Gerindra Maunya Revisi UU ITE Bukan Hapus Pasal Tapi 'Karetnya' Ilustrasi UU ITE. Foto: Net/Ist

MerahPutih.com - Dukungan terhadap revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) terus mengalir termasuk dari Partai Gerindra besutan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Petinggi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan revisi UU ITE diperlukan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi terbaru.

"(UU ITE) Perlu segera disesuaikan," tegas anggota DPR yang menjabat Sekjen Gerindra itu, kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/3).

Baca Juga

Kapolri Diminta Copot Anak Buahnya yang Gunakan UU ITE untuk Kriminalisasi

Menurut dia, UU ITE yang ada sudah bisa dibilang ketinggalan zaman dalam sebagian isinya. Untuk itu, dia mengapresiasi sekaligus setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi untuk merevisi pasal-pasal karet dalam UU ITE

Ahmad Muzani beralasan kehidupan demokrasi telah terganggu karena pasal karet di UU ITE yang memakan banyak korban kriminalisasi dan mengancam kebebasan orang untuk berpendapat.

"Padahal kebebasan berpendapat adalah hak setiap WNI yang dijamin konstitusi," ucap Wakil Ketua MPR ini.

Poliyikus Partai Gerindra Ahmad Muzani
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (Foto: Twitter/Gerindra)

Soal pasal karet, Muzani mengatakan revisi terhadap pasal-pasal itu harus mampu memperjelas segala aspek teknis. Revisi harus mampu menghapus potensi kriminalisasi yang menyusahkan warga.

"Jadi, yang perlu dihapus dalam 'pasal karet' itu adalah 'karet'nya, bukan 'pasal'nya," ujar dia.

Pasal-pasal tentang perbuatan asusila, pencemaran nama baik, ujaran kebencian (hate speech), SARA, dan lain-lain itu tetap perlu ada di UU ITE.

"Tetapi definisinya yang perlu diperjelas dengan sejelas-jelasnya," ulasnya.

Partai Gerindra, kata Muzani, pada prinsipnya menginginkan iklim demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, demokrasi yang bertanggung jawab, demokrasi yang adil dan bijaksana.

"Kami juga tidak ingin kesalahan kecil seseorang kemudian dikriminalisasi dengan tidak adil dan tidak bijaksana," tutup Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Lampung I itu. (Knu)

Baca Juga

Kapolri Terbitkan SE soal UU ITE, Begini Reaksi Fraksi PKS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Konstruksi 208 Proyek Ditargetkan Rampung Sebelum Jokowi Lengser
Indonesia
Konstruksi 208 Proyek Ditargetkan Rampung Sebelum Jokowi Lengser

Pemerintah terus menggencarkan berbagai kebijakan insentif fiskal dalam rangka mendorong ekonomi triwulan I-2022.

Kantor LBH Yogyakarta Dilempar Bom Molotov, LPSK Siap Lindungi Saksi
Indonesia
Kantor LBH Yogyakarta Dilempar Bom Molotov, LPSK Siap Lindungi Saksi

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan bagi para saksi dalam peristiwa pelemparan bom molotov ke kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH) Yogyakarta, Sabtu (18/9).

Gerak Cepat Uni Eropa dan AS Hentikan Ketergantungan Pada Pasokan Minyak Rusia
Dunia
Gerak Cepat Uni Eropa dan AS Hentikan Ketergantungan Pada Pasokan Minyak Rusia

Pada Kamis (5/5/2022), panel Senat AS mengajukan RUU yang dapat mengekspos OPEC+ ke tuntutan hukum untuk kolusi dalam meningkatkan harga minyak

Setelah Bendungan Kolaka Timur, Jokowi Lanjut Resmikan Bendungan di Wonogiri
Indonesia
Setelah Bendungan Kolaka Timur, Jokowi Lanjut Resmikan Bendungan di Wonogiri

Jokowi menekankan, jika bangsa Indonesia menginginkan kemandirian pangan, kedaulatan pangan, dan ketahanan pangan, dapat tercapai, maka waduk adalah kunci.

Gerindra Sebut Ucapan Giring Hanya Buat Konten TikTok-nya
Indonesia
Gerindra Sebut Ucapan Giring Hanya Buat Konten TikTok-nya

Pidato Ketua Umum PSI Giring Ganesha terkait sosok yang tidak layak menggantikan Presiden Joko Widodo menuai kontroversi.

Dua Hari ke Depan, Cuaca Tempat Jokowi Kemah Diprakirakan Cerah
Indonesia
Dua Hari ke Depan, Cuaca Tempat Jokowi Kemah Diprakirakan Cerah

Cuaca tempat kemah Presiden Jokowi di IKN Nusantara, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diprakirakan cerah dalam dua hari ke depan.

Respons KPK Soal Telegram Panglima TNI
Indonesia
Respons KPK Soal Telegram Panglima TNI

Panglima TNI menerbitkan surat telegram mengenai prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum.

Gibran Jalani Tes PCR Sebelum Dampingi Jokowi Hadir Dies Natalis UNS
Indonesia
Gibran Jalani Tes PCR Sebelum Dampingi Jokowi Hadir Dies Natalis UNS

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka telah menjalani isolasi mandiri (isoman) setelah terpapar COVID-19 di Rumah Dinas (Rumdin) Loji Gandrung.

TNI AD Dinilai Sudah Saatnya Turun Gunung Berantas Paham Radikal
Indonesia
TNI AD Dinilai Sudah Saatnya Turun Gunung Berantas Paham Radikal

Langkah Kepala Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dalam memonitor pergerakan kelompok-kelompok radikalisme menuai dukungan.

Andi Widjajanto, Timses Jokowi Yang Bakal Jadi Gubernur Lemhannas
Indonesia
Andi Widjajanto, Timses Jokowi Yang Bakal Jadi Gubernur Lemhannas

Pada Pemilu 2014, Andi merupakan salah satu figur dan pemikir penting pada pemenangan Jokowi- Jusuf Kalla.