Geruduk Balai Gubernur, Presidium Rakyat Nusantara Desak Anies Buka Draft KUA-PPAS Sekelompok warga yang tergabung dalam Presidium Rakyat Nusantara demo di Balai Kota Jakarta (MP/Asropih)

MerahPutih.Com - Sejumlah sekelompok warga yang mengatasnamakan Presidium Rakyat Nusantara menggeruduk kantor Gubernur DKI di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

Kedatangan mereka untuk mendesak Gubernur Anies Baswedan mempublikasikan draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Buka Suara Terkait Anggaran Siluman di KUA PPAS

"Presidium Rakyat Nusantara mendesak-agar Gubernur Anies Baswedan segera mempublikasikan KUA-PPAS APBD DKI 2020," kata orator aksi, Siska di depan halaman Balai Kota, Jumat (8/11).

Laman apbd dki jakarta tak bisa diakses publik
Halaman muka apbd.jakarta.go.id (apbd.jakarta.go.id)

Siska menduga keputusan Gubernur Anies tak mengunggah dokumen KUA-PPAS berpotensi adanya praktek korupsi dalam APBD 2020.

Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat untuk terus mengawasi dan mengawal anggaran-anggaran yang janggal di dalam KUA-PPAS sebagai dasar APBD 2020.

"Kami duga denga tertutupnya akses informasi maka potensi manipulasi anggaran yang berujung korupsi sangat besar. Tentu saja ini sangat merugikan warga Jakarta yang hingga hari ini masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan," jelas dia.

Siska menuturkan, permintaan itu dilancarkan berdasarkan temuan beberapa mata anggaran yang dirasa tak masuk akal seperti pembelian lem Aibon untuk sckolah-sekolah senilai Rp 82 miliar.

Kemudian alat tulis kantor seperti bolpoin yang dianggarkan sebesar Rp 123,8 miliar.

"Lalu mata anggaran lain yang tak kalah fantastis adalah computer senilai Rp 121,2 miliar dan software antivirus sebesar Rp 12,9 miliar. Lalu biaya untuk influencer dianggarkan senilai Rp 5 miliar," tutupnya.

Baca Juga:

Redam Polemik, NasDem Minta Anies Buka Anggaran KUA-PPAS

Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Saefullah mengatakan draf KUA-PPAS bakal dibuka untuk publik bila eksekutif dan legislatif sudah merampungkan pembahasan.

"Ntar belum waktunya. Waktunya itu adalah ketika KUA-PPAS disepakati," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta. (Asp)

Baca Juga:

Anak Buah Tito tak Berani Asal Tegur Anies Lalai Susun KUA-PPAS 2020

Kredit : asropih


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH