Gerindra 'Palak' La Nyalla Rp 40 M, Satgas Anti Politik Uang Diminta Turun Tangan La Nyalla saat mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur di kantor DPD Demokrat Jatim, Jalan Kertajaya, Surabaya, Senin (17/7). (MP/Budi Lentera)

MerahPutih.com - La Nyalla Mattaliti‎ memberikan pernyataan mengejutkan terkait alasan dirinya gagal maju di Pilkada Jawa Timur 2018. Pasalnya, dia mengaku dipalak hingga Rp 40 miliar oleh Partai Gerindra sebagai mahar politik kalau dia ingin maju di Jawa Timur.

Menyikapi hal itu, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus meminta Satgas Anti Politik Uang yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk berani merespons nyanyian La Nyalla‎ terkait dugaan pemalakan oleh Gerindra.

Mengingat, Satgas Anti Politik Uang dibentuk untuk melahirkan Kepala Daerah yang bersih dan bebas KKN serta menjunjung tinggi NKRI dan Pancasila.

Sebab, Petrus menilai peristiwa ini sudah masuk kualifikasi Tindak Pidana Politik Uang yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara oleh ketentuan pasal 73 ayat (3) jo ketentuan pasal 187 A s/d D UU Pilkada No. 10 Tahun 2016, Tentang Pilkada.

"Maka Satgas Anti Politik Uang harus segera lakukan upaya paksa terhadap La Nyalla Mattaliti dan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra guna mengungkap kebenaran materil," kata Petrus dalam siaran persnya yang diterima merahputih.com, Jumat (12/11).

Petrus menganggap, permintaan uang yang dilakukan oleh Gerindra seperti yang dilontarkan La Nyalla sebagai syarat dukungan untuk mendapatkan Rekomendasi atau SK DPP dari Gerindra dalam Pilkada 2018, harus dipandang sebagai sebuah informasi berharga untuk dijadikan dasar dimulainya sebuah penyelidikan dan penyidikan secara projustisia.

"Sesuai dengan KUHAP dan UU Pilkada serta menetapkan tersangkanya jika terbukti," tegas dia.

Oleh karena itu, dia menganggap La Nyalla merupakan sumber informasi sekaligus sumber fakta-fakta hukum dalam kasus ini.

Apalagi, mantan Ketua Umum PSSI mengklaim sudah memiliki alat bukti tentang permintaan uang dimaksud. Diantaranya rekaman pembicaraan permintaan uang melalui Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Supriyanto.

"Maka Satgas Anti Politik Uang Bareskrim Mabes Polri harus proaktif melakukan tindakan Kepolisian tanpa harus menunggu La Nyalla Mattaliti membuat Laporan Polisi," pungkasnya. (Pon)

Kredit : ponco


Zaimul Haq Elfan Habib

LAINNYA DARI MERAH PUTIH