Gerindra: Kebijakan Nadiem Bikin Gaduh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam peluncuran kebijakan Merdeka Belajar di Jakarta, Senin (10/2). (ANTARA/HO-Humas Kemendikbud)

MerahPutih.com - Di masa pandemi COVID-19 dan pembelajaran jarak jauh yang sedang dijalankan pada saat ini sungguh disayangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh yaitu Program Organisasi Penggerak (POP).

Apalagi, dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Mendikbud Nadiem Makariem dinyatakan bahwa pembiayaannya akan dibebankan pada APBN yang mencapai hampir Rp 600 miliar.

"Cukup Ironi saat ini ada 3 organisasi besar yang telah menyatakan mengundurkan diri dalam program organisasi penggerak yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan PGRI," kata Anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra Alim Zamroni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (27/7).

Baca Juga

Nadiem Izinkan Siswa SMP dan SMA Kembali Bersekolah

Padahal, ketiga organisasi tersebut telah berkontribusi membangun dunia pendidikan di indonesia sejak lama. Ia menyayangkan organisasi yang sudah layak seperti Muslimat NU, Aisyiyah dan IGNU tidak lolos dalam program tersebut.

"Semestinya Yang Malu dan Mengundurkan diri dari program ini yaitu Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation bukan NU Muhammadiyah dan PGRI," ujarnya.

Ia merasa tidak kaget dengan kegaduhan yang di buat Nadiem saat ini. Karena sejak dilantik hingga sekarang banyak sekali kebijakan mantan CEO Gojek tersebut yang menuai kontroversi.

"Sebut saja misalkan mem PLT-kan para pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kemendikbud yang berakhir dengan digantinya para pejabat pejabat tersebut dengan pejabat baru yang membuat perlu adanya adaptasi kembali dan adanya kegagapan dalam pergerakan dan penyerapan anggaran Kemendikbud yang mendapatkan teguran Bapak Presiden Jokowi," ujarnya.

Ali Zamroni juga menyoroti kebijakan Nadiem menghapus nomenklatur Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan. Pasalnya, hal itu memantik demonstrasi skala besar dari pegiat pendidikan non formal yang merasa di nomorduakan.

Nadiem bantah perintahkan pembayaran SPP lewat GoPay
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (Foto: antaranews)

Kemudian, kontroversi membayar iuran sekolah melalui Gopay, kerjasama antara Kemendikbud dengan Netflix, kebijakan pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di satuan pendidikan kerjasama (SPK), dan aksi nahasiswa di masa pandemi ini karena menuntut keringanan UKT.

"Saat ini sudah tepat jika masyarakat dan para pendidik dari tingkat PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi mengevaluasi menterinya sendiri," tegas Ali Zamroni.

Program ini masuk kategori konflik kepentingan karena Sampoerna Foundation mendapatkan Kategori Gajah sebesar 20 miliar di POP, sedangkan Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Syahrir yang menandatanggani SK penetapan organisasi penggerak merupakan Mantan Dekan di Universitas Sampoerna.

"Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan Kemendikbud harus dievaluasi karena pendidikan itu harus bebas dari segala kepentingan, jangan sampai adanya titipan dan di tunggangi oleh kepentingan pribadi atau golongan," kata dia.

Baca Juga

Menteri Nadiem Perbolehkan Pembukaan Sekolah di Zona Hijau

Meski demikian, ia memberikan apresiasi atas adanya POP yang bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Ia meminta agar badan independen SMERU yang melakukan seleksi kepada organisasi dalam POP tersebut bersikap transparan mengenai proses dan hasil seleksi terhadap organisasi yang lolos dalam POP.

“Kami apresiasi SMERU telah melakukan evaluasi dan sebaiknya hasil penilaian ini diberitahukan pada peserta untuk perbaikan ke depannya. Organisasi yang tak lolos, harus diberitahu kenapa tidak lolos, apa sebabnya, kekurangannya apa, " kata Ali Zamroni seraya berharap agar POP tetap diteruskan dan alokasi anggarannya dibuat lebih fleksibel sesuai kriteria tertentu.(Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wow! Sudah 2 Hari di Bogor Tidak Ada Tambahan Kasus COVID-19
Indonesia
Wow! Sudah 2 Hari di Bogor Tidak Ada Tambahan Kasus COVID-19

Pemerintah Kabupaten Bogor juga mencatat ada sebanyak 1.522 orang dalam pemantauan

UU Cipta Kerja Berpotensi Dibatalkan Mahkamah Konstitusi
Indonesia
UU Cipta Kerja Berpotensi Dibatalkan Mahkamah Konstitusi

Hal ini terjadi jika aturan tersebut memang dalam prosesnya bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Meskipun belum pernah ada contoh kasus seperti tersebut.

 Pemkot Solo Gratiskan Retribusi Pedagang Pasar Tradisional Selama Empat Bulan
Indonesia
Pemkot Solo Gratiskan Retribusi Pedagang Pasar Tradisional Selama Empat Bulan

"Terhitung mulai per tanggal 1 Mei kemarin kami tidak menarik retribusi bagi pedagang. Kebijalan itu berlaku sampai tanggal 31 Agustus 2020," ujar Heru

Akhir Juli Seluruh Bioskop Serentak Dibuka
Indonesia
Akhir Juli Seluruh Bioskop Serentak Dibuka

Jaringan bioskop yang tergabung dalam GPBSI adalah Cinema XXI, CGV, Cinepolis, Dakota Cinema, Platinum dan New Star Cineplex.

Mabes Polri Klaim Sudah Tahap Akhir Penetapan Tersangka Kebakaran Kejagung
Indonesia
Mabes Polri Klaim Sudah Tahap Akhir Penetapan Tersangka Kebakaran Kejagung

Karopenmas Polri Awi Setiyono menyampaikan perkembangan kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung).

Atasi Banjir di Jakarta, Pemprov Kerjakan Sodetan Kali Ciliwung
Indonesia
Atasi Banjir di Jakarta, Pemprov Kerjakan Sodetan Kali Ciliwung

Salah satu pengendalian banjir dengan pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur.

Gedung Bursa Efek Pakistan Diserang Kelompok Bersenjata
Dunia
Gedung Bursa Efek Pakistan Diserang Kelompok Bersenjata

Polisi menyatakan empat dari para penyerang tersebut tewas oleh aparat.

DPR Sebut Penggunaan Kartu Prakerja Layak Diawasi Penegak Hukum
Indonesia
DPR Sebut Penggunaan Kartu Prakerja Layak Diawasi Penegak Hukum

Biaya yang dialokasikan untuk pelatihan hingga sebesar Rp5,6 triliun yang melibatkan lembaga pelatihan dan platform digital.

Pasien COVID-19 Klaster Secapa AD Tinggal 9 Orang
Indonesia
Pasien COVID-19 Klaster Secapa AD Tinggal 9 Orang

Berdasarkan data hari ini, tiga pasien kembali dinyatakan negatif COVID-19 melalui pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR).

Kasus Corona Indonesia Tembus 95 Ribu
Indonesia
Kasus Corona Indonesia Tembus 95 Ribu

Total kasus positif menjadi 95.418 kasus, sembuh 53.945 kasus, meninggal 4.665 kasus.