Gerindra Minta Pemerintah Beri Bantuan ke Masyarakat Agar Dapur Tetap 'Ngebul' Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (Foto: Twitter/Gerindra)

Merahputih.com - Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah agar memberi bantuan kepada masyarakat terdampak PPKM darurat. Sebab, banyak masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hariannya.

Memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak sungguh menjadi penting. Alasannya, supaya ketaatan mereka kepada PPKM darurat ini tidak terganggu oleh ketidaktersediaan bahan pangan di keluarganya.

"Sehingga dapur tetap ngebul," ujar Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani dalam keterangannya, Sabtu (17/7).

Baca Juga:

KPK Ingatkan Penyaluran Bansos PPKM Darurat Harus Transparan dan Akuntabel

Menurutnya, mereka yang paling terdampak akibat kebijakan ini rata-rata adalah pedagang kaki lima, pedagang di pasar tradisional, warung-warung makan yang buka sampai malam, kedai-kedai kopi, buruh lepas, supir angkot, tukang ojek, pegawai kontrak atau honor dan UMKM serta sektor informal lainnya.

"Bantuan yang akan diberikan untuk mereka akan memberi arti besar bagi ketaatan mereka dalam mentaati PPKM darurat," jelas Muzani.

Memang ada perbedaan ketika pemerintah menerapkan kebijakan PSBB dahulu dengan PPKM darurat sekarang. Ketika PSBB, pemerintah menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat terdampak secara ekonomi.

Sehingga daya beli mereka tertopang, meskipun kesulitan ekonomi juga dirasakan. Namun dalam PPKM darurat ini, ada suasana yang berbeda karena kebutuhan keluarga yang mendesak di satu sisi dan upaya mencegah penyebaran COVID-19 di sisi lain.

"Pendekatan dan komunikasi juga kadang terjadi masalah di lapangan, inilah yang kemudian sering disalahpahami dari kebijakan PPKM darurat ini," beber Wakil Ketua MPR itu.

Penyaluran Bansos Tunai. (Foto: Antara)
Penyaluran Bansos Tunai. (Foto: Antara)

Bagi orang-orang yang bergantung dari penghasilan harian, kalau persoalannya pada pemenuhan kebutuhan keluarga, maka akan menjadi dilema. "Maka sekali lagi, bantuan yang didistribusikan untuk mereka menjadi hal yang perlu," imbuh Muzani.

Partai Gerindra akan terus membantu kerja-kerja pemerintah dalam menanggulangi pandemi corona ini. Termasuk kebijakan memperpanjang PPKM Darurat, karena hal itu adalah solusi atas masalah ini.

"Pandemi ini adalah musibah yang tentu tidak kita inginkan, maka kita perlu bersatu bersama-sama pemerintah memerangi COVID-19," tutup Muzani.

Baca Juga:

Selain Uang Tunai Rp 600 Ribu, Warga Terdampak PPKM Darurat Dapat Beras 10 Kg

Pemerintah telah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir Juli mendatang berdasarkan hasil rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Efendy pada Jumat (16/7). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Buru Pembuat Hoaks Jakarta Lockdown saat Imlek
Indonesia
Polri Buru Pembuat Hoaks Jakarta Lockdown saat Imlek

Polisi akan memburu pelaku pembuat pesan hoaks terkait Jakarta lockdown pada 12-15 Februari saat perayaan Hari Imlek 2021.

Wagub Riza Bandingkan Banjir Saat Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
Indonesia
Wagub Riza Bandingkan Banjir Saat Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Intensitas hujan lebat yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Kamis (18/2) kemarin hingga Jumat (19/2) menyebabkan 57 RT dari 30.470 RT di ibu kota terendam banjir.

Anggota DPR Minta RUU KUP Tidak Beri Dampak Negatif ke Masyarakat
Indonesia
Anggota DPR Minta RUU KUP Tidak Beri Dampak Negatif ke Masyarakat

"Tujuan untuk menuju sistem perpajakan yang sehat, adil dan berkesinambungan dapat tercapai dalam jangka menengah, namun tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan dunia usaha yang masih dalam situasi pandemi COVID-19," kata Anggota DPR RI Puteri Anetta.

Para Bekas Pentolan Hipmi di Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Para Bekas Pentolan Hipmi di Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Mardani mengungkapkan, Presiden Jokowi sudah melakukan hal yang tepat untuk memasukkan kader-kader terbaik Hipmi ke dalam jajaran menterinya.

KPU Gunung Kidul Pastikan Distribusi Logistik Pilkada Lancar
Indonesia
KPU Gunung Kidul Pastikan Distribusi Logistik Pilkada Lancar

KPU sudah menyelesaikan proses pelipatan dan sortir surat suara. Terdapat kekurangan 3.991 lembar surat suara.

Malam Ini Debat Kedua Pilkada Solo, Polisi Larang Pendukung Datang
Indonesia
Malam Ini Debat Kedua Pilkada Solo, Polisi Larang Pendukung Datang

Materi setiap segmen berbeda serta ada pertanyaan yang harus dijawab kedua paslon secara bergantian.

Hadapi Musim Hujan, Begini Mitigasi Pemprov DKI Atasi Banjir
Indonesia
Hadapi Musim Hujan, Begini Mitigasi Pemprov DKI Atasi Banjir

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sejumlah mitigasi bencana dalam menghadapi musim hujan yang intensitasnya semakin tinggi.

Black Box CVR Belum Ditemukan, Evakuasi Pesawat Sriwijaya Air Diperpanjang 3 Hari
Indonesia
Black Box CVR Belum Ditemukan, Evakuasi Pesawat Sriwijaya Air Diperpanjang 3 Hari

Pencarian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta kembali diperpanjang selama 3 hari ke depan.

Hampir 80 Akun Media Sosial di-'DM' Polisi
Indonesia
Hampir 80 Akun Media Sosial di-'DM' Polisi

Setelah pejabat setuju, maka virtual police akan mengirimkan peringatan kepada pemilik akun

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Bos Sarana Jaya
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Bos Sarana Jaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yorry Corneles Pinantoan.