Gerindra Sebut Hak Interpelasi Formula E Digulirkan PSI dan PDIP Cuma Nafsu Politik Wakil ketua dan 7 fraksi DPRD DKI Jakarta menolak hadir dalam rapat paripurna interpelasi Formula E. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menilai, langkah PSI dan PDI Perjuangan menggulirkan hak interpelasi Formula E disinyalir bermuatan politik, bukan murni meminta penjelasan Gubernur Anies Baswedan perihal ajang mobil balap bertenaga energi listrik tersebut.

"Bisa dilihat interpelasi ini adalah nafsu politik, bukan terkait hanya sekadar hak bertanya," ucap Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/9).

Rani pun menilai, rapat Badan Musyawarah (Bamus) DKI yang menyelipkan agenda penetapan jadwal interpelasi Formula E pada Selasa (28/9) besok, menyalahi tata tertib (tatib) DPRD. Pasalnya, agenda pembahasan Formula E tidak ada dalam undangan Bamus DPRD DKI.

Baca Juga:

Ketua DPRD: Mekanisme Penjadwalan Paripurna Interpelasi Formula E Tak Ilegal

Terlebih, kata dia, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengetuk palu jadwal interpelasi, tidak ada undangan yang menyertakan tanda tangan dari empat Wakil Ketua DPRD DKI.

Berdasarkan peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib), pada pasal 80 ayat 3 Tatib DPRD DKI tertera dengan jelas bahwa surat atau undangan keluar wajib ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta dan setidaknya mendapat paraf dua Wakil Ketua DPRD DKI.

Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)
Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)

Atas menyalahi aturan tatib DPRD itu, lanjut Rani, 7 Fraksi DPRD yakni (Gerindra, Golkar, Nasdem, PPP-PKB, PAN, PKS dan Demokrat) berencana melaporkan pimpinan ke Badan Kehormatan (BK).

"Jadi hari ini bisa dibilang, jika besok itu paripurna ilegal untuk melaporkan ini ke BK (Badan Kehormatan DPRD)," paparnya.

Baca Juga:

Sebut Penetapan Rapur Interpelasi Formula E Ilegal, Wakil Ketua dan 7 Fraksi Tolak Hadir

Rani menerangkan, jika sejak awal 7 Fraksi DPRD tersebut tidak pernah menjegal atau menghalangi PSI dan PDI Perjuangan menggunakan hak Interpelasi Formula E.

Tapi kata Rani, semua proses harus sesuai aturan dan tidak menabrak mekanisme.

"Tapi minimal perlu ada mekanisme yang baik dan mekanisme sesuai aturan," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Gerindra DKI Sebut Pembahasan Interpelasi Anies di Bamus Ilegal

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tarif Pemeriksaan GeNose C19 Naik Jadi Rp30 ribu
Indonesia
Tarif Pemeriksaan GeNose C19 Naik Jadi Rp30 ribu

Mulai 20 Maret 2021 pula KAI menambah 9 stasiun yang menyediakan layanan pemeriksaan GeNose

Ketua KPK Sebut Jabar 'Juara' Korupsi, Sumbang Kasus Paling Banyak
Indonesia
Ketua KPK Sebut Jabar 'Juara' Korupsi, Sumbang Kasus Paling Banyak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Barat jadi provinsi terbanyak penyumbang kasus korupsi. Hal tersebut sesuai dengan data korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2004 hingga 2020.

Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Fokus Sediakan Sembako
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Fokus Sediakan Sembako

Peningkatan juga merata di hampir seluruh komponen pembentuk indeks PMI manufaktur

KPK Terima Audiensi Menparekraf Sandiaga, Ini yang Dibahas
Indonesia
KPK Terima Audiensi Menparekraf Sandiaga, Ini yang Dibahas

KPK menerima audiensi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno beserta jajaran terkait rencana kerja sama pengelolaan anggaran.

Simulasi Pelarangan Mudik, Kakorlantas Langsung Minta Pemudik Diputar Balik
Indonesia
Simulasi Pelarangan Mudik, Kakorlantas Langsung Minta Pemudik Diputar Balik

Kakorlantas Polri Irjen Istiono meninjau skema penyekatan larangan mudik di GT Palimanan Tol Cipali yang merupakan wilayah Polresta Cirebon.

LPSK Siap Lindungi Saksi dan Korban Baku Tembak Polisi-FPI
Indonesia
LPSK Siap Lindungi Saksi dan Korban Baku Tembak Polisi-FPI

Proses hukum yang profesional dan akuntabel, hendaknya dikedepankan

Kota Bandung Masuki Zona Kritis COVID-19
Indonesia
Kota Bandung Masuki Zona Kritis COVID-19

Saat ini BOR sudah mencapai 89.71 persen. Angka yang sudah kritis dan melebihi standar aman World Health Organization (WHO).

Vaksinasi COVID-19 Anak di bawah 12 Tahun, Pemkot Yogya Tunggu Arahan Teknis Pusat
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Anak di bawah 12 Tahun, Pemkot Yogya Tunggu Arahan Teknis Pusat

Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, pada 1 November 2021, kasus COVID-19 pada anak mencapai 13 persen dari total kasus secara nasional.

Warga Surabaya Ditangkap Densus 88 Bersama Anak Usia 1 Tahun
Indonesia
Warga Surabaya Ditangkap Densus 88 Bersama Anak Usia 1 Tahun

"Saat penggeledahan ada banyak barang yang dibawa. Termasuk handphone, laptop, kotak amal dan pisau," lanjut Askar.

Kunjungan ke Penjara Ditiadakan Saat Lebaran
Indonesia
Kunjungan ke Penjara Ditiadakan Saat Lebaran

Kemenkumham Sumbar menyediakan alternatif layanan bagi keluarga yaitu "video call". Layanan itu memungkinkan bagi keluarga serta kerabat untuk berkomunikasi dengan warga binaan tanpa kontak langsung.