Geruduk Balaikota, KIARA Nilai Anies Berniat Legalkan 13 Proyek Reklamasi Aktivis KIARA aksi tolak reklamasi. (Foto: Asropih).

MerahPutih.com - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menggeruduk kantor Gubernur Anies Baswedan di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Juli 2020. Kedatangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ini, mendesak Anies mencabut izin reklamasi Ancol.

Sebelumnya, Anies mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas 35 Hektar (Ha) dan Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 Ha.

Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati mempertanyakan Anies yang mengeluarkan Kepgub Nomor 237 Tahun 2020, yang keluar pada akhir Februari 2020.

Baca Juga:
Kampung Jokowi Zona Hitam COVID-19, Ganjar: Mungkin Itu Bajumu

Selain itu, para pegiat lingkungan ini, mengkritik ketidakerbukaan Anies terkait keputusan, karena baru dipublikasikan dan akses masyarakat luas pada aturan in baru diketahui Juni 2020.

"Kenapa Anies tidak melakukan mempublikasinya pada tanggal 24 Februari 2020? Apa yang dia sembunyikan dari masyarakat?" ungkap.

Tak hanya itu, menurut Susan, Kepgub itu memiliki kecacatan fatal karena tidak mendasarkan pada UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Lebih jauh, kata Susan, dengan tidak dirujuknya UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kepgub ini, akan memberikan kewenangan kepada Gubernur DKI untuk terus mengeluarkan diskresi.

Gubernur Anies Baswedan
Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Antara)

"Ini sangat berbahaya. Diskresi itu bisa dikeluarkan ketika terjadi kekosongan hukum," jelasnya.

Dalam catatan KIARA dari berbagai kajian, reklamasi Ancol memiliki kecacatan serius dan akan berdampak sangat buruk. Paling tidak, dari sisi lingkungan pengerukan lumpur di sungai-sungai Jakarta akan membahayakan perairan Teluk Jakarta, karena hanya memindahkan pencemaran berat dari sungai ke Teluk Jakarta.

Ia menilai, pemberian izin kepada Ancol dan Dufan, bisa menjadi indikasi kuat adanya niatan yang sangat kuat dari Gubernur Anies, untuk memberikan kembali izin kepada 13 reklamasi yang sudah dicabut.

"Izin yang diberikan pada ancol yang merupakan Pulau K merupakan indikasi kuat akan diberikannya kembali izin kepada pulau-pulau lain yang telah dicabut izinnya," katanya. (Asp).

Baca Juga:

3.229 Pekerja Yang Datang Dari Luar Negeri Masih Dikarantina

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Diminta Nyatakan 'Negara Darurat Corona'
Indonesia
Jokowi Diminta Nyatakan 'Negara Darurat Corona'

Politikus Demokrat itu mengajak semua pihak untuk mendukung Presiden Jokowi

Ini Kata Puti Hingga Whisnu Dalam Konsolidasi Pemenangan Eri-Armudji
Indonesia
Ini Kata Puti Hingga Whisnu Dalam Konsolidasi Pemenangan Eri-Armudji

"Luar biasa militansi yang ditampilkan semuanya. Mbak Puti, Mas Bambang DH, hingga Mas Whisnu," kata Hasto

Dinkes DKI Minta Mendikbud Masukkan Gerakan Cuci Tangan ke Ekstrakurikuler
Indonesia
Dinkes DKI Minta Mendikbud Masukkan Gerakan Cuci Tangan ke Ekstrakurikuler

Bebiasaan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir saat ini wajib dilakukan guna menurunkan risiko penularan COVID-19 dan penyakit lainnya.

 Antisipasi Wabah Corona, Pemkab Indramayu Bentuk Crisis Center Covid-19
Indonesia
Antisipasi Wabah Corona, Pemkab Indramayu Bentuk Crisis Center Covid-19

"Saya minta ada deteksi dan antisipasi terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan COVID-19," katanya.

Pemerintah Tegaskan Data Sebaran Virus Corona Tak Akan Dibuka ke Publik
Indonesia
Pemerintah Tegaskan Data Sebaran Virus Corona Tak Akan Dibuka ke Publik

Status yang disematkan WHO harus diartikan bahwa penyakit ini dapat menyerang siapa saja

Ma'ruf Amin Tak Masalah Bertemu Rizieq Shihab
Indonesia
Ma'ruf Amin Tak Masalah Bertemu Rizieq Shihab

Telah ada ormas Islam yang sudah menawarkan diri untuk menyelenggarakan pertemuan tersebut

Polemik Revitalisasi TIM, Pemprov DKI Bongkar Bangunan yang Sudah Tak Layak
Indonesia
Polemik Revitalisasi TIM, Pemprov DKI Bongkar Bangunan yang Sudah Tak Layak

DPR meminta Pemprov DKI untuk menghentikan sementaran revitalisasi itu.

Brigjen Prasetijo Divonis 3 Tahun, Kapolri: Melanggar Hukum Kami Sikat
Indonesia
Brigjen Prasetijo Divonis 3 Tahun, Kapolri: Melanggar Hukum Kami Sikat

"Anggota yang berprestasi tentu akan mendapatkan penghargaan. Mereka yang melanggar hukum tak ragu kami sikat secara aturan hukum," ucap Idham.

Alasan Dirut MRT Rencanakan Buka Rute Fatmawati-TMII
Indonesia
Pinkan Mambo Diperiksa Polda Jatim Terkait Investasi Bodong MeMiles
Indonesia
Pinkan Mambo Diperiksa Polda Jatim Terkait Investasi Bodong MeMiles

"Pemeriksaan masih berjalan, dia pernah mengisi acara," ujar Kepala Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Suryono