Gerindra Sebut Hak Interpelasi Formula E Digulirkan PSI dan PDIP Cuma Nafsu Politik Wakil ketua dan 7 fraksi DPRD DKI Jakarta menolak hadir dalam rapat paripurna interpelasi Formula E. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menilai, langkah PSI dan PDI Perjuangan menggulirkan hak interpelasi Formula E disinyalir bermuatan politik, bukan murni meminta penjelasan Gubernur Anies Baswedan perihal ajang mobil balap bertenaga energi listrik tersebut.

"Bisa dilihat interpelasi ini adalah nafsu politik, bukan terkait hanya sekadar hak bertanya," ucap Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/9).

Rani pun menilai, rapat Badan Musyawarah (Bamus) DKI yang menyelipkan agenda penetapan jadwal interpelasi Formula E pada Selasa (28/9) besok, menyalahi tata tertib (tatib) DPRD. Pasalnya, agenda pembahasan Formula E tidak ada dalam undangan Bamus DPRD DKI.

Baca Juga:

Ketua DPRD: Mekanisme Penjadwalan Paripurna Interpelasi Formula E Tak Ilegal

Terlebih, kata dia, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengetuk palu jadwal interpelasi, tidak ada undangan yang menyertakan tanda tangan dari empat Wakil Ketua DPRD DKI.

Berdasarkan peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib), pada pasal 80 ayat 3 Tatib DPRD DKI tertera dengan jelas bahwa surat atau undangan keluar wajib ditandatangani Ketua DPRD DKI Jakarta dan setidaknya mendapat paraf dua Wakil Ketua DPRD DKI.

Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)
Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)

Atas menyalahi aturan tatib DPRD itu, lanjut Rani, 7 Fraksi DPRD yakni (Gerindra, Golkar, Nasdem, PPP-PKB, PAN, PKS dan Demokrat) berencana melaporkan pimpinan ke Badan Kehormatan (BK).

"Jadi hari ini bisa dibilang, jika besok itu paripurna ilegal untuk melaporkan ini ke BK (Badan Kehormatan DPRD)," paparnya.

Baca Juga:

Sebut Penetapan Rapur Interpelasi Formula E Ilegal, Wakil Ketua dan 7 Fraksi Tolak Hadir

Rani menerangkan, jika sejak awal 7 Fraksi DPRD tersebut tidak pernah menjegal atau menghalangi PSI dan PDI Perjuangan menggunakan hak Interpelasi Formula E.

Tapi kata Rani, semua proses harus sesuai aturan dan tidak menabrak mekanisme.

"Tapi minimal perlu ada mekanisme yang baik dan mekanisme sesuai aturan," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Gerindra DKI Sebut Pembahasan Interpelasi Anies di Bamus Ilegal

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan Komisi III Minta Kapolri Jelaskan Peristiwa di Magelang
Indonesia
Pimpinan Komisi III Minta Kapolri Jelaskan Peristiwa di Magelang

Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J diduga berawal dari peristiwa di Magelang.

Polri Perkirakan 80 Juta Orang Mudik, 47 Persen Pakai Transportasi Darat
Indonesia
Polri Perkirakan 80 Juta Orang Mudik, 47 Persen Pakai Transportasi Darat

Dari jumlah tersebut, lanjut Firman, 47 persen pemudik Lebaran 2022 akan menggunakan transportasi jalur darat.

Rekor Tertinggi dalam 2 Tahun, Kasus Baru COVID-19 Tiongkok Naik Dua Kali Lipat
Dunia
Rekor Tertinggi dalam 2 Tahun, Kasus Baru COVID-19 Tiongkok Naik Dua Kali Lipat

Jumlah kasus penularan lokal dengan gejala terkonfirmasi pada Senin mencapai 3.507 atau naik dari 1.337 kasus pada Minggu (13/3).

 7 ABK asal Indonesia Hilang, Kemenlu Desak Penyelidikan Mauritius
Indonesia
7 ABK asal Indonesia Hilang, Kemenlu Desak Penyelidikan Mauritius

Berdasarkan keterangan saksi mata, Kapal Wei Fa dan Kapal De Hai meninggalkan dermaga Mauritius pada 26 Februari 2021 sebelum dinyatakan hilang di laut.

PMK Masih Menyebar, Pemantauan Ternak Jelang Idul Adha Harus Diperketat
Indonesia
PMK Masih Menyebar, Pemantauan Ternak Jelang Idul Adha Harus Diperketat

Upaya tersebut, dilakukan untuk mengurangi risiko semua daerah peternak maupun penggemukan hewan ternaknya tercampur dengan hewan terkena PMK.

Warna Pelat Kendaraan Putih Mudahkan Terbaca Kamera Tilang Elektronik
Indonesia
Warna Pelat Kendaraan Putih Mudahkan Terbaca Kamera Tilang Elektronik

Polri memastikan perubahan warna latar pelat nomor kendaraan dari hitam ke putih mulai diterapkan pada bulan ini, Januari 2022.

Penundaan Pemilu Bakal Picu Turbulensi Politik
Indonesia
Penundaan Pemilu Bakal Picu Turbulensi Politik

Perubahan undang-undang dasar seperti itu harus melibatkan publik dan rakyat banyak.

Keluar dari Markas KPK, Maming Tidak Banyak Bercerita
Indonesia
Keluar dari Markas KPK, Maming Tidak Banyak Bercerita

Mengenakan kemeja biru, Maming keluar dari lobi markas KPK sekitar pukul 22.30 WIB.

Terminal Kalideres Dipadati Pemudik, Anies Baswedan Minta PO Siapkan Bus Bantuan
Indonesia
Terminal Kalideres Dipadati Pemudik, Anies Baswedan Minta PO Siapkan Bus Bantuan

Selain memberikan fasilitas yang nyaman, Anies juga meminta agar seluruh pihak menyiapkan bus bantuan.

KPK Panggil 7 Saksi Dalami Kasus TPPU Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Panggil 7 Saksi Dalami Kasus TPPU Rahmat Effendi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu memanggil sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE).