Gerindra Maunya Revisi UU ITE Bukan Hapus Pasal Tapi 'Karetnya' Ilustrasi UU ITE. Foto: Net/Ist

MerahPutih.com - Dukungan terhadap revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) terus mengalir termasuk dari Partai Gerindra besutan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Petinggi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan revisi UU ITE diperlukan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi terbaru.

"(UU ITE) Perlu segera disesuaikan," tegas anggota DPR yang menjabat Sekjen Gerindra itu, kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/3).

Baca Juga

Kapolri Diminta Copot Anak Buahnya yang Gunakan UU ITE untuk Kriminalisasi

Menurut dia, UU ITE yang ada sudah bisa dibilang ketinggalan zaman dalam sebagian isinya. Untuk itu, dia mengapresiasi sekaligus setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi untuk merevisi pasal-pasal karet dalam UU ITE

Ahmad Muzani beralasan kehidupan demokrasi telah terganggu karena pasal karet di UU ITE yang memakan banyak korban kriminalisasi dan mengancam kebebasan orang untuk berpendapat.

"Padahal kebebasan berpendapat adalah hak setiap WNI yang dijamin konstitusi," ucap Wakil Ketua MPR ini.

Poliyikus Partai Gerindra Ahmad Muzani
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (Foto: Twitter/Gerindra)

Soal pasal karet, Muzani mengatakan revisi terhadap pasal-pasal itu harus mampu memperjelas segala aspek teknis. Revisi harus mampu menghapus potensi kriminalisasi yang menyusahkan warga.

"Jadi, yang perlu dihapus dalam 'pasal karet' itu adalah 'karet'nya, bukan 'pasal'nya," ujar dia.

Pasal-pasal tentang perbuatan asusila, pencemaran nama baik, ujaran kebencian (hate speech), SARA, dan lain-lain itu tetap perlu ada di UU ITE.

"Tetapi definisinya yang perlu diperjelas dengan sejelas-jelasnya," ulasnya.

Partai Gerindra, kata Muzani, pada prinsipnya menginginkan iklim demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, demokrasi yang bertanggung jawab, demokrasi yang adil dan bijaksana.

"Kami juga tidak ingin kesalahan kecil seseorang kemudian dikriminalisasi dengan tidak adil dan tidak bijaksana," tutup Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Lampung I itu. (Knu)

Baca Juga

Kapolri Terbitkan SE soal UU ITE, Begini Reaksi Fraksi PKS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPU Kota Depok Pastikan Pencetakan Surat Suara Lancar
Indonesia
KPU Kota Depok Pastikan Pencetakan Surat Suara Lancar

Sejak awal KPU Kota Depok telah mempersiapkan dan merencanakan pengelolaan logistik pilkada ini dengan standar operasional prosedur ‘just in time’.

Polisi Segera Susun Operasi Mantap Praja Amankan Pilkada
Indonesia
Polisi Segera Susun Operasi Mantap Praja Amankan Pilkada

Para Kasatwil diperintahkan untuk melakukan deteksi dini, monitoring dan update dinamika politik pasca dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.

Belum Juga Periksa Rini Soemarno di Kasus Jiwasraya, AEPI: Ada Apa dengan Kejagung
Indonesia
Belum Juga Periksa Rini Soemarno di Kasus Jiwasraya, AEPI: Ada Apa dengan Kejagung

Kejagung sempat berjanji melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi

Kinerja Jokowi Dikeluhkan, PKS Yakin Bisa Raih 15 Persen di Pileg
Indonesia
Kinerja Jokowi Dikeluhkan, PKS Yakin Bisa Raih 15 Persen di Pileg

PKS mengadakan survei sendiri pada Agustus 2020 yang ternyata mampu mencapai angka 14,8 persen.

Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Terus Bertambah
Indonesia
Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Terus Bertambah

Total ada sebanyak 4.556 pasien positif virus corona tengah menjalani perawatan di Tower 4-7 Wisma Atlet Kemayoran.

[HOAKS atau FAKTA]: Penampakan Aneh Mobil Esemka Viral di Media Sosial
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penampakan Aneh Mobil Esemka Viral di Media Sosial

Akun Facebook Rudi Bandos (fb.com/rudi.vatner.92) mengunggah sebuah foto yang disebut mobil Esemka.

KPK Periksa Dirut hingga Komut Bhumi Prasaja Terkait Korupsi CSRT
Indonesia
KPK Periksa Dirut hingga Komut Bhumi Prasaja Terkait Korupsi CSRT

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi PT Bhumi Prasaja dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) di Badan Informasi Geospatial (BIG) bekerja sama dengan LAPAN tahun 2015.

BIN Resmi Punya Akun Medsos, Warganet Diminta Bijak
Indonesia
BIN Resmi Punya Akun Medsos, Warganet Diminta Bijak

Bahkan media sosial pun tidak hanya menjadi ruang interaksi antar penggunanya

Polri Segera Terbitkan DPO untuk Jozeph Paul Zhang
Indonesia
Polri Segera Terbitkan DPO untuk Jozeph Paul Zhang

Karena berada di luar negeri, Polri pun melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Ditjen Imigrasi dan pihak Interpol.

New Normal, Solo Bolehkan Acara Pernikahan Diadakan di Hotel
Indonesia
New Normal, Solo Bolehkan Acara Pernikahan Diadakan di Hotel

Pemkot Solo membentuk tim monitoring untuk mengecek kondisi di lapangan terkait kesiapan hotel dan restoran.