Gerindra Tampik Anies dan Riza Berbeda Pendapat Tetapkan UMP DKI Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)

Merahputih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, M Taufik menampik perbedaan pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI pada tahun 2021.

"Enggak lah (perbedaan pendapat kenaikan UMP DKI) yang dimaksud enggak naik itu kan yang ininya drop. Saya kira menurut saya bagus tuh begitu tuh karena kalau enggak, enggak adil," ucap Taufik di Jakarta, Rabu (4/11).

Baca Juga

PJJA Sebut Perluasan Ancol Bukan Reklamasi

Langkah yang diambil Anies untuk tidak menaikan UMP semua sektor merupakan keputusan yang tepat, karena ada perusahaan yang terdampat saat pandemi COVID-19. Bila sektor usaha yang terdampak tetap menerapkan kenaikan UMP ditakutkan akan terjadi PHK massal.

"Iya dong orang punya untung besar masa enggak naikkin karyawannya gimana," papar dia.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (MP/Asropih)

Menurutnya, tidak sulit membedakan perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 atau tidak. "Enggak dong gampang itu," tutur politikus Gerindra ini.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menetapkan kenaikan UMP tahun 2021 sebesar Rp4.416.186,548 atau 3,27 persen dari UMP tahun 2020.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan, kenaikan UMP ini hanya berlaku bagi perusahaan yang tidak terkena dampak pandemi COVID-19.

Baca Juga

PJAA: Perluasan Ancol Agar Warga Jakarta tak ke Luar Negeri

Sedangkan bagi kegiatan usaha yang terkena wabah corona, tidak mengalami kenaikan UMP atau sama dengan UMP 2020 sebesar Rp4.276.349.

"Kebijakan yang diambil adalah kebijakan asimetris di mana UMP tahub 2021 ditetapkan sebesar Rp4.416.186,548 ini UMP 2021," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (2/11).

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria pernah mengungkapkan bila pihaknya akan mengikuti arahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk tidak menaikan UMP 2021 dan tetap mengikuti UMP 2020. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menag Pastikan Semua Calon Haji Jalani Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Menag Pastikan Semua Calon Haji Jalani Vaksinasi COVID-19

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan semua calon haji akan menjalani suntikan vaksin COVID-19.

Polisi Periksa Ahli IT soal Kasus Video Syur Mirip Artis
Indonesia
Polisi Periksa Ahli IT soal Kasus Video Syur Mirip Artis

Sebab, ada beberapa akun sosial media yang tengah diselidiki oleh Penyidik dalam kasus ini.

Berikut Temuan Terakhir Komnas HAM Terkait Tewasnya 6 Laskar FPI
Indonesia
Berikut Temuan Terakhir Komnas HAM Terkait Tewasnya 6 Laskar FPI

Tim pemantauan dan penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan tujuh butir proyektil dan empat butir selongsong dari TKP penembakan enam laskar FPI.

Pasien COVID-19 Masih Bertambah Sampai 800 Orang
Indonesia
Pasien COVID-19 Masih Bertambah Sampai 800 Orang

Total sebanyak 196.040 orang telah menjalani rapid test, dengan persentase positif COVID-19 sebesar 4 persen, dengan rincian 7.080 orang dinyatakan reaktif COVID-19 dan 188.950 orang dinyatakan non-reaktif.

E-Rekap Pilkada Serentak Ringankan Beban Panitia Pemilihan
Indonesia
E-Rekap Pilkada Serentak Ringankan Beban Panitia Pemilihan

Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada efektif diyakini bisa mencegah manipulasi perolehan suara peserta pilkada.

Pemprov DKI Wajibkan Anak Ikut PAUD Satu Tahun
Indonesia
Pemprov DKI Wajibkan Anak Ikut PAUD Satu Tahun

Disdik akan mewajibkan anak menempuh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama satu tahun.

KPU Solo: DPS Pilwakot 419.287 Orang, Pemilih Pemula Tembus 9.300 Orang
Indonesia
KPU Solo: DPS Pilwakot 419.287 Orang, Pemilih Pemula Tembus 9.300 Orang

Jumlah DPS tersebut terdiri dari 203.465 orang laki-laki dan 215.822 orang perempuan.

Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara
Indonesia
Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta agar menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider empat bulan kurungan terhadap Ardian Iskandar Maddanatja.

Saksi Ungkap Nurhadi Bertemu 3 Hakim Agung di Rumah Simprug
Indonesia
Saksi Ungkap Nurhadi Bertemu 3 Hakim Agung di Rumah Simprug

Jumadi mengaku tidak mengetahui isi pertemuan tersebut

Pesan Khusus 'Tahanan KPK' di TPS 037 untuk Gibran Jokowi dan Bagyo
Indonesia
Pesan Khusus 'Tahanan KPK' di TPS 037 untuk Gibran Jokowi dan Bagyo

Hari pencoblosan Pilkada Serentak 2020 bertepatan dengan Hari Antikorupsi se-Dunia 9 Desember.