi di tengah masyarakat. Pasalnya, pasangan Jokowi-Prabowo diyakini tak akan memiliki rival apabila berkoalisi di Pilpres 2024.

"Kalau ini (Jokowi-Prabowo) gabung, saya percaya akan 1 (pasang) calon saja. Lawan kotak kosong," Qodari di Sekretariat Nasional Komunitas Jokpro di kawasan Mampang, Jakarta, Sabtu (19/6).

Menurut Qodari Pilpres 2014 dan 2019 menjadi pelajaran penting agar masyarakat tidak kembali terbelah di 2024. Ia meyakini jika Jokowi-Prabowo bergabung, maka Indonesia akan aman.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Presiden Jokowi Makan Codot Panggang

"Supaya gak terjadi polarisasi ekstrem, maka Jokowi-Prabowo gabung aja. Cebong dan kampret gabung. Lawan kotak kosong insyallah polarisasi akan turun. Akan aman damai dan lancar," ujarnya.

Meski demikian, Qodari menyadari memang wacana ini mengundang polemik. Dalam UUD 1945 jabatan Presiden dibatasi hanya dua periode. Artinya supaya Jokowi bisa maju di Pilpres 2024 maka perlu dilakukan amandemen UUD 1945. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ada Pemeriksaan Rapid Test Antigen, Penumpang Menumpuk di Stasiun Pasar Senen
Indonesia
Ada Pemeriksaan Rapid Test Antigen, Penumpang Menumpuk di Stasiun Pasar Senen

Kebijakan pemeriksaan Rapid Test Antigen menyebabkan terjadinya penumpukan penumpang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (22/12).

Besok, Bareskrim Periksa Ridwan Kamil Terkait Kasus Rizieq Shihab
Indonesia
Besok, Bareskrim Periksa Ridwan Kamil Terkait Kasus Rizieq Shihab

RK diperiksa terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan yang dihadiri Rizieq Shihab di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

DPRD DKI Dukung Anies Nyalakan Lampu Hias JPO Bertema Bendera Palestina
Indonesia
DPRD DKI Dukung Anies Nyalakan Lampu Hias JPO Bertema Bendera Palestina

"Saya sangat mengapresiasi Gubernur DKI beserta jajarannya, yang meramaikan dukungan terhadap bangsa Palestina yang sampai saat ini dijajah oleh zionis yahudi," ujar Wakil Ketua DPRD DKI, Abdurahman Suhaimi

KPK Belum Buka Opsi SP3 Kasus Suap Pengusaha Samin Tan
Indonesia
KPK Belum Buka Opsi SP3 Kasus Suap Pengusaha Samin Tan

KPK mengisyaratkan tak memiliki rencana untuk menghentikan penyidikan kasus suap tersebut, meski UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK memberikan kewenangan kepada lembaga antikorupsi untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

PDIP: Aturan 25 Persen Penonton Anies Merugikan Pengusaha Bioskop
Indonesia
PDIP: Aturan 25 Persen Penonton Anies Merugikan Pengusaha Bioskop

Pengelola bioskop diyakini berpikir dua kali atas keputusan Gubernur Anies Baswedan mengizinkan kembali tempat hiburan itu buka saat masa PSBB transisi.

[HOAKS atau FAKTA]: Rizieq Shihab Lumpuh Total
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Rizieq Shihab Lumpuh Total

Channel Youtube bernama pilar istana membagikan sebuah video berdurasi 10 menit 20 detik terkait kondisi Habib Rizieq yang dikatakan mengalami kelumpuhan total.

Andi Mallarangeng Sebut Moeldoko Sebagai Begal Partai
Indonesia
Andi Mallarangeng Sebut Moeldoko Sebagai Begal Partai

Andi Alfian Mallarangeng menanggapi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang ujungnya mengangkat Moeldoko menjadi ketua umum.

Pemerintah Keluarkan SUN Valuta Asing Sebesar 4 Miliar
Indonesia
Pemerintah Keluarkan SUN Valuta Asing Sebesar 4 Miliar

Keseluruhan transaksi mendapatkan harga yang kompetitif, dengan final pricing yang berada pada level yang paling ketat untuk semua seri dan mencapai negative new issue premium yang signifikan.

Penanganan Papua Dinilai Tidak Efektif
Indonesia
Penanganan Papua Dinilai Tidak Efektif

Pendekatan militer perlu menumpas KKB. Namun, di sisi lain pembangunan infrastruktur maupun SDM Papua jangan sampai terabaikan.

Ingat! Perayaan Lomba Hari Kemerdekaan Harus Virtual
Indonesia
Ingat! Perayaan Lomba Hari Kemerdekaan Harus Virtual

Anies mengimbau warga untuk selalu mengikuti dan menaati protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan dekorasi rumah, kampung, tempat kerja dan lain, sebagainya dalam rangka memperingati HUT RI ke-76.