Gerindra Minta Anies Kaji Ulang Pergub Kantong Plastik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Utara, Kamis (11/6/2020). (ANTARA/FAUZI LAMBOKA)

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik meminta Gubernur Anies untuk mengkaji ulang Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan.

Taufik menilai, larangan kantong keresek niatnya baik, tapi ada beberapa hal yang belum sesuai serta kurang konsisten. Tingkat implementasi masih belum banyak alternatif pengganti. Sehingga, perlu ada pengkajian ulang guna menyempurnakan pergub tersebut.

Baca Juga:

PKS Soroti Pemprov DKI Tak Punya Solusi Pengganti Kantong Plastik

Menurut Taufik, dalam setiap kebijakan, harus sensitifitas terhadap situasi ekonomi rakyat yang sangat tertekan di tengah-tengah pandemi COVID-19.

Selain itu, papar Taufik, banyak pedang yang mengeluhkan kebijakan Pemda DKI yang larang kantong plastik.

Pedagang memasukkan belanjaan ke dalam tas belanjaan di Pasar Tebet Barat, Jakarta, Senin (27/1/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Pedagang memasukkan belanjaan ke dalam tas belanjaan di Pasar Tebet Barat, Jakarta, Senin (27/1/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

"Jadi pengganti perlu juga sensitif terjangkau. Pasar-pasar sangat tertekan. Butuh kantong yang ramah lingkungan, sekaligus dapat memfasilitasi kegiatan perekonomian dan bukan membebani," ucap politikus Gerindra itu kepada wartawan, Rabu (12/8).

Lebih lanjut, alternatif yang bisa diambil Pemprov DKI pengganti kantong keresek harus bisa lebih ramah lingkungan lagi, bisa lebih terjangkau, dan lebih kuat lagi sesuai harapan.

Baca Juga:

IKAPPI Pertanyakan Anies yang Belum Temukan Solusi Pengganti Kantong Plastik

Kebijakan pelarangan kantong plastik sebaiknya diterapkan secara bertahap dan melalui road map yang jelas. Sampai semua alternatif pengganti kantong plastik siap.

"Dengan demikian perlu alternatif juga untuk mengakaji ulang Pergub 142 Tahun 2020 atau paling tidak sambil menunggu revisinya dilakukan moratorium terlebih dahulu, sehingga tidak menambah beban golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sebuah kebijakan haruslah bijak untuk seluruh warga DKI Jakarta," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Sanksi Pelarangan Kantong Plastik Tak Menyasar Pembeli

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
806 Pelajar Terlibat Kerusuhan Demo UU Ciptaker di Jakarta
Indonesia
806 Pelajar Terlibat Kerusuhan Demo UU Ciptaker di Jakarta

"Pelajar yang diamankan ada 806 orang," ucap Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Argo Yuwono

Masyarakat Jangan Takut Jenazah Terjangkit COVID-19, Aa Gym: Sudah Aman
Indonesia
Masyarakat Jangan Takut Jenazah Terjangkit COVID-19, Aa Gym: Sudah Aman

Penghormatan kepada jenazah sangat dianjurkan

Pemprov DKI Imbau Warga Tunda Resepsi Pernikahan Selama PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Imbau Warga Tunda Resepsi Pernikahan Selama PSBB

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2020 tentang PSBB transisi, penyelenggaraan resepsi pernikahan belum dapat dilaksanakan di masa pandemi COVID-19.

KPK Ikut Gelar Perkara Kasus Penghapusan Red Notice Kalau Diundang Bareskrim
Indonesia
KPK Ikut Gelar Perkara Kasus Penghapusan Red Notice Kalau Diundang Bareskrim

Gelar perkara kasus tersebut dijadwalkan akan dilakukan pekan depan

Selama PSBB, Aksi Vandalisme Turun 90 Persen di Jakpus
Indonesia
Selama PSBB, Aksi Vandalisme Turun 90 Persen di Jakpus

Untuk perawatan 90 areal taman Jakarta Pusat, pemerintah DKI Jakarta mengerahkan 820 petugas Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP)

 Di Persidangan Novel, Ibu Ini Ceritakan Detik-Detik Penyiraman Air Keras
Indonesia
Di Persidangan Novel, Ibu Ini Ceritakan Detik-Detik Penyiraman Air Keras

Sumartini merupakan ibu rumah tangga. Dia tinggal di Jalan Tabanas yang letaknya tidak jauh dari kediaman Novel Baswedan.

KPK Sebut NTB Banyak Kehilangan PAD di Bawah Kepemimpinan Zulkiflimansyah
Indonesia
KPK Sebut NTB Banyak Kehilangan PAD di Bawah Kepemimpinan Zulkiflimansyah

Hal itu terendus komisi antirasuah saat mendampingi Pemprov NTB dan Kejakti NTB menangani masalah aset Gili Trawangan.

Bawaslu Tetapkan 2 Pejabat dan Satu Calon Walikota Tersangka Pilkada Riau
Indonesia
Bawaslu Tetapkan 2 Pejabat dan Satu Calon Walikota Tersangka Pilkada Riau

Hasil pengawasan jajaran Bawaslu di sembilan kabupaten/Kota, terdapat dua dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon melalui media sosial.

Kuasa Hukum Nilai Persidangan Kasus Penyiraman Novel Baswedan Penuh Sandiwara
Indonesia
Kuasa Hukum Nilai Persidangan Kasus Penyiraman Novel Baswedan Penuh Sandiwara

Tim Advokasi Novel Baswedan meminta Majelis Hakim tidak larut dalam sandiwara hukum ini dan harus melihat fakta sebenarnya yang menimpa Novel Baswedan

PSBB Resmi Diterapkan, Anies Pastikan Ojol Dilarang Angkut Penumpang
Indonesia
PSBB Resmi Diterapkan, Anies Pastikan Ojol Dilarang Angkut Penumpang

Pergub PSBB berisikan sebanyak 28 pasal. Mulai Jumat (10/4) kendaraan hanya boleh angkut penumpang 50 persen jumlah kapasitas