Gerindra Kritik Pedas Pemerintah soal Penanganan COVID-19 Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (Foto: Twitter/Gerindra)

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani memberikan kritik pedas terhadap kebijakan pemerintah pusat yang kerap tidak sejalan dengan pemerintah daerah.

Menurut Muzani, kini ada beberapa daerah menerapkan lockdown lokal, padahal kewenangan karantina wilayah menjadi ranah pemerintah pusat.

Baca Juga

Tim Gugus Tugas COVID-19 Dikritik tak Punya Taji

Salah satunya adalah lewat jalur komunikasi yang seragam, sehingga ada komando dan langkah yang sama dalam menangani COVID-19 ini. Dirinya meminta agar persoalan komunikasi ini diperbaiki.

"Kebijakan pemerintah daerah yang berbeda-beda dalam menangani COVID-19, ada yang lockdown lokal-ada yang tidak. Ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun kurang efektif. Gerindra minta agar persoalan komunikasi ini diperbaiki," ucap Muzani kepada wartawan, Rabu (1/4).

Selain itu, kata dia, pemerintah juga mesti memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak ekonomi dan sosial, khususnya sektor informal seperti pedagang kaki lima, buruh harian, UKM, dan para pekerja lepas lainnya. Tujuannya agar instruksi di rumah bisa lebih efektif dan penyebaran virus corona dapat dicegah.

"Karena itu, bantuan langsung yang rencananya akan diberikan oleh pemerintah harus dipastikan sampai ke tangan mereka dalam jumlah yang telah ditetapkan," ujar Muzani.

corona
Ilustrasi virus corona

Wakil Ketua MPR ini menambahkan, pemerintah harus memperhatikan saran IDI mengenai ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) serta obat-obatan pendukung untuk menjamin keselamatan dokter, perawat dan tenaga medis lainnya. Sehingga, penanganan COVID-19 tersebut tidak terhambat oleh para dokter, perawat dan paramedis lainnya.

“Sekali lagi, gugus tugas dan pemerintah daerah hendaknya berkomunikasi lebih intensif agar kebutuhan tenaga medis terjamin,” jelasnya

Muzani mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan penuh kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19, baik Orang Dalam Pengawasan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Mereka harus diberikan jaminan mendapatkan perawatan yang baik, sehingga kesadaran masyarakat terhadap bahaya COVID-19 semakin meningkat.

Muzani memastikan fraksinya di DPR untuk mengusulkan perombakan postur anggaran yang dianggap tidak produktif. Anggaran tersebut nantinya dialokasikan pada penanganan COVID-19, sehingga pemerintah memiliki keleluasaan anggaran untuk dapat membantu mereka yang terkena dampak corona baik kesehatan, sosial atau ekonomi.

"Insentif juga harus diberikan kepada para pahlawan kesehatan yang sudah berjuang digaris terdepan, mereka adalah dokter, perawat, tenaga media lainnya, apotekr, TNI dan Polri," kata Ahmad Muzani.

Selain itu, Ahmad Muzani meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius kepada buruh migran Indonesia yang ada sejumlah wilayah epidemi virus corona, seperti Saudi Arabia, Malaysia, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan dan belahan dunia lainnya.

Baca Juga

Pembatasan Sosial Skala Besar dianggap Tepat Sebab Minim Potensi Kegaduhan

Ahmad Muzani meminta pemerintah mengirimkan bantuan kepada mereka, sebab kehidupan setiap warga dijamin oleh negara.

"Mereka membutuhkan perlindungan negara, itu yang harus digarisbawahi. Oleh karena itu, kita meminta kepada Kementerian Luar Negeri dan KBRI untuk memberi bantuan dan dukungan kepada mereka," tutup Muzani. (Knu)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH