Gerindra Minta Anies Kaji Ulang Pergub Kantong Plastik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Utara, Kamis (11/6/2020). (ANTARA/FAUZI LAMBOKA)

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik meminta Gubernur Anies untuk mengkaji ulang Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan.

Taufik menilai, larangan kantong keresek niatnya baik, tapi ada beberapa hal yang belum sesuai serta kurang konsisten. Tingkat implementasi masih belum banyak alternatif pengganti. Sehingga, perlu ada pengkajian ulang guna menyempurnakan pergub tersebut.

Baca Juga:

PKS Soroti Pemprov DKI Tak Punya Solusi Pengganti Kantong Plastik

Menurut Taufik, dalam setiap kebijakan, harus sensitifitas terhadap situasi ekonomi rakyat yang sangat tertekan di tengah-tengah pandemi COVID-19.

Selain itu, papar Taufik, banyak pedang yang mengeluhkan kebijakan Pemda DKI yang larang kantong plastik.

Pedagang memasukkan belanjaan ke dalam tas belanjaan di Pasar Tebet Barat, Jakarta, Senin (27/1/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Pedagang memasukkan belanjaan ke dalam tas belanjaan di Pasar Tebet Barat, Jakarta, Senin (27/1/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

"Jadi pengganti perlu juga sensitif terjangkau. Pasar-pasar sangat tertekan. Butuh kantong yang ramah lingkungan, sekaligus dapat memfasilitasi kegiatan perekonomian dan bukan membebani," ucap politikus Gerindra itu kepada wartawan, Rabu (12/8).

Lebih lanjut, alternatif yang bisa diambil Pemprov DKI pengganti kantong keresek harus bisa lebih ramah lingkungan lagi, bisa lebih terjangkau, dan lebih kuat lagi sesuai harapan.

Baca Juga:

IKAPPI Pertanyakan Anies yang Belum Temukan Solusi Pengganti Kantong Plastik

Kebijakan pelarangan kantong plastik sebaiknya diterapkan secara bertahap dan melalui road map yang jelas. Sampai semua alternatif pengganti kantong plastik siap.

"Dengan demikian perlu alternatif juga untuk mengakaji ulang Pergub 142 Tahun 2020 atau paling tidak sambil menunggu revisinya dilakukan moratorium terlebih dahulu, sehingga tidak menambah beban golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sebuah kebijakan haruslah bijak untuk seluruh warga DKI Jakarta," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Sanksi Pelarangan Kantong Plastik Tak Menyasar Pembeli

Kredit : asropihs

Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH