Gerindra Yakin Kasus Penculikan Aktivis 98 Tak Akan Gerus Elektabilitas Prabowo Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa (Foto: MP/Gomes)

MerahPutih.Com - Kasus penculikan aktivis 98 yang kerap menghantui Prabowo Subianto setiap kali Pemilu tampaknya tak akan berdampak banyak pada elektabilitasnya. Bahkan Ketua DPP Partai Gerindra Desmod J Mahesa yakin, kasus penculikan aktivis sudah tidak relevan dan mempengaruhi keterpilihan Prabowo.

Desmond J Mahesa yang juga mantan aktivis mahasiswa 98 itu menilai kasus penculikan aktivis tidak akan menggerus suara Prabowo pada Pilpres 2019.

"Kami tidak khawatir dan tidak merasa suara Prabowo tergerus karena pada dasarnya di Pilpres 2019 lebih siap daripada dulu," kata Desmond saat ditemui di acara peringatan 35 tahun Malari, di Cikini, Jakarta, Selasa (15/1).

Dia mengatakan Prabowo siap membuka kasus penculikan tahun 1998 namun yang jadi persoalannya adalah apakah pemerintah saat ini bisa menjalankan proses penegakan hukumnya atau tidak.

Karena menurut Desmod, kalau kasus tersebut dibuka, maka berdampak pada ketegasan Presiden Jokowi karena yang diduga terlibat adalah orang-orang yang ada di lingkaran Jokowi.

Prabowo-Sandi
Prabowo Subianto didampingi Sandiaga Uno menyampaikan pidato kebangsaan bertajuk 'Indonesia Menang' di Jakarta (MP/Ponco Sulaksono)

"Dalam kasus 1998 sebenarnya posisi Prabowo diuntungkan. Ingat dahulu ketika debat Pilpres 2014, JK mengungkit kasus penculikan lalu Prabowo cuma bilang apakah kita harus bongkar-bongkar disini dan beliau siap bongkar, setelah itu JK tidak lanjutkan pertanyaannya," ujarnya.

Desmond yang merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menilai kalau ada pihak di lingkaran Jokowi mengungkit kembali kasus 98, lalu bagaimana penyelesaian kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib yang dijanjikan kepada Suciwati, istri Munir ketika Komisi Informasi Pusat membuka dokumen kasus tersebut.

Sebagaimana dilansir Antara, KIP menyatakan bahwa pemerintah diminta segera mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir.

"Namun usai putusan KIP itu, pemerintah justru mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta," katanya PTUN Jakarta pada akhirnya mengabulkan permohonan keberatan tersebut terhadap putusan KIP terkait publikasi dokumen hasil penyelidikan TPF kasus kematian Munir.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Tersandung Nyanyian Neneng Hasanah di Suap Meikarta, Ini Klarifikasi Mendagri Tjahjo



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH