Gerindra Maunya Revisi UU ITE Bukan Hapus Pasal Tapi 'Karetnya' Ilustrasi UU ITE. Foto: Net/Ist

MerahPutih.com - Dukungan terhadap revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) terus mengalir termasuk dari Partai Gerindra besutan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Petinggi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan revisi UU ITE diperlukan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi terbaru.

"(UU ITE) Perlu segera disesuaikan," tegas anggota DPR yang menjabat Sekjen Gerindra itu, kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/3).

Baca Juga

Kapolri Diminta Copot Anak Buahnya yang Gunakan UU ITE untuk Kriminalisasi

Menurut dia, UU ITE yang ada sudah bisa dibilang ketinggalan zaman dalam sebagian isinya. Untuk itu, dia mengapresiasi sekaligus setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi untuk merevisi pasal-pasal karet dalam UU ITE

Ahmad Muzani beralasan kehidupan demokrasi telah terganggu karena pasal karet di UU ITE yang memakan banyak korban kriminalisasi dan mengancam kebebasan orang untuk berpendapat.

"Padahal kebebasan berpendapat adalah hak setiap WNI yang dijamin konstitusi," ucap Wakil Ketua MPR ini.

Poliyikus Partai Gerindra Ahmad Muzani
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (Foto: Twitter/Gerindra)

Soal pasal karet, Muzani mengatakan revisi terhadap pasal-pasal itu harus mampu memperjelas segala aspek teknis. Revisi harus mampu menghapus potensi kriminalisasi yang menyusahkan warga.

"Jadi, yang perlu dihapus dalam 'pasal karet' itu adalah 'karet'nya, bukan 'pasal'nya," ujar dia.

Pasal-pasal tentang perbuatan asusila, pencemaran nama baik, ujaran kebencian (hate speech), SARA, dan lain-lain itu tetap perlu ada di UU ITE.

"Tetapi definisinya yang perlu diperjelas dengan sejelas-jelasnya," ulasnya.

Partai Gerindra, kata Muzani, pada prinsipnya menginginkan iklim demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, demokrasi yang bertanggung jawab, demokrasi yang adil dan bijaksana.

"Kami juga tidak ingin kesalahan kecil seseorang kemudian dikriminalisasi dengan tidak adil dan tidak bijaksana," tutup Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Lampung I itu. (Knu)

Baca Juga

Kapolri Terbitkan SE soal UU ITE, Begini Reaksi Fraksi PKS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Kirim 200 Unit Oxygen Concentrators ke India
Dunia
Indonesia Kirim 200 Unit Oxygen Concentrators ke India

Sebelumnya, pemerintah bersama asosiasi dan pelaku industri Indonesia juga telah mengirimkan bantuan untuk India pada 10 Mei lalu, berupa 1.400 unit tabung oksigen.

DPR dan Pemerintah Segera Bahas Kerangka Ekonomi 2022
Indonesia
DPR dan Pemerintah Segera Bahas Kerangka Ekonomi 2022

Fiskal RAPBN 2020 membutuhkan kapasitas fiskal yang kuat sehingga program-program pemulihan sosial dan ekonomi, pembangunan nasional, serta penyelenggaraan layanan masyarakat.

[HOAKS atau FAKTA]: Ada Beda Paru-Paru Orang Sudah Divaksin COVID-19 dan Belum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Beda Paru-Paru Orang Sudah Divaksin COVID-19 dan Belum

Pada April 2020, program vaksinasi COVID-19 belum dijalankan.

Strategi Sri Mulyani Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di 2021
Indonesia
Strategi Sri Mulyani Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di 2021

Sri Mulyani bakal meneluarkan berbagai strategi untuk mempertahankan momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi 2021

Ba'asyir Bakal Isi Keseharian dengan Berdakwah
Indonesia
Ba'asyir Bakal Isi Keseharian dengan Berdakwah

Mantan narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir akan mengisi kesehariannya dengan berdakwah.

Abu Bakar Ba'asyir Dilarikan ke Rumah Sakit dengan Pengawalan Ketat Densus
Indonesia
Abu Bakar Ba'asyir Dilarikan ke Rumah Sakit dengan Pengawalan Ketat Densus

Terpidana kasus tindak pidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir jatuh sakit.

Respons Pimpinan KPK Atas Laporan Novel Baswedan Cs ke Dewas
Indonesia
Respons Pimpinan KPK Atas Laporan Novel Baswedan Cs ke Dewas

Laporan dilayangkan karena para pegawai menganggap Firli Bahuri dan empat pimpinan lainnya melanggar sejumlah kode etik dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Gali Rp180 Triliun Wakaf Uang, Jokowi Perintahkan Buat Terobosan
Indonesia
Gali Rp180 Triliun Wakaf Uang, Jokowi Perintahkan Buat Terobosan

Tantangan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah.

Stasiun Ini Paling Sibuk di Jabodetabek Saat Libur Lebaran
Indonesia
Stasiun Ini Paling Sibuk di Jabodetabek Saat Libur Lebaran

KAI Commuter terus melakukan antisipasi layanan KRL Jabodetabek pada masa libur Lebaran 2021

Kapolda Metro Minta Bantuan Warga Tutup Seluruh Jalan Tikus
Indonesia
Kapolda Metro Minta Bantuan Warga Tutup Seluruh Jalan Tikus

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran meminta masyarakat agar turut serta membantu aparat dalam melaksanakan penyekatan di masa PPKM Darurat.