Gerindra Yakin Anak-Anak dan Perempuan WNI Eks ISIS Bisa Diluruskan Ratusan eks WNI yang menjadi simpatisan ISIS kini masih terkatung-katung di Suriah (ANTARA FOTO/REUTERS/Rodi Said)

Merahputih.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta pemerintah mempertimbangkan pemulangan anak-anak dan perempuan WNI eks ISIS.

"Saya kira, perlu dipertimbangkan anak dan perempuan yang jumlahnya cukup banyak," ujar Muzani kepada wartawan, Minggu (16/2).

Baca Juga:

ICJR: Pemerintah Tidak Bisa Menggeneralisir Eks WNI Kombatan ISIS

Muzani meminta pemerintah menanamkan kembali ideologi Pancasila terhadap mereka. Ia yakin anak-anak dan perempuan eks ISIS dapat setia Pancasila dan Indonesia.

"Bisa kita luruskan, yang pada akhirnya mereka memiliki kesadaran baru tentang bernegara, bermasyarakat, dan ber-Pancasila," katanya.

Poster penolakan pemulangan anggota ISIS asal Indonesia, yang anggota Barisan Relawan Bhinneka Jaya, di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (10-2-2020). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Poster penolakan pemulangan anggota ISIS asal Indonesia, yang anggota Barisan Relawan Bhinneka Jaya, di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (10-2-2020). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Wakil Ketua MPR itu mengatakan pemerintah harus memperhatikan anak-anak dan perempuan eks ISIS tersebut dinilai tidaklah berdosa.

"Toh mereka sesuatu yang tidak berdosa, mereka harus kita bina masa depannya, dan negara harus membina ideologinya supaya paham yang bertentangan dengan negara, dengan pancasila itu," jelas Ahmad Muzani.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta tak Tempatkan WNI Eks Kombatan ISIS dalam Posisi Sama

Menurut dia, jika memang dipulangkan pemerintah diminta menanamkan kembali ideologi Pancasila terhadap mereka. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda dan Polres Harus Seragam Saat Terima Perkara UU ITE
Indonesia
Polda dan Polres Harus Seragam Saat Terima Perkara UU ITE

Kapolri sudah memerintahkan pembentukan virtual police, yang nantinya, menegur orang yang diduga pelanggar UU ITE dan menjelaskan potensi pelanggaran pasal di UU ITE sebelum memproses terduga pelanggar.

 Jadwal Pelantikan Riza Patria Belum Keluar, DPRD: Itu 'Gawenya' Kemendagri
Indonesia
Jadwal Pelantikan Riza Patria Belum Keluar, DPRD: Itu 'Gawenya' Kemendagri

Pengiriman SK Riza Patria ke Kemendargi sudah dilakukan sejak Kamis (9/4) lalu

Bersyukur karena Warga Bisa Beli Masker Ratusan Ribu, Anies Dinilai Asal Ngomong
Indonesia
Bersyukur karena Warga Bisa Beli Masker Ratusan Ribu, Anies Dinilai Asal Ngomong

Anies tak pantas mengucapkan hal seperti itu mengingat harga masker sekarang yang terlampau mahal dan warga mau tak mau harus membelinya dengan alasan kesehatan.

Kapolda Metro Jawab Kabar Adanya Hercules Cs di Kelompok yang Diserang John Kei
Indonesia
Kapolda Metro Jawab Kabar Adanya Hercules Cs di Kelompok yang Diserang John Kei

Dari dua kejadian itu, polisi mengamankan 25 orang termasuk John Kei

Sakti Wahyu Trenggono Janji Kerja Keras Tanpa Retorika
Indonesia
Sakti Wahyu Trenggono Janji Kerja Keras Tanpa Retorika

Sakti Wahyu Trenggono mengaku siap menjalankan amanah sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang dipercayakan Presiden Joko Widodo.

DPR Bakal Cecar Dirut PLN soal Kenaikan Tarif Listrik
Indonesia
DPR Bakal Cecar Dirut PLN soal Kenaikan Tarif Listrik

Ratna mengakui, bahwa sebenarnya keluhan terkait kenaikan tagihan listrik ini telah bergulir sejak bulan April.

Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi Terus Meningkat Sepekan Terakhir
Indonesia
Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi Terus Meningkat Sepekan Terakhir

BPPTKG menyebutkan aktivitas Gunung Merapi mengalami peningkatan berdasarkan hasil pemantauan selama sepekan.

Salah Satu Oknum TNI Perusak Mapolsek Ciracas Siap Disidang Militer
Indonesia
Salah Satu Oknum TNI Perusak Mapolsek Ciracas Siap Disidang Militer

Penyidik telah mendapatkan sejumlah bukti tambahan

Kabareskrim Pastikan Bakal Hukum Penyidik yang Salah Gunakan UU ITE
Indonesia
Kabareskrim Pastikan Bakal Hukum Penyidik yang Salah Gunakan UU ITE

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpesan kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto agar penegakan hukum terkait UU ITE tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah.