Gerindra Sebut Keputusan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen Perlu Diapresiasi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Kebijakan Gubernur Anies Baswedan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen mendapat dukungan dari Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta.

Gerindra menilai, kebijakan tersebut sudah tepat karena saat ini ekonomi mulai bertumbuh.

Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik mengatakan, keputusan Anies merevisi UMP DKI pada 2022 itu merupakan salah satu upaya untuk memberikan keadilan kepada para buruh di ibu kota.

Baca Juga:

Wagub DKI Klaim Pengusaha Tidak Keberatan UMP Naik 5 Persen

"Sekarang kan ekonomi sudah mulai membaik gitu ya, dan saya kira kalau kita mau itu, menurut saya harus apresiasi lah langkah ini," kata Taufik yang juga Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI itu saat dikonfirmasi, Selasa (21/12).

Taufik melanjutkan, Anies diyakini telah melakukan sejumlah kajian sebelum memutuskan untuk menaikan UMP 2022 dan melakukan diskusi dengan seluruh pihak terkait.

"Enggak mungkin lah pemerintah DKI melakukan atau menetapkan sesuatu tanpa dasar, tanpa berdasarkan kajian lengkap," terangnya.

Lanjut Taufik, kajian yang telah dilakukan Pemprov adalah dengan melibatkan sejumlah aspek, yakni para pengusaha dan juga pekerja agar tercipta keadilan untuk seluruh pihak.

"Karena itu konsep keadilan terhadap pekerja dan pengusaha, itulah tertuang dalam keputusan itu," pungkas dia.

Baca Juga:

Anies Naikkan UMP DKI Rp 225.667, Apindo: Sangat Aneh Pak Gubernur

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP 2022 Jakarta menjadi 5,1 persen dengan total gaji tahun depan Rp 4.641.854.

Sebelumnya, Anies mengumumkan UMP DKI naik cuma 1,09 persen atau senilai Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935.

Keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta.

Kenaikan 5,1 persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," ujar Anies dalam keterangannya, Sabtu (18/12). (Asp)

Baca Juga:

Bela Anies, Pimpinan DPD Sebut UMP DKI Adil dan Proporsional

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPRD Minta Anak Buah Anies Perbaiki Sejumlah TPU di Jakarta
Indonesia
DPRD Minta Anak Buah Anies Perbaiki Sejumlah TPU di Jakarta

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Nova Harivan Paloh mengungkapkan, TPU yang perlu mendapat sentuhan peningkatan sarana dan prasarana yakni TPU Menteng Pulo Jakarta Selatan dan TPU Kober Jatinegara Jakarta Timur.

Pakar Gunung Api ITB Jelaskan Tiga Sebab Erupsi Gunung Semeru
Indonesia
Pakar Gunung Api ITB Jelaskan Tiga Sebab Erupsi Gunung Semeru

Meskipun isi dapur magmanya sedikit yang bisa dilihat dari aktivitas kegempaan, Semeru tetap bisa erupsi

Naikkan Harga BBM, Pemerintah Dinilai Abaikan Psikologis Rakyat
Indonesia
Naikkan Harga BBM, Pemerintah Dinilai Abaikan Psikologis Rakyat

"Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mengabaikan psikologis rakyat yang saat ini sedang tertatih untuk pulih dan bangkit dari hantaman pandemi," kata anggota DPD RI Fahira Idris

Anies Banggakan Transportasi Umum di Jakarta dalam Forum Internasional
Indonesia
Anies Banggakan Transportasi Umum di Jakarta dalam Forum Internasional

Capaian transportasi umum di Jakarta dipamerkan Gubernur Anies Baswedan dalam forum diskusi internasional bertajuk Transforming Transportation Conference: Climate-Centered Mobility for A Sustainable Recovery, Kamis (17/2).

Naskah Akademi Publisher Rights Karya Jurnalistik Tengah Disusun Unpad
Indonesia
Naskah Akademi Publisher Rights Karya Jurnalistik Tengah Disusun Unpad

Proses selanjutnya akan bergantung pada keputusan jenis regulasi yang dipilih. Jika dalam bentuk UU, baik UU baru maupun revisi terhadap berbagai UU, maka pemerintah harus berkoordinasi dengan DPR.

Gempa Magnitudo 5,5 Guncang Sukabumi, Terasa Sampai Bandung
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,5 Guncang Sukabumi, Terasa Sampai Bandung

BMKG menegaskan, gempa tidak berpotensi tsunami dan menyarankan hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

PKS Ingatkan Revisi UU PPP Jangan Sekadar Jadi Stempel UU Cipta Kerja
Indonesia
PKS Ingatkan Revisi UU PPP Jangan Sekadar Jadi Stempel UU Cipta Kerja

PKS meminta pembahasan revisi kedua atas Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dilakukan secara hati-hati.

Jokowi Beri Instruksi pada Relawan Soal Dukungan di 2024
Indonesia
Jokowi Beri Instruksi pada Relawan Soal Dukungan di 2024

Presiden Joko Widodo meminta agar para relawan yang telah setia mendukungnya selama dua periode pemerintahan tidak buru-buru menentukan dukungan kepada salah satu tokoh tertentu pada pemilihan presiden 2024.

Percepat Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Integrasikan Data
Indonesia
Percepat Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Integrasikan Data

Pemerintah sedang mempersiapkan pengintegrasian data kemiskinan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Pergerakan Tanah tidak Ganggu Perjalanan KA Pangrango
Indonesia
Pergerakan Tanah tidak Ganggu Perjalanan KA Pangrango

"Menanggapi informasi terjadinya pergerakan tanah di KM 6+6/7 petak jalan Stasiun Batutulis-Stasiun Maseng, KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan bahwa perjalanan KA Pangrango berjalan normal sesuai jadwal," Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa