Ghufron Sebut yang Tuduh KPK Membangkang Justru Menghina Ombudsman Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK Jakarta, Kamis (5/8/2021). ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron buka suara menanggapi tuduhan membangkang oleh sejumlah pihak. Pembangkangan itu berkaitan dengan keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI (ORI).

Ghufron menyebut pihak-pihak yang menuduh KPK membangkang justru menghina Ombudsman. Sebab, bila ada pihak yang merasa tidak sepakat dengan LAHP Ombudsman, pihak tersebut memiliki hak untuk mengajukan surat keberatan.

Baca Juga

KPK Bantah Surat Keberatan untuk Ombudsman sebagai Pembangkangan

"Yang menilai keberatan KPK atas LAHP ORI sebagai pembangkangan adalah menghina ORI, karena keberatan itu mekanisme yang disediakan ORI kepada terlapor untuk mengajukan keberatan sesuai peraturan ORI 48/20," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Senin (9/8).

Menurut Ghufron, pihak-pihak yang berkomentar negatif soal keberatan KPK terhadap hasil laporan malaadministrasi pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), tidak memahami hukum. Pasalnya, aturan Ombudsman mempersilakan pihak terlapor untuk mengirimkan keberatannya.

"Karenanya, orang-orang yang tak paham hukum itu malah menghina itikad baik ORI untuk membuka peluang setiap hasil pemeriksaanya untuk disanggah," tegas Ghufron.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini mengatakan, hal tersebut merupakan prinsip keseimbangan yang diberikan oleh Ombudsman.

"Dan KPK menjalankan prosedur tersebut. Bukan membangkang, yang menyatakan membangkang mereka yang tak paham hukum dan merendahkan ORI," tegas dia.

Sebelumnya, KPK merasa keberatan atas LAHP Ombudsman yang menyatakan pelaksanaan TWK melanggar administrasi (maladministrasi). KPK lantas mengirimkan surat keberatan kepada Ombudsman pada 6 Agustus 2021.

Alasan KPK keberatan yakni karena Ombudsman tidak adil dalam menilai potensi maladministrasi pelaksanaan TWK pegawai KPK. KPK menganggap Ombudsman tidak menghormati kewenangan lembaga antirasuah dalam melaksanakan TWK dan cenderung memberikan pernyataan yang menyudutkan.

KPK juga menyatakan menolak untuk mengikuti rekomendasi atau saran dari Ombudsman. Lembaga yang dikomandoi Filri Bahuri ini menilai rekomendasi Ombudsman terkait KPK tidak logis, melanggar hukum, dan tidak bisa diterima.

Surat keberatan KPK kepada Ombudsman tersebut lantas menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari nantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Pria yang karib disapa BW ini menyatakan pimpinan KPK telah menunjukan sikap membangkang atas surat keberatannya tersebut.

Tak hanya BW, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyebut sikap pimpinan KPK terhadap laporan Ombudsman adalah bentuk pembangkangan. (Pon)

Baca Juga

KPK Membangkang, ICW Sarankan Ombudsman Lapor ke Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksinasi COVID-19 Warga di Sembilan Stasiun KRL Tembus 10 Ribu
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Warga di Sembilan Stasiun KRL Tembus 10 Ribu

“Hingga saat ini, sudah 10.034 orang yang divaksinasi,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, Jumat (20/8).

Panglima TNI: Sekarang Ini Bangsa Indonesia Terkotak-Kotakkan
Indonesia
Panglima TNI: Sekarang Ini Bangsa Indonesia Terkotak-Kotakkan

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan beberapa minggu terakhir ini masyarakat di kotak-kotakan dengan munculkan narasi provokasi yang tersebar melalui media sosial.

Dewas KPK Tak Bakal Usut Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri, Ini Alasannya
Indonesia
Dewas KPK Tak Bakal Usut Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri, Ini Alasannya

Dewas tidak punya wewenang dalam perkara pidana

Novel Baswedan: Indriyanto Seno Adji Bukan Pimpinan KPK
Indonesia
Novel Baswedan: Indriyanto Seno Adji Bukan Pimpinan KPK

Pak Prof Indriyanto Seno Adji bukan pimpinan KPK dan bukan pegawai KPK

Satgas Penanganan COVID-19 Bentuk Satgas Prokes, Ini Tugas dan Anggarannya
Indonesia
Satgas Penanganan COVID-19 Bentuk Satgas Prokes, Ini Tugas dan Anggarannya

Surat Edaran itu berlaku efektif mulai 1 September 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan.

Penjelasan Anak Buah Sri Mulyani soal Pungutan Pajak Pulsa
Indonesia
Penjelasan Anak Buah Sri Mulyani soal Pungutan Pajak Pulsa

Kementerian Keuangan dipastikan akan memungut pajak dari atas penjualan pulsa/kartu perdana, voucer, dan token listrik mulai Senin (1/2).

1,1 Juta Nelayan Telah Terlindungi Asuransi
Indonesia
1,1 Juta Nelayan Telah Terlindungi Asuransi

Masa pertanggungan BPAN ini berlaku selama satu tahun, setelah itu nelayan kita dorong tetap berasuransi dengan asuransi nelayan mandiri.

 Ogah Kasasi, Kejaksaan Agung Disebut Takut Jika Pinangki Buka-Bukaan
Indonesia
Ogah Kasasi, Kejaksaan Agung Disebut Takut Jika Pinangki Buka-Bukaan

Vonis majelis hakim dalam sidang banding jaksa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dipangkas dari 10 tahun menjadi empat tahun

Ini Kabar Terbaru Kasus Penembakan Laskar FPI
Indonesia
Ini Kabar Terbaru Kasus Penembakan Laskar FPI

Bareskrim Polri kembali melimpahkan berkas kasus dugaan penembakan Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek ke pihak Kejaksaan Agung.

Selesai Diperiksa, Abu Janda Bawa Pulang Lagi Tas Berisi Pakaian
Indonesia